IPB Kritik Pemerintah Soal Kebijakan Impor Komoditas Pertanian

BOGOR, KOMPAS.com - Sejumlah pakar di bidang pertanian mengkritik kebijakan pemerintah dalam kegiatan perdagangan internasional atau ekspor-impor yang belum berpihak kepada para petani.

Dekan Fakultas Ekonomi Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB) Nunung Nuryantono mengatakan,  kegiatan perdagangan internasional selama ini belum memberikan keuntungan terhadap para petani.

Menurut Nunung, pada dasarnya negara tidak mungkin menutup diri terhadap ekspor-impor karena hal itu dibutuhkan. Namun, dalam sebuah perdagangan seharusnya bisa memberikan manfaat kepada semua pihak.

Baca juga: Dua Komoditas Pertanian Ini Harganya Naik di Akhir Tahun

"Pertanyaannya, siapa yang menikmati keuntungan dari perdagangan itu? Apakah semua pihak yang terlibat bisa mendapatkan benefit?" ujar Nunung dalam diskusi Ekspor-Impor dan Kedaulatan Petani di Gedung FEM IPB, Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Senin (17/2/2020).

Ia menambahkan, posisi Indonesia dalam perdagangan internasional belum memiliki daya tawar kuat yang selama ini dikuasai negara-negara besar.

Berdasarkan data, sebut Nunung, perdagangan pada sektor pertanian lebih banyak impor ketimbang ekspor.

"Impornya masih banyak. Semester I tahun 2019 saja Rp 35,5 triliun impor. Sementara eskpornya hanya Rp 177 miliar. Itu data, itu bisa dicek. Ini persoalan serius," kata dia.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Tani Centre LPPM IPB Hermanu Triwidodo. Menurut dia, pemerintah harus melindungi petani.

Ia melihat bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terhadap kouta impor telah melahirkan celah dan berpotensi merugikan negara maupun petani.

"Kami ingin mendorong pemerintah untuk melihat kembali sejauh mana urgensi kebijakan impor terhadap sejumlah komoditas pertanian. Serta bagaimana mendorong penguatan agar terciptanya pertani-petani Indonesia yang lebih berdaulat,” kata dia.