Minta Kenaikan Gaji, Anggota DPRD DKI Dianggap Salah Gunakan Wewenangnya

Kompas.com - 03/12/2020, 16:34 WIB
Ketua Formappi Lucius Karus di Matraman Raya, Jakarta, Kamis (19/12/2019). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANIKetua Formappi Lucius Karus di Matraman Raya, Jakarta, Kamis (19/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dan Koordinator Bidang Legislasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menyatakan rencana kenaikan anggaran tunjangan DPRD DKI Jakarta di tengah pandemi Covid-19 ini sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang.

Lucius menilai bahwa DPRD memanfaatkan kewenangan budgeting yang mereka miliki untuk mendapatkan keuntungan pribadi memperkaya diri sendiri.

"Ini identik dengan semangat koruptif yang mencuri anggaran negara untuk memperkaya diri," ujar Lucius kepada Kompas.com, pada Kamis (3/12/2020).

Menurut dia, ini juga menunjukkan sikap ketidakpedulian DPRD akan situasi nyata yang dihadapi rakyat.

Baca juga: Anggota DPRD DKI Minta Naik Gaji, Warga: Pandemi Kami Hidup Susah Sesusahnya...

Ketidakpedulian itu, lanjut Lucius, membuat DPRD merasa tak punya beban ketika menentukan besaran angka pembiayaan tunjangan dalam rapat anggaran 2021.

Lucius menyatakan sulit untuk memahami alasan DPRD mengusulkan anggaran dengan angka yang fantastis tersebut.

"Paling mungkin menjelaskan (alasan) usulan (anggaran) fantastis itu adalah dengan mengatakan bahwa DPRD memang tak punya kepedulian nyata terhadap situasi nyata warga DKI," ujar Lucius.

Diberitakan sebelumnya, DPRD DKI Jakarta menaikkan gaji dan tunjangan anggotanya melalui anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021.

Dalam usulan tersebut besaran tunjangan dan gaji anggota DPRD mencapai Rp 888 miliar untuk 106 anggota.

Baca juga: Gaji Anggota Dewan Diusulkan Naik, Pengamat: DPRD Jangan Jadi Raja Tega!

Artinya, setiap anggota dewan mengantongi uang Rp 8,3 milyar setiap tahun, yang berarti Rp 689 juta setiap bulan.

Lucius menyatakan bahwa besaran angka yang diusulkan tersebut terlampau tinggi.

"Angka yang tertulis di RKT itu terlampau tinggi untuk membiayai kerja anggota DPRD yang cenderung memble tahun ini sebagaimana juga tahun-tahun sebelumnya di periode lalu,"

Terutama, usulan tersebut diajukan ketika kondisi ekonomi Indonesia belum stabil karena masih dilanda pandemi Covid-19.

"Apalagi kemunculan angka-angka itu terjadi di tengah situasi perekonomian yang seret sebagai dampak pandemi yang berbulan-bulan mendera jagad perekonomian bangsa umumnya dan DKI khususnya," lanjutnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Realisasi Program Rumah DP 0 Tak Sampai 1 Persen dan Terganjal Korupsi, Fraksi PSI: Ini Peringatan Buat Pak Anies

Soal Realisasi Program Rumah DP 0 Tak Sampai 1 Persen dan Terganjal Korupsi, Fraksi PSI: Ini Peringatan Buat Pak Anies

Megapolitan
Pemkot Tangerang Perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret

Pemkot Tangerang Perpanjang PPKM Mikro hingga 22 Maret

Megapolitan
Dirut Sarana Jaya Terganjal Korupsi, Wagub DKI Pastikan Proyek Strategis Tetap Jalan

Dirut Sarana Jaya Terganjal Korupsi, Wagub DKI Pastikan Proyek Strategis Tetap Jalan

Megapolitan
Dirut Pembangunan Sarana Jaya Dinonaktfikan, Program Rumah DP Rp 0 Diharapkan Berlanjut

Dirut Pembangunan Sarana Jaya Dinonaktfikan, Program Rumah DP Rp 0 Diharapkan Berlanjut

Megapolitan
Berstatus Penyintas, Besok Wali Kota Jakarta Barat Akan Terima Vaksin Covid-19

Berstatus Penyintas, Besok Wali Kota Jakarta Barat Akan Terima Vaksin Covid-19

Megapolitan
Update 8 Maret: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 1.783

Update 8 Maret: Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Bertambah 1.783

Megapolitan
Dinas PUPR Perbaiki 14 Tanggul Rusak akibat Banjir di Kota Tangerang

Dinas PUPR Perbaiki 14 Tanggul Rusak akibat Banjir di Kota Tangerang

Megapolitan
Jalan Moh Kahfi 1 Kerap Macet hingga 2 Km dan Dikeluhkan Warga, Ini Kata Camat Jagakarsa

Jalan Moh Kahfi 1 Kerap Macet hingga 2 Km dan Dikeluhkan Warga, Ini Kata Camat Jagakarsa

Megapolitan
Kritik Anggaran Penataan Trotoar Rp 100 Miliar, Anggota DPRD DKI: Prioritaskan BLT Masyarakat

Kritik Anggaran Penataan Trotoar Rp 100 Miliar, Anggota DPRD DKI: Prioritaskan BLT Masyarakat

Megapolitan
Percepat Vaksinasi Covid-19 bagi Lansia, Lokasi Penyuntikan Ditambah di Lippo Mall Puri Kembangan

Percepat Vaksinasi Covid-19 bagi Lansia, Lokasi Penyuntikan Ditambah di Lippo Mall Puri Kembangan

Megapolitan
240 Tokoh Agama di Tangsel Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

240 Tokoh Agama di Tangsel Jalani Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama

Megapolitan
Kata Polda Metro Jaya soal Tuduhan Jadi Beking Mafia Tanah

Kata Polda Metro Jaya soal Tuduhan Jadi Beking Mafia Tanah

Megapolitan
Mulai Besok, ASN di Jakarta Barat Terima Vaksin Covid-19

Mulai Besok, ASN di Jakarta Barat Terima Vaksin Covid-19

Megapolitan
75 Jiwa Korban Kebakaran di Cakung Bakal Direlokasi ke Rumah Susun

75 Jiwa Korban Kebakaran di Cakung Bakal Direlokasi ke Rumah Susun

Megapolitan
PPKM Mikro Diklaim Tekan Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Tangsel

PPKM Mikro Diklaim Tekan Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X