Fraksi PSI: Penjelasan Anies soal Reklamasi Ancol Janggal dan Tak Punya Dasar Hukum Tata Ruang

Kompas.com - 14/07/2020, 14:50 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Viani Limardi saat ditemui di ruangannya, lantai 4, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/9/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIAnggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Viani Limardi saat ditemui di ruangannya, lantai 4, Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (18/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Solidaritasi Indonesia (PSI) DPRD DKI mengatakan, ada kejanggalan dalam pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal reklamasi untuk perluasan kawasan Ancol dan Dunia Fantasi (Dufan) di Jakarta Utara.

Pernyataan Anies tersebut diunggah di akun Youtube Pemprov DKI pada 11 Juli 2020.

Pernyataan Anies disebut janggal karena tak ada penjelasan mengenai dasar hukum soal tata ruang yang mendasari terbitnya izin reklamasi untuk Ancol dan Dufan.

Izin untuk reklamasi itu tercantum dalam surat Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020. Kepgub tersebut berisikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektar (ha) dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol seluas lebih kurang 120 hektar.

Baca juga: PSI Nilai Anies Mengada-Ada dengan Sebut Reklamasi Ancol untuk Tampung Tanah Hasil Pengerukan Sungai

Menurut anggota Fraksi PSI DPRD DKI Viani Limardi, salah satu acuan pelaksanaan proyek reklamasi adalah Peraturan Gubernur (Pergub) 121 tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Di dalamnya telah diatur mengenai batasan ruang, arah pengembangan kawasan, struktur ruang, dan rencana pola ruang reklamasi.

Pergub itu merupakan turunan dari Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Setahu saya, Pergub nomor 121 tahun 2012 itu belum dicabut dan Perda Nomor 1 tahun 2012 masih berlaku. Tapi, Pak Anies mengeluarkan Kepgub tanpa menyebut kedua produk hukum tersebut, padahal di dalam izin-izin reklamasi sebelumnya selalu menyebutkan kedua aturan itu," kata Viani dalam keterangannya, Selasa (13/7/2020).

Viani menyebutkan bahwa hal itu  tidak wajar. Anies mengabaikan produk hukum mengenai tata ruang yang seharusnya menjadi dasar terbitnya izin untuk reklamasi.

"Seolah-olah Pak Anies mengeluarkan keputusan tanpa mempertimbangkan aturan-aturan sebelumnya. Dalam tata kelola pemerintahan. Ini tidak wajar," lanjut dia.

Baca juga: Reklamasi Ancol di Mata Ahok, Apa Tanggapannya?

Saat menerbitkan keputusan reklamasi Ancol, Anies menggunakan tiga undang-undang sebagai dasar tanpa mencantumkan perda atau pergub tata ruang, yaitu UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Musim Hujan, Periuk Damai di Kota Tangerang Diperkirakan Terendam Banjir

Saat Musim Hujan, Periuk Damai di Kota Tangerang Diperkirakan Terendam Banjir

Megapolitan
Polres Tangsel Biarkan Kasus Pelecehan Remaja Tak Berlanjut, Komnas Perempuan: Keliru Besar!

Polres Tangsel Biarkan Kasus Pelecehan Remaja Tak Berlanjut, Komnas Perempuan: Keliru Besar!

Megapolitan
46 Penghuni Pesantren Babussalam Depok Positif Covid-19, Pembelajaran Dihentikan Sementara

46 Penghuni Pesantren Babussalam Depok Positif Covid-19, Pembelajaran Dihentikan Sementara

Megapolitan
Pekerja LRT Jatuh di Kuningan, Polisi: Korban Terjatuh dari Ketinggian 8 Meter

Pekerja LRT Jatuh di Kuningan, Polisi: Korban Terjatuh dari Ketinggian 8 Meter

Megapolitan
46 Penghuni Ponpes di Depok Positif Covid-19, Camat: Awalnya Ada Santri Cuti

46 Penghuni Ponpes di Depok Positif Covid-19, Camat: Awalnya Ada Santri Cuti

Megapolitan
Laporannya Tak Kunjung Diproses, Ibu Korban Kasus Pencabulan di Koja Sambangi Polres Jakut

Laporannya Tak Kunjung Diproses, Ibu Korban Kasus Pencabulan di Koja Sambangi Polres Jakut

Megapolitan
Muncul Klaster, 46 Kasus Covid-19 di Pondok Pesantren di Depok

Muncul Klaster, 46 Kasus Covid-19 di Pondok Pesantren di Depok

Megapolitan
Ada Kebocoran Pipa, Warga RW 002 Semanan Krisis Air Bersih Selama Empat Hari

Ada Kebocoran Pipa, Warga RW 002 Semanan Krisis Air Bersih Selama Empat Hari

Megapolitan
Rachel Vennya Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya

Rachel Vennya Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya

Megapolitan
Pemkot Depok Akan Rutin Swab Acak di Sekolah, Wali Kota: Jangan Terasa Aman tapi Banyak OTG

Pemkot Depok Akan Rutin Swab Acak di Sekolah, Wali Kota: Jangan Terasa Aman tapi Banyak OTG

Megapolitan
Hadapi Ancaman Banjir di Periuk, BPBD Siapkan 7 Perahu Evakuasi

Hadapi Ancaman Banjir di Periuk, BPBD Siapkan 7 Perahu Evakuasi

Megapolitan
Tanggapi Deklarasi Anies Capres 2024, Riza Patria: Gerindra Ingin Prabowo

Tanggapi Deklarasi Anies Capres 2024, Riza Patria: Gerindra Ingin Prabowo

Megapolitan
Damkar Kota Bekasi Evakuasi Lansia yang Sakit lewat Genteng

Damkar Kota Bekasi Evakuasi Lansia yang Sakit lewat Genteng

Megapolitan
Kondisi Terkini Pekerja LRT yang Jatuh dari Ketinggian 8 Meter, Masuk ICU dan Belum Sadar

Kondisi Terkini Pekerja LRT yang Jatuh dari Ketinggian 8 Meter, Masuk ICU dan Belum Sadar

Megapolitan
Polisi Juga Periksa Pacar dan Manajer Rachel Vennya Kamis Ini

Polisi Juga Periksa Pacar dan Manajer Rachel Vennya Kamis Ini

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.