Ahli Epidemiologi Nilai Pergub Anies Hanya Imbauan, Bukan Aturan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono mengkritik cara penanganan Covid-19 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasalnya, penerapan aturan-aturan yang dibuat Anies Baswedan dalam peraturan gubernur (Pergub) seolah hanya formalitas saja.

"(Pergub 51 Tahun 2020) itu bukan peraturan, tapi anjuran. Syukur-syukur orang patuh, kalau tidak ya dibiarin," kata Miko saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/8/2020).

Baca juga: 5 Hal yang Perlu Diketahui dalam Pergub DKI soal Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan

Salah satu kebijakan yang menurut Miko sering diabaikan adalah aturan pembatasan jumlah karyawan, maksimal 50 persen saja yang dapat bekerja di kantor.

Pada penerapannya di lapangan, aturan ini sering dilanggar dan tak ada penindakan pasti.

Hal ini bahkan diakui sendiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah beberapa waktu lalu.

Padahal aturan mengenai pembatasan jumlah pekerja maksimal 50 persen sudah tertera dalam Pasal 13 Pergub DKI Jakarta nomor 51 Tahun 2020 tersebut.

Belum lagi sangat banyak warga yang abai terhadap penggunaan masker selama pandemi Covid-19 ini.

"Aturannya ada, tapi penerapannya tidak diawasi. Ya gimana itu? Saya cuma bisa sedih menunggu sampai 2021," ujar Miko.

Kasus Covid-19 di Ibu Kota terus melonjak. Jumlah pasien positif Covid-19 di DKI Jakarta bertambah 659 orang per Senin ini.

Baca juga: UPDATE 24 Agustus: Tambah 659 Kasus Covid-19 Jakarta, Total 1.112 Pasien Meninggal

Sehingga kumulatif pasien positif Covid-19 di DKI Jakarta hingga hari ini adalah 34.295 orang.

Berdasarkan data pada laman corona. jakarta.go.id, sebanyak 25.463 orang dari total keseluruhan pasien positif Covid-19 sembuh atau bertambah 1.896 orang dibanding Minggu kemarin.

Sedangkan 1.112 orang dilaporkan meninggal dunia atau 3,2 persen dari total keseluruhan kasus positif Covid-19.