Taufik Minta Pemprov DKI Percepat Pembangunan Rumah DP Rp 0 karena Rakyat Butuh

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik meminta Pemprov DKI Jakarta mempercepat pembangunan rumah DP Rp 0.

Dia mengatakan, masyarakat Jakarta saat ini sangat membutuhkan hunian yang terjangkau dan bisa menjadi milik sendiri.

"Segera percepat karena rakyat butuh," kata Taufik saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (7/12/2020).

Taufik mengatakan, untuk mempercepat pembangunan, Pemprov DKI Jakarta bisa menggandeng pihak swasta seperti yang dijelaskan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya.

Baca juga: Politisi PKS Minta Anies Kaji Ulang Program Rumah DP Rp 0

"Kan dibagi swasta 250.000 (rumah) dan pemerintah 50.000. Sehingga kebijakan pemerintah untuk merangsang swasta untuk mau berpartisipasi terlibat di situ," kata Taufik.

Politikus Partai Gerindra tersebut mengatakan, dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2021 juga diloloskan beberapa anggaran dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta untuk pembangunan rusun.

Dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) DKI Jakarta 2021, terlihat ada tiga proyek pembangunan rumah susun DP 0 Rupiah yang dianggarkan.

Pertama pembangunan Rusun PIK Pulogadung dengan anggaran Rp 84,7 miliar. Kemudian pembangunan Rusun di Ujung Menteng dengan anggaran Rp 74,4 miliar.

Terakhir di Kelurahan Kelapa dengan anggaran Rp 25,4 miliar

Taufik menambahkan, DPRD DKI sudah meminta pihak bank dan pengelola untuk menurunkan persyaratan penerima cicilan, agar masyarakat yang berminat untuk menempati rusun DP Rp 0 bisa lebih cepat terealisasi.

"Ketika syarat dikurangi, yang masuk standar (pembeli rumah) akan naik," kata dia.

Baca juga: Kritik Program Rusunami Dp Rp 0, Fraksi Demokrat: Telan Anggaran Besar, tapi Realisasi Minim

Program hunian DP Rp 0 yang dijanjikan Anies sebanyak 300.000 rumah belum terealisasi dengan baik.

Sampai dengan Desember 2020 memasuki tahun keempat kepemimpinan Anies, realisasi pembangunan rumah DP 0 rupiah masih berada di angka 0,26 persen, atau 780 rumah saja.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Abdul Aziz sebelumnya menilai, program rumah DP Rp 0 yang digagas Gubernur Anies Baswedan perlu direvisi.

Aziz mengatakan, kebijakan rumah DP Rp 0 tersebut sebenarnya didukung penuh oleh DPRD DKI Jakarta.

Namun, ia menilai target 300.000 hunian dalam waktu 5 tahun kepemimpinan Anies sudah tidak realistis lagi.

"DP 0 kita dorong, cuman ya kita lihat harus realistis anggarannya ya," kata dia.

Pasalnya, realita di lapangan saat ini program tersebut sepi peminat. Rumah susun yang ada masih belum banyak dihuni.

Aziz mengatakan, pihaknya akan mengundang Sarana Jaya sebagai pengembang proyek tersebut untuk membahas program tersebut.

Selain itu, akan didengar pula mereka yang sudah menghuni dan warga yang mengalami penolakan terhadap program tersebut.

"Karena mungkin kebijakan ini mungkin memberatkan masyarakat atau seperti apa, kami sedang mencari solusinya. Nanti kita diskusikan dengan Sarana Jaya dan pak gubernur, apakah harus diubah (kebijakan)," kata dia.

Baca juga: Anies Pernah Targetkan 300.000 Rumah DP Rp 0, Fraksi PSI: 1.000 Saja Belum Tercapai...

Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Sarjoko sebelumnya mengklaim bahwa antusias warga Ibu Kota untuk memiliki hunian dengan DP Rp 0 cukup tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah hunian yang terjual hingga 16 Oktober 2020. Untuk hunian rusunami DP Rp 0 di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, telah terjual 457 dari total 780 unit. Kemudian untuk hunian Samawa di Bandar Kemayoran di Jakarta Utara, telah terjual 24 dari total 30 unit. Sedangkan untuk hunian Samawa di Tower Bunaker Sentraland Cengkareng di Jakarta Barat sudah terjual 17 dari total 64 unit. "Dari sisi animo, jumlah pendaftar program DP nol sangat besar," kata Sarjoko dalam keterangan tertulis, Senin (19/10/2020). Sarjoko menyampaikan, pihaknya tetap melakukan proses verifikasi secara teliti guna memastikan rumah DP Rp 0 bisa dinikmati warga yang memang membutuhkan hunian murah. "Guna memastikan program ini tepat sasaran, perlu dilakukan seleksi administrasi dan kepemilikan aset serta kemampuan keuangan pemohon sehingga profil penerima manfaat sesuai dengan target sasaran," ujar Sarjoko.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Politisi PKS Minta Anies Kaji Ulang Program Rumah DP Rp 0 ", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2020/11/24/17451421/politisi-pks-minta-anies-kaji-ulang-program-rumah-dp-rp-0?page=all#page2.
Penulis : Singgih Wiryono
Editor : Sandro Gatra

Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat:
Android: https://bit.ly/3g85pkA
iOS: https://apple.co/3hXWJ0L