Mengapa Kampung Pulo Masih Banjir meski Sudah Dinormalisasi? Ini Penjelasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Wilayah Kampung Pulo, Jakarta Timur, masih terendam banjir meskipun Sungai Ciliwung di area tersebut sudah dinormalisasi.

Alasannya, permukiman warga di Kampung Pulo lebih rendah dibandingkan permukaan Ciliwung.

"Kampung Pulo selain memang topografinya rendah, itu dikelilingi sungai, sungainya kan kelok-kelok di sana, kejepit sama sungai," ujar Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Bambang Hidayah saat dihubungi, Kamis (9/1/2020).

Selain itu, Kampung Pulo juga masih banjir karena ada segmen sungai di wilayah tersebut yang belum dinormalisasi.

Baca juga: Banjir Surut, Sejumlah Warga Kampung Pulo Pilih Bertahan di Pengungsian

Karena itu, BBWSCC meminta Pemprov DKI Jakarta segera membebaskan lahan di wilayah-wilayah yang harus dinormalisasi.

"Memang ada yang belum ditanggul di sana kan," kata Bambang.

Kampung Pulo menjadi salah satu wilayah di Jakarta yang terendam banjir pada awal 2020.

Karena itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, banjir tetap terjadi di daerah yang sudah dilakukan normalisasi Sungai Ciliwung.

"Yang terkena banjir itu di berbagai wilayah. Jadi ini bukan sekadar soal yang belum kena normalisasi saja, nyatanya yang sudah ada normalisasi juga terkena banjir," ujar Anies di Kampung Pulo, Kamis (2/1/2020).

Baca juga: Anies: Daerah yang Sudah Ada Normalisasi Juga Terkena Banjir

Anies berujar, banjir Jakarta harus diselesaikan secara lebih komprehensif.

Caranya, dengan mengendalikan air di daerah hulu, yakni membangun kolam-kolam retensi, termasuk Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang sedang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Anies berharap waduk serupa dibangun di daerah hulu untuk mengatasi banjir Jakarta.

Baca juga: Anies: Banjir dari Lebak sampai Bekasi, Sayangnya Tak Semua Dapat Perhatian

Adapun BBWSCC Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta memiliki kesepakatan dalam melakukan normalisasi Ciliwung.

Kesepakatan itu, yakni Pemprov DKI bertugas membebaskan lahan, sementara BBWSCC membangun infrastrukturnya.

Dari panjang 33,69 kilometer Sungai Ciliwung yang melintasi Jakarta, baru 16 kilometer area yang dinormalisasi. Normalisasi dikerjakan dari 2013 hingga 2017.

Normalisasi terhenti pada 2018-2019 karena terkendala pembebasan lahan.