FITRA: Anggota DPRD Boleh Buka Anggaran, Itu Dokumen Publik

Kompas.com - 06/12/2019, 17:33 WIB
Suasana rapat pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di ruang rapat paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI, Rabu (4/12/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGISuasana rapat pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di ruang rapat paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI, Rabu (4/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Larangan politikus PDI-P Cinta Mega terhadap politikus PSI Anthony Winza untuk menyebarkan pembahasan rapat kepada media massa ditanggapi negatif oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran ( FITRA).

Sebelumnya, Cinta dan Anthony cekcok saat Komisi C rapat soal RAPBD 2020 DKI, Kamis (5/12/2019) malam. Belakangan ditengarai, materi rapat yang dimaksud Cinta ialah anggaran pengadaan komputer sebesar Rp 128 miliar.

"Anggota dewan boleh membuka (anggaran), karena itu kan dokumen publik. Seharusnya itu terbuka untuk semua pihak, karena di situlah mekanisme kontrol yang harus dijalankan," ujar Sekretaris Jenderal FITRA, Misbah kepada Kompas.com, Jumat (6/12/2019) sore.

Misbah mengatakan, anggota DPRD DKI Jakarta termasuk Cinta Mega mestinya mendukung transparansi anggaran kepada publik. Di era keterbukaan informasi, RAPBD yang dibuka pada publik telah menjadi sesuatu yang wajar.

Baca juga: Politisi PSI Dituding Sebarkan Materi Rapat, Begini Isi Tata Tertib DPRD DKI soal Rapat

Apalagi, lanjut dia, keterbukaan anggaran ini juga disebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, tentang penyusunan APBD 2020.

Pada butir 53 huruf c disebutkan, dalam rangka keterbukaan informasi publik dan dalam mengoptimalkan pengawasan publik, pemerintah daerah menyediakan "program/kegiatan" untuk sosialisasi kepada masyarakat dan badan publik.

"Sehingga selain oleh DPRD, masyarakat juga bisa melakukan kontrol terhadap proses rancangan anggaran itu," kata Misbah.

Di lingkup DKI Jakarta pun tak ada larangan bagi seorang anggota dewan menyebarkan rancangan anggaran kepada media massa maupun publik secara langsung.

Tata Tertib DPRD DKI Jakarta mengatur, materi yang tak boleh diumumkan hanya materi yang dibahas dalam rapat tertutup. Sementara, rapat anggaran, terkhusus rapat Komisi C/Bidang Keuangan pada Kamis (5/12/2019) ketika Cinta Mega dan Anthony cekcok, merupakan rapat terbuka.

Baca juga: Politisi PSI Bantah Sebarkan Materi Rapat DPRD DKI seperti Dituding Kader PDI-P

"Kalau rapat anggaran, kami tidak akan tutup-tutupi karena masyarakat juga berhak tahu seperti apa jalannya rapat, karena itu juga ditunggu oleh masyarakat. Kami sangat terbuka," ujar anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Andyka dalam konferensi pers, Jumat.

Sebelumnya pada akhir Oktober 2019, politikus PSI William Aditya Sarana juga jadi sorotan lantaran membeberkan draf KUA-PPAS 2020 usulan Pemprov DKI Jakarta, yang di dalamnya tercantum beberapa anggaran gendut seperti pengadaan lem Aibon Rp 82 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutnya sebagai produk dari kelemahan sistem yang akan diperbaiki. Namun, William divonis bersalah secara etis oleh Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta akibat tindakannya yang dianggap "tidak proporsional".

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelecehan Seksual di Jatinegara Terekam CCTV, Mondar-mandir Cari Mangsa di Gang Rawan Kriminal

Pelecehan Seksual di Jatinegara Terekam CCTV, Mondar-mandir Cari Mangsa di Gang Rawan Kriminal

Megapolitan
Ribet Banget Drama Gerindra dan PKS Pilih Wagub DKI

Ribet Banget Drama Gerindra dan PKS Pilih Wagub DKI

Megapolitan
Siwi Sidi Laporkan Akun @digeeembok, Polisi akan Periksa 11 Saksi

Siwi Sidi Laporkan Akun @digeeembok, Polisi akan Periksa 11 Saksi

Megapolitan
Asal Usul Koteka, Pakaian Khas Suku Dhani hingga Pernah Dirazia Zaman Orba

Asal Usul Koteka, Pakaian Khas Suku Dhani hingga Pernah Dirazia Zaman Orba

Megapolitan
4 Pengakuan Lutfi Alfiandi, Sengaja Bawa Bendera hingga Disiksa Polisi

4 Pengakuan Lutfi Alfiandi, Sengaja Bawa Bendera hingga Disiksa Polisi

Megapolitan
Fakta Pengeroyokan Tukang Parkir di BSD yang Tak Setor Jatah Bulanan

Fakta Pengeroyokan Tukang Parkir di BSD yang Tak Setor Jatah Bulanan

Megapolitan
Utak-atik Calon Wagub DKI Jakarta, Sampai Kapan Anies 'Menjomblo'?

Utak-atik Calon Wagub DKI Jakarta, Sampai Kapan Anies "Menjomblo"?

Megapolitan
Banjir di Cikini Dianggap karena Saluran Air Buruk

Banjir di Cikini Dianggap karena Saluran Air Buruk

Megapolitan
Keroyok Pelajar hingga Tewas, Seorang Siswa Ditangkap Polisi di Lingkungan Sekolah

Keroyok Pelajar hingga Tewas, Seorang Siswa Ditangkap Polisi di Lingkungan Sekolah

Megapolitan
Jakarta Banjir, Pemprov DKI Sebut Banyak Pelanggaran Tata Ruang

Jakarta Banjir, Pemprov DKI Sebut Banyak Pelanggaran Tata Ruang

Megapolitan
5 Fakta Kerusakan SDN Samudrajaya 04 Bekasi

5 Fakta Kerusakan SDN Samudrajaya 04 Bekasi

Megapolitan
Tolak Eksepsi Enam Aktivis Papua, Jaksa Sebut Pengacara Tidak Paham Sistematika Hukum

Tolak Eksepsi Enam Aktivis Papua, Jaksa Sebut Pengacara Tidak Paham Sistematika Hukum

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Dua Cawagub DKI yang Baru | Pramugari Garuda Indonesia Siwi Sidi Diperiksa

[POPULER JABODETABEK] Dua Cawagub DKI yang Baru | Pramugari Garuda Indonesia Siwi Sidi Diperiksa

Megapolitan
Tabrakan Adu Banteng dengan Bus di Cikarang, Pengendara Motor Tewas

Tabrakan Adu Banteng dengan Bus di Cikarang, Pengendara Motor Tewas

Megapolitan
BMKG: Selasa Pagi, Sebagian Jakarta Hujan

BMKG: Selasa Pagi, Sebagian Jakarta Hujan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X