Taufik Tidak Masalah Tak Gajian 6 Bulan jika RAPBD 2020 Tak Selesai Dibahas

Kompas.com - 22/11/2019, 20:16 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik di Kantor DPRD, Kamis (21/11/2019). KOMPAS. Com/CYNTHIA LOVAKetua DPRD DKI Jakarta, M Taufik di Kantor DPRD, Kamis (21/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik menanggapi santai jika nantinya anggota DPRD DKI beserta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak gajian selama enam bulan, jika pembahasan Rancangan APBD 2020 tak selesai pada 30 November 2019.

Sanksi ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 36 ayat 2 huruf o tertulis "kepala daerah dan anggota DPRD tidak menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun".

Dan pasal 44 yang berbunyi "Kepala daerah dan/atau anggota DPRD yang melakukan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf m, huruf n, dan huruf o dijatuhi sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 6 (enam) bulan".


"Ya enggak masalah kalau mau diterapkan sanksi terapkan saja. Enggak masalah dulu kan pernah juga kita," kata Taufik saat dihubungi, Jumat (22/11/2019).

Baca juga: Akankah Anies-DPRD DKI Mengulangi Era Ahok Telat Sahkan APBD?

Taufik menyinggung pengalaman DPRD DKI yang tak gajian enam bulan karena tak selesaikan pembahasan RAPBD tepat waktu.

"Periode lalu kan pernah, iya waktu APBD pake pergub, kan kita enggak gajian juga enggak ada masalah," kata dia.

Meski demikian, nyatanya anggota DPRD DKI dan kepala daerah tak benar-benar tidak menerima gaji.

Gaji selama enam bulan mereka hanya ditahan dan akan dibayarkan sekaligus ketika masa sanksi sudah berakhir.

"Kan nanti dirapel. Dulu kayanya gitu deh. Yang penting kalau menurut pandangan saya jangan sampai akhir tahun lah (pembahasannya)," ucap Taufik.

Baca juga: Tanggapi Surat dari DPRD DKI, Kemendagri: Tak Ada Perpanjangan Waktu Pengesahan APBD 2020

Adapun, RAPBD DKI Jakarta 2020 hingga saat ini belum rampung dibahas.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Camat Pamulang Harap MRT Bisa Jadi Solusi Macet di Wilayahnya

Camat Pamulang Harap MRT Bisa Jadi Solusi Macet di Wilayahnya

Megapolitan
Orangtua Tangisi Jenazah Anaknya yang Tersetrum Listrik, Minta PLN Tanggung Jawab

Orangtua Tangisi Jenazah Anaknya yang Tersetrum Listrik, Minta PLN Tanggung Jawab

Megapolitan
Antisipasi Situasi Darurat, Tol Layang Jakarta-Cikampek Dilengkapi Fasilitas Ini

Antisipasi Situasi Darurat, Tol Layang Jakarta-Cikampek Dilengkapi Fasilitas Ini

Megapolitan
Operasional Resmi Tol Layang Jakarta-Cikampek Tunggu Hasil Uji Laik Fungsi

Operasional Resmi Tol Layang Jakarta-Cikampek Tunggu Hasil Uji Laik Fungsi

Megapolitan
Sadar Dikeluhkan Warga, Dirut Dharma Jaya Sebut Pengelolaan Limbah RPH Babi di Kapuk Sedang Diperbaiki

Sadar Dikeluhkan Warga, Dirut Dharma Jaya Sebut Pengelolaan Limbah RPH Babi di Kapuk Sedang Diperbaiki

Megapolitan
Sekolah Tiga Hari Dalam Seminggu, Kak Seto: Itu Buat Anak Tidak Bosan dan Tertekan

Sekolah Tiga Hari Dalam Seminggu, Kak Seto: Itu Buat Anak Tidak Bosan dan Tertekan

Megapolitan
Optimalisasi Pajak BBM, Anggota DPRD Akan Pertemukan Pemprov DKI dengan Ahok

Optimalisasi Pajak BBM, Anggota DPRD Akan Pertemukan Pemprov DKI dengan Ahok

Megapolitan
Dituntut Delapan Bulan Penjara, Pengacara Dari Tommy Winata Ajukan Nota Pembelaan

Dituntut Delapan Bulan Penjara, Pengacara Dari Tommy Winata Ajukan Nota Pembelaan

Megapolitan
Tuntut Ganti Rugi Kerusakan Rumah, Warga Ancam Blokir Jalan Akses Proyek Tol Becakayu

Tuntut Ganti Rugi Kerusakan Rumah, Warga Ancam Blokir Jalan Akses Proyek Tol Becakayu

Megapolitan
Anggota DPRD DKI Minta RPH Babi di Kapuk Ditutup, Dirut Dharma Jaya Angkat Bicara

Anggota DPRD DKI Minta RPH Babi di Kapuk Ditutup, Dirut Dharma Jaya Angkat Bicara

Megapolitan
Optimalkan Pendapatan Pajak BBM, Pemprov DKI Akan Pasang Teknologi RFID di SPBU

Optimalkan Pendapatan Pajak BBM, Pemprov DKI Akan Pasang Teknologi RFID di SPBU

Megapolitan
Rekonstruksi Jadi Tontonan, Warga Saksikan Adegan Perencanaan Tawuran Maut di Sunter

Rekonstruksi Jadi Tontonan, Warga Saksikan Adegan Perencanaan Tawuran Maut di Sunter

Megapolitan
Babi di Kapuk Jakbar Jalan dari Kandang ke Rumah Potong, Dharma Jaya Janji Siapkan Truk

Babi di Kapuk Jakbar Jalan dari Kandang ke Rumah Potong, Dharma Jaya Janji Siapkan Truk

Megapolitan
Kutip Ucapan Sandiaga, DPRD DKI Sindir Disdik soal Lulusan SMK Jadi Pengangguran di Jakarta

Kutip Ucapan Sandiaga, DPRD DKI Sindir Disdik soal Lulusan SMK Jadi Pengangguran di Jakarta

Megapolitan
Bantah Anggotanya Intimidasi Wartawan, FBR Tangsel Sebut Itu Ulah Oknum

Bantah Anggotanya Intimidasi Wartawan, FBR Tangsel Sebut Itu Ulah Oknum

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X