Angkot Hanya Bisa Angkut 5 Penumpang Saat PSBB Jakarta, Melanggar Kena Sanksi hingga Rp 150 Juta

Kompas.com - 21/09/2020, 16:25 WIB
Ilustrasi virus corona (SARS-CoV-2), Covid-19 ShutterstockIlustrasi virus corona (SARS-CoV-2), Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Perhubungan DKI Jakarta membatasi kapasitas penumpang angkutan kota (angkot) hanya lima orang selama penerapan Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid 2 atau PSBB ketat.

Hal ini seperti diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, bahwa transportasi umum hanya boleh mengangkut 50 persen penumpang.

Mengacu pada peraturan 50 persen ini, maka jumlah penumpang maksimal dalam sekali perjalanan angkot adalah lima orang ditambah dengan seorang sopir.

Adapun jumlah penumpang angkot saat kondisi normal adalah 11 orang.

"Enggak mungkin yang daya angkutnya 7 orang kemudian dibagi 50 persen jadi 3.5 orang tetap ada pembulatan dan kami lakukan prinsip pembulatan ke atas. Jadi total 5 penumpang dan 1 sopir," ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (21/9/2020).

Baca juga: Satgas Sebut Puskesmas dan Ambulans di Jakarta Kewalahan Tangani Pasien Covid-19

Pembatasan penumpang ini bertujuan agar penumpang bisa saling menjaga jarak aman di dalam angkot demi meminimalkan penularan corona.

Ia menjelaskan, dengan jumlah maksimal 5 penumpang selama PSBB ini, maka pengaturan tempat duduk penumpang adalah 2 orang di bangku sisi kiri dan 3 orang di bangku sebelah kanan.

Bila pengemudi melanggar, maka bakal disanksi sesuai dengan Pergub Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya dan Pengendalian Covid-19.

"Sesuai dengan pergub 79 Tahun 2020 sanksi diberikan kepada perusahaan dalam hal ini kepada operator angkutan umumnya," kata Syafrin.

Baca juga: Daftar 25 Kelurahan Kasus Covid-19 Tertinggi di Jakarta, Terbanyak di Cengkareng Timur

Ia melanjutkan, Pemprov DKI masih bisa memaklumi bila pengemudi angkot melakukan pelanggaran pertama.

Selanjutnya operator bakal dikenakan sanksi yustisi kalau tetap ngotot dan  tidak mau memangkas jumlah penumpang.

Sanksinya denda sebesar Rp 50 juta hingga Rp 150 Juta.

"Begitu ada pelanggaran ini langsung kita beri teguran. Jadi sesuai pergub 79 sekali melanggar diberikan teguran pertama. Jika operator tersebut tetap melanggar maka dikenakan sanksi denda administratif sebesar Rp 50 juta. Yang kedua otomatis progresif Rp 100 juta, maksimum Rp 150 juta," tuturnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Penyalahgunaan Jatah Vaksin, Ombudsman Sarankan Pengintegrasian Data

Cegah Penyalahgunaan Jatah Vaksin, Ombudsman Sarankan Pengintegrasian Data

Megapolitan
Tabrakan Mobil di Jalan Cipete Raya Jaksel, Kendaraan Rusak Berat

Tabrakan Mobil di Jalan Cipete Raya Jaksel, Kendaraan Rusak Berat

Megapolitan
UPDATE 7 Maret: DKI Catat Penambahan 1.834 Kasus Baru Covid-19

UPDATE 7 Maret: DKI Catat Penambahan 1.834 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Dinkes DKI Tidak Bisa Disalahkan dalam Kasus Vaksinasi di Pasar Tanah Abang

Dinkes DKI Tidak Bisa Disalahkan dalam Kasus Vaksinasi di Pasar Tanah Abang

Megapolitan
Ombudsman Sebut Oknum Penyalahguna Jatah Vaksinasi di Pasar Tanah Abang Manfaatkan Celah Sistem Pendataan

Ombudsman Sebut Oknum Penyalahguna Jatah Vaksinasi di Pasar Tanah Abang Manfaatkan Celah Sistem Pendataan

Megapolitan
Belum Dapat Izin Keramaian, Pesta Pernikahan di Duren Sawit Dibubarkan Aparat Gabungan

Belum Dapat Izin Keramaian, Pesta Pernikahan di Duren Sawit Dibubarkan Aparat Gabungan

Megapolitan
Sejumlah Posko Ormas di Wilayah Tangsel Dibakar Orang Tak Dikenal

Sejumlah Posko Ormas di Wilayah Tangsel Dibakar Orang Tak Dikenal

Megapolitan
3 Tempat Usaha di Pulogadung Disanksi Usai Langgar Aturan PPKM

3 Tempat Usaha di Pulogadung Disanksi Usai Langgar Aturan PPKM

Megapolitan
Wagub DKI Jakarta Berharap Sepeda Jadi Alat Transportasi Masyarakat

Wagub DKI Jakarta Berharap Sepeda Jadi Alat Transportasi Masyarakat

Megapolitan
Polisi Tindak 101 Kendaraan Berknalpot Bising di Sekitar Istana

Polisi Tindak 101 Kendaraan Berknalpot Bising di Sekitar Istana

Megapolitan
Wagub DKI Mengaku Belum Terima Laporan Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang

Wagub DKI Mengaku Belum Terima Laporan Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang

Megapolitan
Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Pastikan Tak Ada Kadernya yang Hadiri KLB Moeldoko

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Pastikan Tak Ada Kadernya yang Hadiri KLB Moeldoko

Megapolitan
Ini Daftar Lokasi Vaksinasi Lansia di Jakarta

Ini Daftar Lokasi Vaksinasi Lansia di Jakarta

Megapolitan
Dukung AHY, DPD Partai Demokrat DKI Gelar Aksi Cap Darah

Dukung AHY, DPD Partai Demokrat DKI Gelar Aksi Cap Darah

Megapolitan
Tangsel Masuk Zona Kuning, PPKM Mikro Diklaim Efektif Tekan Penularan Covid-19

Tangsel Masuk Zona Kuning, PPKM Mikro Diklaim Efektif Tekan Penularan Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X