Pemerintah Hapus Tenaga Honorer, Pemkot Tangsel Prihatin akan Nasib Pegawai

Kompas.com - 21/01/2020, 21:12 WIB
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangsel Apendi mengatakan akan memberikan sanksi kepada Aperatur Sipil Negara (ASN) yang memberikan dukungan terhadap calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan dalam Pilkada Tangsel 2020, mendatang.  Hal tersebut dikatakan Apendi saat ditemui di Pemkot Tangsel pada Senin (4/11/2019). KOMPAS.com/MUHAMAD ISA BUSTOMIKepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangsel Apendi mengatakan akan memberikan sanksi kepada Aperatur Sipil Negara (ASN) yang memberikan dukungan terhadap calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan dalam Pilkada Tangsel 2020, mendatang. Hal tersebut dikatakan Apendi saat ditemui di Pemkot Tangsel pada Senin (4/11/2019).

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum lama ini menetapkan putusan tentang penghapusan pegawai honorer dalam pemerintahan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Apendi mengaku prihatin jika para pegawainya harus dirumahkan setelah adanya penetapan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ( UU ASN) itu.

"Kasian kalau teman-teman yang bekerja sudah lama 10 sampai 20 tahun atau lebih.Kalau mereka di phk begitu saja ya repot juga," kata Apendi saat dihubungi, Selasa (21/1/2020).

Baca juga: Pegawai Honorer Gugat UU ASN ke MK

Menurut Apendi, selama ini jumlah ASN yang berada di Pemkot Tangsel masih belum memadai.  Dari jumlah yang diharapkan mencapai 13.000, sejauh ini hanya mencapai 4.800 ASN.

Untuk mencapai jumlah yang diharapkan, Pemkot Tangsel mendapat tenaga honorer yang jumlahnya mencapai 8.000.

"Penduduk tangsel 1,3 juta kalau lihat dari itu harusnya ada 13.000 ASN, saat ini baru 4.800 ASN. Oleh sebab itu dibantu teman-teman honorer yang jumlahnya ada 8.000-an termasuk pesapon dan lainnya," tambahnya.

Baca juga: Dinilai Tak Berkeadilan, UU ASN Diminta Segera Direvisi

Apendi menilai, keberadaan tenaga honorer selama ini sangat membantu kerja para ASN yang ada.

"Mereka itu kan sudah lama di sini, kami juga dibantu dalam pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu kalau dihapus, itu harus jelas (aturannya)," katanya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X