Angkot Hanya Bisa Angkut 5 Penumpang Saat PSBB Jakarta, Melanggar Kena Sanksi hingga Rp 150 Juta

Kompas.com - 21/09/2020, 16:25 WIB
Ilustrasi virus corona (SARS-CoV-2), Covid-19 ShutterstockIlustrasi virus corona (SARS-CoV-2), Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Perhubungan DKI Jakarta membatasi kapasitas penumpang angkutan kota (angkot) hanya lima orang selama penerapan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid 2 atau PSBB ketat.

Hal ini seperti diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, bahwa transportasi umum hanya boleh mengangkut 50 persen penumpang.

Mengacu pada peraturan 50 persen ini, maka jumlah penumpang maksimal dalam sekali perjalanan angkot adalah lima orang ditambah dengan seorang sopir.

Adapun jumlah penumpang angkot saat kondisi normal adalah 11 orang.

"Enggak mungkin yang daya angkutnya 7 orang kemudian dibagi 50 persen jadi 3.5 orang tetap ada pembulatan dan kami lakukan prinsip pembulatan ke atas. Jadi total 5 penumpang dan 1 sopir," ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (21/9/2020).

Baca juga: Satgas Sebut Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kewalahan Tangani Pasien Covid-19

Pembatasan penumpang ini bertujuan agar penumpang bisa saling menjaga jarak aman di dalam angkot demi meminimalkan penularan corona.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menjelaskan, dengan jumlah maksimal 5 penumpang selama PSBB ini, maka pengaturan tempat duduk penumpang adalah 2 orang di bangku sisi kiri dan 3 orang di bangku sebelah kanan.

Bila pengemudi melanggar, maka bakal disanksi sesuai dengan Pergub Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya dan Pengendalian Covid-19.

"Sesuai dengan pergub 79 Tahun 2020 sanksi diberikan kepada perusahaan dalam hal ini kepada operator angkutan umumnya," kata Syafrin.

Baca juga: Daftar 25 Kelurahan Kasus Covid-19 Tertinggi di Jakarta, Terbanyak di Cengkareng Timur

Ia melanjutkan, Pemprov DKI masih bisa memaklumi bila pengemudi angkot melakukan pelanggaran pertama.

Selanjutnya operator bakal dikenakan sanksi yustisi kalau tetap ngotot dan  tidak mau memangkas jumlah penumpang.

Sanksinya denda sebesar Rp 50 juta hingga Rp 150 Juta.

"Begitu ada pelanggaran ini langsung kita beri teguran. Jadi sesuai pergub 79 sekali melanggar diberikan teguran pertama. Jika operator tersebut tetap melanggar maka dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp 50 juta. Yang kedua otomatis progresif Rp 100 juta, maksimum Rp 150 juta," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Warga Koja Keracunan Nasi Kotak, PSI: Kami Bertanggung Jawab dan Tidak Lari

Soal Warga Koja Keracunan Nasi Kotak, PSI: Kami Bertanggung Jawab dan Tidak Lari

Megapolitan
Galeri Nasional Buka untuk Umum Mulai Kamis

Galeri Nasional Buka untuk Umum Mulai Kamis

Megapolitan
Kejari Kabupaten Bekasi Tahan 3 Pejabat Terkait Kasus Korupsi

Kejari Kabupaten Bekasi Tahan 3 Pejabat Terkait Kasus Korupsi

Megapolitan
Wajib Tes PCR, Jumlah Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Menurun

Wajib Tes PCR, Jumlah Penumpang di Bandara Soekarno-Hatta Menurun

Megapolitan
Pemprov DKI Pastikan Tak Akan Ada Laboratorium yang Bandel Pasang Tarif PCR di Atas Rp 275.000

Pemprov DKI Pastikan Tak Akan Ada Laboratorium yang Bandel Pasang Tarif PCR di Atas Rp 275.000

Megapolitan
Jakarta Urutan 28 soal Indeks Kebebasan Pers, Ini Respons Wagub DKI

Jakarta Urutan 28 soal Indeks Kebebasan Pers, Ini Respons Wagub DKI

Megapolitan
UPDATE 27 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 95 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 27 Oktober: Tambah 9 Kasus Covid-19 di Tangsel, 95 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Wagub DKI: Jakarta Segera Merespons Penurunan Biaya Tes PCR Jadi Rp 275.000

Wagub DKI: Jakarta Segera Merespons Penurunan Biaya Tes PCR Jadi Rp 275.000

Megapolitan
Lantik Akhmad Marjuki Jadi Wakil Bupati Bekasi, Ridwan Kamil Minta Jaga Integritas

Lantik Akhmad Marjuki Jadi Wakil Bupati Bekasi, Ridwan Kamil Minta Jaga Integritas

Megapolitan
Warga Perumahan di Tangerang Protes Pemetaan Google Street View: Petugas Pakai Surat Endorse

Warga Perumahan di Tangerang Protes Pemetaan Google Street View: Petugas Pakai Surat Endorse

Megapolitan
Pemkot Tangsel Antisipasi Banjir di 30 Titik Rawan Terendam

Pemkot Tangsel Antisipasi Banjir di 30 Titik Rawan Terendam

Megapolitan
Operasi Pangan Murah, 80 Warga Kelapa Gading Beli Sembako Setengah Harga

Operasi Pangan Murah, 80 Warga Kelapa Gading Beli Sembako Setengah Harga

Megapolitan
UI dan PBNU Teken Kerja Sama, Said Aqil: Saya Khawatir Radikalisme Tumbuh Subur di Kampus

UI dan PBNU Teken Kerja Sama, Said Aqil: Saya Khawatir Radikalisme Tumbuh Subur di Kampus

Megapolitan
Cerita Korban Kecelakaan Bus Transjakarta: Tertimpa Penumpang Lainnya yang Berhamburan di Lantai

Cerita Korban Kecelakaan Bus Transjakarta: Tertimpa Penumpang Lainnya yang Berhamburan di Lantai

Megapolitan
Cerita Korban Kecelakaan Transjakarta Cari Ponselnya yang Terlempar, Ketemu di Polda Metro

Cerita Korban Kecelakaan Transjakarta Cari Ponselnya yang Terlempar, Ketemu di Polda Metro

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.