Kasus Covid-19 Jakarta Tetap Tinggi, Ganjil Genap Dinilai Tak Efektif

Kompas.com - 24/08/2020, 19:21 WIB
Kendaraan bermotor melambat akibat terjebak kemacetan di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memperluas sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap. Sosialisasi perluasan ganjil genap dimulai dari 7 Agustus hingga 8 September 2019. Kemudian, uji coba di ruas jalan tambahan dimulai pada 12 Agustus sampai 6 September 2019. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGKendaraan bermotor melambat akibat terjebak kemacetan di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk memperluas sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap. Sosialisasi perluasan ganjil genap dimulai dari 7 Agustus hingga 8 September 2019. Kemudian, uji coba di ruas jalan tambahan dimulai pada 12 Agustus sampai 6 September 2019.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menilai, kebijakan ganjil genap yang dilakukan Pemprov DKI tak terbukti efektif menekan penyebaran Covid-19 di Ibu Kota.

Pria yang biasa disapa Miko itu menyampaikan, kebijakan ini hanya berhasil mengurangi kepadatan lalu lintas, tapi tidak dengan kerumunan.

"Tapi harus dipikirkan, bagi mereka yang kendaraannya kena ganjil genap selanjutnya kemana? Suruh naik kendaraan umum? Malah nambahin kerumunan," kata Miko saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/8/2020).

Baca juga: UPDATE 24 Agustus: Tambah 659 Kasus Covid-19 Jakarta, Total 1.112 Pasien Meninggal

Ia berpendapat, jika pembatasan kendaraan tak diiringi dengan penerapan bekerja dari rumah oleh perusahaan di Jakarta, warga tentu tak punya pilihan.

Mereka yang tidak bisa menggunakan mobil pribadi pada hari tertentu terpaksa mengantre panjang menggunakan kendaraan umum yang ujung-ujungnya menciptakan kerumunan.

Sementara, Miko menganggap Pergub Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Masa Transisi hanya bersifat himbauan, bukanlah aturan.

"Aturannya ada tapi penerapannya tidak diawasi ya gimana itu? Saya cuma bisa sedih menunggu sampai 2021," ujar Miko.

Pemprov DKI Jakarta memberlakukan kembali sistem pembatasan kendaraan berdasarkan nomor pelat ganjil dan genap di 25 ruas jalan Ibu Kota sejak Senin (3/8/2020).

Baca juga: Dinkes DKI Catat 9 Klaster Covid-19 di Jakarta sejak Juni hingga Agustus 2020

Sistem itu dicabut sementara dalam beberapa bulan terakhir bersamaan dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah Covid-19.

Sistem ganjil genap berlaku setiap hari kerja, yakni Senin-Jumat, pada pagi pukul 06.00 WIB-10.00 WIB dan sore ke malam pukul 16.00 WIB-21.00 WIB.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Langgar UU Pornografi dan UU ITE, Pasien di Wisma Atlet Jadi Tersangka

Langgar UU Pornografi dan UU ITE, Pasien di Wisma Atlet Jadi Tersangka

Megapolitan
Tangsel Bangun Tenda di Rumah Lawan Covid-19 untuk Tambah Daya Tampung

Tangsel Bangun Tenda di Rumah Lawan Covid-19 untuk Tambah Daya Tampung

Megapolitan
Pedagang Minta Pemerintah Terbuka Soal Ketersediaan Daging Sapi

Pedagang Minta Pemerintah Terbuka Soal Ketersediaan Daging Sapi

Megapolitan
6 Korban Sriwijaya Air SJ 182 Teridentifikasi Hari Ini, Total Sudah 40 Jenazah

6 Korban Sriwijaya Air SJ 182 Teridentifikasi Hari Ini, Total Sudah 40 Jenazah

Megapolitan
Polisi Kesulitan Ungkap Indentias Perampok Minimarket yang Terekam CCTV di Ciputat

Polisi Kesulitan Ungkap Indentias Perampok Minimarket yang Terekam CCTV di Ciputat

Megapolitan
4 Jam Diperiksa Terkait Kasus Suaminya, Nindy Ayunda: Doakan Saja, Ya

4 Jam Diperiksa Terkait Kasus Suaminya, Nindy Ayunda: Doakan Saja, Ya

Megapolitan
Jadi Korban Pelecehan Seksual, Istri Isa Bajaj Lapor Polisi

Jadi Korban Pelecehan Seksual, Istri Isa Bajaj Lapor Polisi

Megapolitan
Raffi Ahmad Hadiri Pesta Setelah Vaksinasi Covid-19, Polisi Sebut Tak Ada Prokes yang Dilanggar

Raffi Ahmad Hadiri Pesta Setelah Vaksinasi Covid-19, Polisi Sebut Tak Ada Prokes yang Dilanggar

Megapolitan
UPDATE 19 Januari: Ada 2.563 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

UPDATE 19 Januari: Ada 2.563 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Pedagang Daging Jabodetabek Mogok Jualan, Ini 2 Harapan APDI di Tengah Lonjakan Harga

Pedagang Daging Jabodetabek Mogok Jualan, Ini 2 Harapan APDI di Tengah Lonjakan Harga

Megapolitan
Satu Pengasuh Positif Covid-19, Panti Asuhan di Depok Diisolasi

Satu Pengasuh Positif Covid-19, Panti Asuhan di Depok Diisolasi

Megapolitan
Asosiasi: 40 Persen Pedagang Daging Sapi di Jadetabek Gulung Tikar karena Harga Naik

Asosiasi: 40 Persen Pedagang Daging Sapi di Jadetabek Gulung Tikar karena Harga Naik

Megapolitan
DKI Jakarta Minta Pedagang Daging Tak Mogok Jualan: Kasihan Pelaku Usaha Kecil

DKI Jakarta Minta Pedagang Daging Tak Mogok Jualan: Kasihan Pelaku Usaha Kecil

Megapolitan
RS Hampir Penuh, IDI Jakarta: Sudah Diingatkan Sejak Sebelum Liburan

RS Hampir Penuh, IDI Jakarta: Sudah Diingatkan Sejak Sebelum Liburan

Megapolitan
Asisten Administrasi dan Umum Setda Kota Depok Meninggal akibat Covid-19

Asisten Administrasi dan Umum Setda Kota Depok Meninggal akibat Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X