Angkot Hanya Bisa Angkut 5 Penumpang Saat PSBB Jakarta, Melanggar Kena Sanksi hingga Rp 150 Juta

Kompas.com - 21/09/2020, 16:25 WIB
Ilustrasi virus corona (SARS-CoV-2), Covid-19 ShutterstockIlustrasi virus corona (SARS-CoV-2), Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Perhubungan DKI Jakarta membatasi kapasitas penumpang angkutan kota (angkot) hanya lima orang selama penerapan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid 2 atau PSBB ketat.

Hal ini seperti diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, bahwa transportasi umum hanya boleh mengangkut 50 persen penumpang.

Mengacu pada peraturan 50 persen ini, maka jumlah penumpang maksimal dalam sekali perjalanan angkot adalah lima orang ditambah dengan seorang sopir.

Adapun jumlah penumpang angkot saat kondisi normal adalah 11 orang.

"Enggak mungkin yang daya angkutnya 7 orang kemudian dibagi 50 persen jadi 3.5 orang tetap ada pembulatan dan kami lakukan prinsip pembulatan ke atas. Jadi total 5 penumpang dan 1 sopir," ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (21/9/2020).

Baca juga: Satgas Sebut Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kewalahan Tangani Pasien Covid-19

Pembatasan penumpang ini bertujuan agar penumpang bisa saling menjaga jarak aman di dalam angkot demi meminimalkan penularan corona.

Ia menjelaskan, dengan jumlah maksimal 5 penumpang selama PSBB ini, maka pengaturan tempat duduk penumpang adalah 2 orang di bangku sisi kiri dan 3 orang di bangku sebelah kanan.

Bila pengemudi melanggar, maka bakal disanksi sesuai dengan Pergub Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya dan Pengendalian Covid-19.

"Sesuai dengan pergub 79 Tahun 2020 sanksi diberikan kepada perusahaan dalam hal ini kepada operator angkutan umumnya," kata Syafrin.

Baca juga: Daftar 25 Kelurahan Kasus Covid-19 Tertinggi di Jakarta, Terbanyak di Cengkareng Timur

Ia melanjutkan, Pemprov DKI masih bisa memaklumi bila pengemudi angkot melakukan pelanggaran pertama.

Selanjutnya operator bakal dikenakan sanksi yustisi kalau tetap ngotot dan  tidak mau memangkas jumlah penumpang.

Sanksinya denda sebesar Rp 50 juta hingga Rp 150 Juta.

"Begitu ada pelanggaran ini langsung kita beri teguran. Jadi sesuai pergub 79 sekali melanggar diberikan teguran pertama. Jika operator tersebut tetap melanggar maka dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp 50 juta. Yang kedua otomatis progresif Rp 100 juta, maksimum Rp 150 juta," tuturnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Teladan Toleransi dari Pinggir Kota Jakarta...

Teladan Toleransi dari Pinggir Kota Jakarta...

Megapolitan
IDI Jakarta: RS Rujukan Covid-19 Penuh, Kalau Berlangsung Lama, Tenaga Medis Capek

IDI Jakarta: RS Rujukan Covid-19 Penuh, Kalau Berlangsung Lama, Tenaga Medis Capek

Megapolitan
Dua Pekan PSBB Transisi: Anies-Ariza Positif Covid-19 hingga Tingginya Kasus Aktif

Dua Pekan PSBB Transisi: Anies-Ariza Positif Covid-19 hingga Tingginya Kasus Aktif

Megapolitan
3 Pencuri Sepeda Motor di Kalideres Ditangkap, 2 Orang Ditembak karena Melawan

3 Pencuri Sepeda Motor di Kalideres Ditangkap, 2 Orang Ditembak karena Melawan

Megapolitan
Fakta Kasus Narkoba Iyut Bing Slamet, Syok Ditangkap Polisi hingga Kemungkinan Rehabilitasi

Fakta Kasus Narkoba Iyut Bing Slamet, Syok Ditangkap Polisi hingga Kemungkinan Rehabilitasi

Megapolitan
Saat Lahan Pemakaman Korban Covid-19 di Jakarta Kian Menipis...

Saat Lahan Pemakaman Korban Covid-19 di Jakarta Kian Menipis...

Megapolitan
PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

PSI: Gubernur Anies Jadi Harapan Terakhir, Jika Usulan Kenaikan Gaji DPRD DKI Disetujui

Megapolitan
Kapolda Metro: Kerawanan Pilkada Depok dan Tangsel Sama

Kapolda Metro: Kerawanan Pilkada Depok dan Tangsel Sama

Megapolitan
Terus Melonjak, 1.360 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

Terus Melonjak, 1.360 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta

Megapolitan
Untuk Pelaku UMKM, Ini Stimulus Pemprov DKI Jakarta yang Perlu Kalian Tahu

Untuk Pelaku UMKM, Ini Stimulus Pemprov DKI Jakarta yang Perlu Kalian Tahu

Megapolitan
2.407 Warga Depok Masih Positif Covid-19, Terbanyak Selama Pandemi

2.407 Warga Depok Masih Positif Covid-19, Terbanyak Selama Pandemi

Megapolitan
Daftar 18 Artis yang Terjerat Narkoba dan Psikotropika Sepanjang 2020

Daftar 18 Artis yang Terjerat Narkoba dan Psikotropika Sepanjang 2020

Megapolitan
Meski di Tengah Pandmi, KPU Tangsel Targetkan Pemilih Mencapai 77 Persen

Meski di Tengah Pandmi, KPU Tangsel Targetkan Pemilih Mencapai 77 Persen

Megapolitan
Pilkada Depok: Ini Ucapan Imam Budi yang Dianggap Afifah Alia Melecehkan

Pilkada Depok: Ini Ucapan Imam Budi yang Dianggap Afifah Alia Melecehkan

Megapolitan
Cekcok karena Perempuan, Pria di Tangerang Tewas Ditusuk

Cekcok karena Perempuan, Pria di Tangerang Tewas Ditusuk

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X