FITRA: Anggota DPRD Boleh Buka Anggaran, Itu Dokumen Publik

Kompas.com - 06/12/2019, 17:33 WIB
Suasana rapat pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di ruang rapat paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI, Rabu (4/12/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGISuasana rapat pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 di ruang rapat paripurna, lantai 3, Gedung DPRD DKI, Rabu (4/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Larangan politikus PDI-P Cinta Mega terhadap politikus PSI Anthony Winza untuk menyebarkan pembahasan rapat kepada media massa ditanggapi negatif oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran ( FITRA).

Sebelumnya, Cinta dan Anthony cekcok saat Komisi C rapat soal RAPBD 2020 DKI, Kamis (5/12/2019) malam. Belakangan ditengarai, materi rapat yang dimaksud Cinta ialah anggaran pengadaan komputer sebesar Rp 128 miliar.

"Anggota dewan boleh membuka (anggaran), karena itu kan dokumen publik. Seharusnya itu terbuka untuk semua pihak, karena di situlah mekanisme kontrol yang harus dijalankan," ujar Sekretaris Jenderal FITRA, Misbah kepada Kompas.com, Jumat (6/12/2019) sore.

Misbah mengatakan, anggota DPRD DKI Jakarta termasuk Cinta Mega mestinya mendukung transparansi anggaran kepada publik. Di era keterbukaan informasi, RAPBD yang dibuka pada publik telah menjadi sesuatu yang wajar.

Baca juga: Politisi PSI Dituding Sebarkan Materi Rapat, Begini Isi Tata Tertib DPRD DKI soal Rapat

Apalagi, lanjut dia, keterbukaan anggaran ini juga disebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, tentang penyusunan APBD 2020.

Pada butir 53 huruf c disebutkan, dalam rangka keterbukaan informasi publik dan dalam mengoptimalkan pengawasan publik, pemerintah daerah menyediakan "program/kegiatan" untuk sosialisasi kepada masyarakat dan badan publik.

"Sehingga selain oleh DPRD, masyarakat juga bisa melakukan kontrol terhadap proses rancangan anggaran itu," kata Misbah.

Di lingkup DKI Jakarta pun tak ada larangan bagi seorang anggota dewan menyebarkan rancangan anggaran kepada media massa maupun publik secara langsung.

Tata Tertib DPRD DKI Jakarta mengatur, materi yang tak boleh diumumkan hanya materi yang dibahas dalam rapat tertutup. Sementara, rapat anggaran, terkhusus rapat Komisi C/Bidang Keuangan pada Kamis (5/12/2019) ketika Cinta Mega dan Anthony cekcok, merupakan rapat terbuka.

Baca juga: Politisi PSI Bantah Sebarkan Materi Rapat DPRD DKI seperti Dituding Kader PDI-P

"Kalau rapat anggaran, kami tidak akan tutup-tutupi karena masyarakat juga berhak tahu seperti apa jalannya rapat, karena itu juga ditunggu oleh masyarakat. Kami sangat terbuka," ujar anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Andyka dalam konferensi pers, Jumat.

Sebelumnya pada akhir Oktober 2019, politikus PSI William Aditya Sarana juga jadi sorotan lantaran membeberkan draf KUA-PPAS 2020 usulan Pemprov DKI Jakarta, yang di dalamnya tercantum beberapa anggaran gendut seperti pengadaan lem Aibon Rp 82 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutnya sebagai produk dari kelemahan sistem yang akan diperbaiki. Namun, William divonis bersalah secara etis oleh Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta akibat tindakannya yang dianggap "tidak proporsional".



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rapid Test di Petamburan yang Sepi Peminat, Warga Diduga Takut, Kabur Setelah Dinyatakan Reaktif

Rapid Test di Petamburan yang Sepi Peminat, Warga Diduga Takut, Kabur Setelah Dinyatakan Reaktif

Megapolitan
Dugaan Pungli Bansos di Muara Angke, Warga Dimintai Rp 20.000, Ketua RT Terancam Dipecat...

Dugaan Pungli Bansos di Muara Angke, Warga Dimintai Rp 20.000, Ketua RT Terancam Dipecat...

Megapolitan
Dudung Abdurachman, Loper Koran Jadi Jenderal

Dudung Abdurachman, Loper Koran Jadi Jenderal

Megapolitan
UPDATE 24 November: Naik Terus, Jumlah Pasien Covid-19 di Depok 1.823 Orang

UPDATE 24 November: Naik Terus, Jumlah Pasien Covid-19 di Depok 1.823 Orang

Megapolitan
UPDATE 24 November: Bertambah 20 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 2.400

UPDATE 24 November: Bertambah 20 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel, Totalnya Kini 2.400

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Besar Jabodetabek Hujan Hari Ini

Prakiraan Cuaca BMKG: Sebagian Besar Jabodetabek Hujan Hari Ini

Megapolitan
Perkantoran Disebut Lokasi Rawan Pelanggaran Prokes

Perkantoran Disebut Lokasi Rawan Pelanggaran Prokes

Megapolitan
Anies: Rasio Tracing Covid-19 di Jakarta 1:12

Anies: Rasio Tracing Covid-19 di Jakarta 1:12

Megapolitan
Agustinus Panjat Tower Baliho Lagi, Polisi Sebut Itu Upaya Cari Sensasi

Agustinus Panjat Tower Baliho Lagi, Polisi Sebut Itu Upaya Cari Sensasi

Megapolitan
1 Camat dan 1 Kepala Dinas di Kota Bogor Positif Covid-19

1 Camat dan 1 Kepala Dinas di Kota Bogor Positif Covid-19

Megapolitan
Update 24 November: 273 Pasien Positif Covid-19 di Kota Tangerang Masih Dirawat

Update 24 November: 273 Pasien Positif Covid-19 di Kota Tangerang Masih Dirawat

Megapolitan
Anies: Pengerukan Waduk Pondok Ranggon Capai 80 Persen

Anies: Pengerukan Waduk Pondok Ranggon Capai 80 Persen

Megapolitan
Simpan Rp 800 Juta Uang Palsu Siap Edar, 2 Lansia Ditangkap

Simpan Rp 800 Juta Uang Palsu Siap Edar, 2 Lansia Ditangkap

Megapolitan
Satpol PP Jakbar Kumpulkan Rp 1,5 Miliar Denda dari Pelanggar Prokes

Satpol PP Jakbar Kumpulkan Rp 1,5 Miliar Denda dari Pelanggar Prokes

Megapolitan
Warga Tak Kooperatif, Polisi Sulit Cari Pelaku Tawuran di Johar Baru

Warga Tak Kooperatif, Polisi Sulit Cari Pelaku Tawuran di Johar Baru

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X