Saat Pemkot Jakbar Klarifikasi Masalah Banjir kepada Komisi A DPRD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Para anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta mendatangi kantor Wali Kota Jakarta Barat, Senin (13/1/2020) kemarin.  Mereka hendak mengevaluasi dan meminta penjelasan terkait bencana banjir yang melanda wilayah tersebut pada awal bulan ini.

Rapat terbuka itu dihadiri Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono, Wakil Ketua Komisi A Inggard Joshua, dan para anggota komisi yang lain serta pejabat Pemkot Jakarta Barat dan SKPD lainnya.

Baca juga: Temui Wali Kota, DPRD DKI Evaluasi Penanganan Banjir di Jakarta Barat

Para anggota Dewan mengklarifikasi sejumlah hal terkait banjir dan penanganannya. Jajaran Pemkot mulai dari camat hingga kepala dinas memberikan jawaban menyanggah peryataan anggota DPRD berdasarkan fakta lapangan yang mereka miliki.

1. Usul adakan perahu karet ukuran kecil

Wali Kota Jakarta Barat Rustam Effendi mengatakan, akses jalan yang sempit membuat perahu karet berukuran normal tidak bisa masuk ke gang-gang untuk menjangkau korban banjir yang terjebak di rumah-rumah mereka.

Dia lalu mengusulkan pengadaan perahu karet berukuran kecil.

Rustam mengusulkan kepada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan serta Satpol PP untuk menambah anggaran pengadaan perahu karet berukuran kecil itu.

Perahu karet kecil juga perlu dimiliki kelurahan, agar saat terjadi banjir cepat dan mudah dikerahkan.

"Karena perahu yang ada cukup besar, jadi gang-gang kecil tidak bisa dimasuki oleh perahu tersebut. Bila sudah dianggarkan kelurahan punya kewenangan untuk beli perahu karet kecil," kata Rustam.

"Di kelurahan, juga mempunyai kewenangan membeli perahu karet yang sifatnya kecil saja. Justru paling terdepan adalah kelurahan untuk evakuasi. Nanti kai diskusikan boleh tidak tiap kelurahan membeli perahu karet kecil-kecil seperti itu," lanjut Rustam.

2. Soal pompa tak berfungsi saat banjir

Inggard Joshua menanyakan soal pompa-pompa yang dimatikan saat banjir dan alasan Kasudin SDA Jakata Barat, Purwanti, dipanggil polisi.

Purwanti menjelaskan, pemeriksaan dirinya di Polda Metro Jaya memang terkait tidak berfungsinya pompa air di sejumlah titik rawan banjir di Jakarta Barat.

"Jadi memang saya ke Polda. Semua pompa kami sebelum banjir kami operasikan, sebelum melimpas di Kali Mookevart. Begitu dia meluap walau tidak terendam itu enggak difungsikan. Kenapa? Karena mau dibuang ke mana airnya? Karena kalau air dari saluran mikro ke makro dibuang, itu limpas lagi," kata Purwanti.

Ia menjelaskan, kali Mookevart di tepi Jalan Raya Daan Mogot, meluap akibat hujan deras pada 1 Januari 2020. Bila mesin pompa dipaksa untuk bekerja, mesin akan jebol dan airnya akan melimpas kembali ke jalan.

Belum lagi ada tumpukan sampah bawaan banjir di sekitar pompa. Hal itu dikhawatirkan bisa ikut tersedot pompa dan membuat pompa rusa.

"Itu buang-buang tenaga, malah jebol pompanya karena debit air luar biasa," ujar Purwanti.

3. Sistem kerja Cengkareng Drain sudah baik

Inggard juga berkomentar soal kinerja pintu air Cengkareng Drain yang dinilai tidak bekerja saat banjir datang.

Dugaan tidak berfungsinya Cengkareng Drain mencuat setelah semua kelurahan yang ada di Kecamatan Cengkareng terendam banjir

Inggard mengatakan, Cengkareng Drain merupakan sodetan dibentuk untuk mengalirkan air kali ke laut.

Rustam membantah hal itu. Menurut dia, sistem buka tutup di Pintu Air Cengkareng Drain tidak ada masalah.

" Cengkareng drain baik, tanggulnya bagus, ada pompa," ucap Rustam.

"Angke, Mookervart tumpah. Kalau sudah masuk di Cengkareng Drain itu relatif lebih aman. Makanya Kapuk (Cengkareng) ini tidak terlalu parah. Cuma banjir di Kapuk ini karena drainasenya kurang baik," tambah Rustam.