Kasus Covid-19 Jakarta Tetap Tinggi, Ganjil Genap Dinilai Tak Efektif

Kompas.com - 24/08/2020, 19:21 WIB
Kendaraan bermotor melambat akibat terjebak kemacetan di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memperluas sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap. Sosialisasi perluasan ganjil genap dimulai dari 7 Agustus hingga 8 September 2019. Kemudian, uji coba di ruas jalan tambahan dimulai pada 12 Agustus sampai 6 September 2019. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGKendaraan bermotor melambat akibat terjebak kemacetan di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memperluas sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap. Sosialisasi perluasan ganjil genap dimulai dari 7 Agustus hingga 8 September 2019. Kemudian, uji coba di ruas jalan tambahan dimulai pada 12 Agustus sampai 6 September 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menilai, kebijakan ganjil genap yang dilakukan Pemprov DKI tak terbukti efektif menekan penyebaran Covid-19 di Ibu Kota.

Pria yang biasa disapa Miko itu menyampaikan, kebijakan ini hanya berhasil mengurangi kepadatan lalu lintas, tapi tidak dengan kerumunan.

"Tapi harus dipikirkan, bagi mereka yang kendaraannya kena ganjil genap selanjutnya kemana? Suruh naik kendaraan umum? Malah nambahin kerumunan," kata Miko saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/8/2020).

Baca juga: UPDATE 24 Agustus: Tambah 659 Kasus Covid-19 Jakarta, Total 1.112 Pasien Meninggal

Ia berpendapat, jika pembatasan kendaraan tak diiringi dengan penerapan bekerja dari rumah oleh perusahaan di Jakarta, warga tentu tak punya pilihan.

Mereka yang tidak bisa menggunakan mobil pribadi pada hari tertentu terpaksa mengantre panjang menggunakan kendaraan umum yang ujung-ujungnya menciptakan kerumunan.

Sementara, Miko menganggap Pergub Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Masa Transisi hanya bersifat himbauan, bukanlah aturan.

"Aturannya ada tapi penerapannya tidak diawasi ya gimana itu? Saya cuma bisa sedih menunggu sampai 2021," ujar Miko.

Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kembali sistem pembatasan kendaraan berdasarkan nomor pelat ganjil dan genap di 25 ruas jalan Ibu Kota sejak Senin (3/8/2020).

Baca juga: Dinkes DKI Catat 9 Klaster Covid-19 di Jakarta sejak Juni hingga Agustus 2020

Sistem itu dicabut sementara dalam beberapa bulan terakhir bersamaan dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah Covid-19.

Sistem ganjil genap berlaku setiap hari kerja, yakni Senin-Jumat, pada pagi pukul 06.00 WIB-10.00 WIB dan sore ke malam pukul 16.00 WIB-21.00 WIB.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hujan Deras, Motor Pengemudi Ojol Rusak Berat Tertimpa Pohon Tumbang

Hujan Deras, Motor Pengemudi Ojol Rusak Berat Tertimpa Pohon Tumbang

Megapolitan
M Taufik Desak Anies Segera Tunjuk Pejabat sebagai Wali Kota Jaksel

M Taufik Desak Anies Segera Tunjuk Pejabat sebagai Wali Kota Jaksel

Megapolitan
Jalan Falatehan Tergenang 50 Cm, Camat: Beban dan Kapasitas Saluran Tak Imbang, Jadi Antre Airnya

Jalan Falatehan Tergenang 50 Cm, Camat: Beban dan Kapasitas Saluran Tak Imbang, Jadi Antre Airnya

Megapolitan
Polisi: Pembuat Hasil PCR Palsu Beraksi Sejak November 2020, Sudah Jual 11 Surat

Polisi: Pembuat Hasil PCR Palsu Beraksi Sejak November 2020, Sudah Jual 11 Surat

Megapolitan
Polisi Mediasi Ormas yang Terlibat Penganiayaan di Bekasi, tapi Proses Hukum Tetap Berjalan

Polisi Mediasi Ormas yang Terlibat Penganiayaan di Bekasi, tapi Proses Hukum Tetap Berjalan

Megapolitan
Tertinggi, 2.121 Jenazah di Jakarta Dimakamkan dengan Protap Covid-19 Sepanjang Januari

Tertinggi, 2.121 Jenazah di Jakarta Dimakamkan dengan Protap Covid-19 Sepanjang Januari

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut 100 Jenazah Dimakamkan dengan Protap Covid-19 dalam Sehari

Pemprov DKI Sebut 100 Jenazah Dimakamkan dengan Protap Covid-19 dalam Sehari

Megapolitan
Jalan Falatehan Kebayoran Baru Tergenang Air hingga 50 Sentimeter, Lalu Lintas Sempat Macet

Jalan Falatehan Kebayoran Baru Tergenang Air hingga 50 Sentimeter, Lalu Lintas Sempat Macet

Megapolitan
Ketika Grafik Kasus Positif Covid-19 Harian di DKI Jakarta Melonjak Selama PPKM Jilid Pertama

Ketika Grafik Kasus Positif Covid-19 Harian di DKI Jakarta Melonjak Selama PPKM Jilid Pertama

Megapolitan
Asosiasi RS Swasta: Pemerintah Belum Bayar Uang Perawatan Pasien Covid-19 Puluhan Miliar Rupiah

Asosiasi RS Swasta: Pemerintah Belum Bayar Uang Perawatan Pasien Covid-19 Puluhan Miliar Rupiah

Megapolitan
KPU Tangsel Nyatakan Siap Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020

KPU Tangsel Nyatakan Siap Hadapi Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020

Megapolitan
Pemprov DKI Akan Tambah 1.941 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19

Pemprov DKI Akan Tambah 1.941 Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19

Megapolitan
Polisi: Beberapa Pembuat Surat PCR Palsu adalah Pegawai Lab dan Klinik

Polisi: Beberapa Pembuat Surat PCR Palsu adalah Pegawai Lab dan Klinik

Megapolitan
Perempuan Mesum di Halte Senen Tertangkap, Pelaku Pria Masih Diburu

Perempuan Mesum di Halte Senen Tertangkap, Pelaku Pria Masih Diburu

Megapolitan
Dua Anggota Ormas Dianiaya karena Sering Memalak di Kafe Bekasi, Seorang Tewas

Dua Anggota Ormas Dianiaya karena Sering Memalak di Kafe Bekasi, Seorang Tewas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X