Fraksi PSI: Penjelasan Anies soal Reklamasi Ancol Janggal dan Tak Punya Dasar Hukum Tata Ruang

Kompas.com - 14/07/2020, 14:50 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Viani Limardi saat ditemui di ruangannya, lantai 4, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/9/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIAnggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Viani Limardi saat ditemui di ruangannya, lantai 4, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritasi Indonesia (PSI) DPRD DKI mengatakan, ada kejanggalan dalam pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal reklamasi untuk perluasan kawasan Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan) di Jakarta Utara.

Pernyataan Anies tersebut diunggah di akun Youtube Pemprov DKI pada 11 Juli 2020.

Pernyataan Anies disebut janggal karena tak ada penjelasan mengenai dasar hukum soal tata ruang yang mendasari terbitnya izin reklamasi untuk Ancol dan Dufan.

Izin untuk reklamasi itu tercantum dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020. Kepgub tersebut berisikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektar (ha) dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 hektar.

Baca juga: PSI Nilai Anies Mengada-Ada dengan Sebut Reklamasi Ancol untuk Tampung Tanah Hasil Pengerukan Sungai

Menurut anggota Fraksi PSI DPRD DKI Viani Limardi, salah satu acuan pelaksanaan proyek reklamasi adalah Peraturan Gubernur (Pergub) 121 tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Di dalamnya telah diatur mengenai batasan ruang, arah pengembangan kawasan, struktur ruang, dan rencana pola ruang reklamasi.

Pergub itu merupakan turunan dari Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Setahu saya, Pergub nomor 121 tahun 2012 itu belum dicabut dan Perda Nomor 1 tahun 2012 masih berlaku. Tapi, Pak Anies mengeluarkan Kepgub tanpa menyebut kedua produk hukum tersebut, padahal di dalam izin-izin reklamasi sebelumnya selalu menyebutkan kedua aturan itu," kata Viani dalam keterangannya, Selasa (13/7/2020).

Viani menyebutkan bahwa hal itu  tidak wajar. Anies mengabaikan produk hukum mengenai tata ruang yang seharusnya menjadi dasar terbitnya izin untuk reklamasi.

"Seolah-olah Pak Anies mengeluarkan keputusan tanpa mempertimbangkan aturan-aturan sebelumnya. Dalam tata kelola pemerintahan. Ini tidak wajar," lanjut dia.

Baca juga: Reklamasi Ancol di Mata Ahok, Apa Tanggapannya?

Saat menerbitkan keputusan reklamasi Ancol, Anies menggunakan tiga undang-undang sebagai dasar tanpa mencantumkan perda atau pergub tata ruang, yaitu UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Halaman:


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Melonjak, Wali Kota Tangerang: Kegiatan Ekonomi Tutup Maksimal Pukul 21.00 WIB

Kasus Covid-19 Melonjak, Wali Kota Tangerang: Kegiatan Ekonomi Tutup Maksimal Pukul 21.00 WIB

Megapolitan
Mari Bantu Azmi Ramadan, Bocah Tanpa Bola Mata yang Sempat Ditipu Penggalang Dana

Mari Bantu Azmi Ramadan, Bocah Tanpa Bola Mata yang Sempat Ditipu Penggalang Dana

Megapolitan
UPDATE: Tambah 60 Kasus di Kota Tangerang, 433 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 60 Kasus di Kota Tangerang, 433 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Poster UI Dicibir Netizen, Antrean UGD Wisma Atlet Mengular

[POPULER JABODETABEK] Poster UI Dicibir Netizen, Antrean UGD Wisma Atlet Mengular

Megapolitan
UPDATE: Tambah 276 Kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi, 1.173 Pasien Masih Dirawat

UPDATE: Tambah 276 Kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi, 1.173 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Jakarta, Bekasi, Bogor dan Depok Berpeluang Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG Rabu: Jakarta, Bekasi, Bogor dan Depok Berpeluang Hujan

Megapolitan
Fakta Baru Kasus Anji: Jadi Tersangka, Pakai Ganja Sejak September 2020

Fakta Baru Kasus Anji: Jadi Tersangka, Pakai Ganja Sejak September 2020

Megapolitan
Garap Poster Out of The Box, UI Panen Perhatian Publik

Garap Poster Out of The Box, UI Panen Perhatian Publik

Megapolitan
UI Sebut Poster yang Viral Direncanakan dengan Matang Melalui Riset dan Rapat Panjang

UI Sebut Poster yang Viral Direncanakan dengan Matang Melalui Riset dan Rapat Panjang

Megapolitan
UPDATE: Tambah 331 Kasus Covid-19 di Depok, Jumlah Pasien Melonjak Lagi

UPDATE: Tambah 331 Kasus Covid-19 di Depok, Jumlah Pasien Melonjak Lagi

Megapolitan
Vaksinasi Covid-19 Digelar di Stadion Patriot Bekasi, Ini Cara Daftar dan Jadwal Penyuntikan

Vaksinasi Covid-19 Digelar di Stadion Patriot Bekasi, Ini Cara Daftar dan Jadwal Penyuntikan

Megapolitan
Perum PPD Gratiskan Layanan Bus Bogor-Jakarta Selama Sebulan

Perum PPD Gratiskan Layanan Bus Bogor-Jakarta Selama Sebulan

Megapolitan
Sopir Truk Korban Pungli Mengeluh: Anak Mau Jajan Dibentak, padahal Uang Disebar di Pelabuhan

Sopir Truk Korban Pungli Mengeluh: Anak Mau Jajan Dibentak, padahal Uang Disebar di Pelabuhan

Megapolitan
Mirisnya Hidup Sopir Truk di Tanjung Priok, Dipalak Preman hingga Petugas Pelabuhan

Mirisnya Hidup Sopir Truk di Tanjung Priok, Dipalak Preman hingga Petugas Pelabuhan

Megapolitan
19 Warga Gandasari Tangerang Sembuh dari Covid-19, 34 Orang Masih Dirawat

19 Warga Gandasari Tangerang Sembuh dari Covid-19, 34 Orang Masih Dirawat

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X