800 Orang Lebih Hadiri Rapat Anggaran DKI di Puncak

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI Jakarta, Hadameon Aritonang menyebutkan, 104 anggota DPRD dan seluruh satuan perangkat kerja daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjumlah sekitar 800 orang menghadiri rapat kerja anggaran di Puncak, Bogor, Jawa Barat saat pandemi Covid-19.

Rapat itu diadakan selama dua hari yaitu Selasa (20/10/2020) dan Rabu ini

Hadameon Aritonang menyatakan hal itu saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, bahwa rapat tersebut diikuti seluruh anggota dewan berjumlah 104 orang dan seluruh SKPD DKI Jakarta.

"Rapat diikuti 104 anggota dewan, karena ada dua yang meninggal dunia. Kemudian ada dari seluruh SKPD," kata Hadameon.

Baca juga: Ini Alasan Pemprov dan DPRD DKI Bahas APBD Perubahan di Puncak Bogor

Meski belum dapat memastikan jumlah yang hadir, Hadameon mengindikasikan peserta yang datang cukup banyak sehingga DPRD memutuskan untuk menggelar rapat tersebut di luar kantor.

"Jumlah yang ikut banyak, tidak bisa dihitung. Pokoknya itulah (sekitar 800 orang) karena ada seluruh SKPD," ujar pria biasa disapa Dame itu.

Rapat beragendakan pembahasan dan pendalaman Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 2020 itu digelar di Hotel Grand Cempaka, Jalan Raya Puncak, Bogor, Jawa Barat sejak Selasa kemarin.

Menurut Hadameon, agenda rapat kerja itu digelar selama dua hari, yakni legislatif dan eksekutif menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar) pada Selasa, pembahasan diteruskan dengan menggelar rapat di seluruh komisi dari A hingga E, Rabu ini.

Terkait dengan lokasi yang menjadi tempat rapat kerja APBD Perubahan 2020 di Hotel Grand Cempaka itu, Hadameon menyebut fasilitas itu adalah milik BUMD DKI PT Jaktour. Sekretariat DPRD DKI tetap membayar uang sewa selama berkegiatan di lokasi itu.

"Kami tetap sewa dan rapat digelar hari ini dan kemarin," ucapnya.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz juga memprediksikan jumlah orang yang hadir dalam rapat itu mencapai 800 orang.

Soalnya, kata politisi PKS ini, bukan hanya dari Komisi B saja, tapi rapat juga digelar di Komisi A, C, D dan E hingga seluruh pimpinan SKPD.

"Ada sekitar 800-an orang yang hadir dari dewan. Jadi semua komisi melakukan pembahasan untuk APBD Perubahan 2020," ujar Aziz.

Sebelumnya, anggota DPRD memilih menggelar rapat membahas APBD-P DKI 2020 bersama Pemprov DKI Jakarta dan BUMD DKI Jakarta di Ruang Rapat Grand Cempaka Cipayung Bogor (Jalan Puncak Pass Km 17 Cipayung Mega Mendung Bogor).

Hadameon Aritonang mengungkapkan pembahasan tersebut dilakukan di Bogor, guna mengantisipasi Covid-19 sehingga diadakan di ruang terbuka.

Dalam rapat itu, Hadameon menyatakan seluruh jendela hotel yang merupakan milik BUMD PT Jakarta Tourisindo itu akan dibuka, sehingga sirkulasi udara menjadi lebih baik dan menghindari klaster penularan Covid-19.

Namun demikian, kebijakan rapat di luar kota tersebut mendapat kritikan karena dianggap tidak masuk akal di tengah adanya Covid-19, berpotensi melanggar Peraturan Pemerintah (PP) 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Pasal 9, hingga ada indikasi rapat tersebut hanya untuk serapan anggaran, padahal Jakarta sedang dilanda Covid-19.