Kritik Program Rusunami Dp Rp 0, Fraksi Demokrat: Telan Anggaran Besar, tapi Realisasi Minim

Kompas.com - 27/11/2020, 19:45 WIB
Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021. Kompas.com/Sonya TeresaSuasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta mengkritik program rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan down payment (DP) Rp 0 yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Fraksi Demokrat, program tersebut telah menghabiskan banyak anggaran, tetapi realisasi unit hunian yang dibangun masih minim.

"Program tersebut telah menelan anggaran yang sangat besar, namun realisasi unit hunian yang terbangun masih sangat minim," kata anggota Fraksi Demokrat Neneng Hasanah dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Neneng berujar, Pemprov DKI Jakarta perlu mengevaluasi program tersebut.

Baca juga: Anies Pernah Targetkan 300.000 Rumah DP Rp 0, Fraksi PSI: 1.000 Saja Belum Tercapai...

 

Neneng menyampaikan bahwa Pemprov DKI seharusnya tak hanya memperhatikan hunian dengan DP Rp 0, tetapi juga program rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang juga diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa pembangunan rusunawa harus mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujar Neneng.

Rusunawa, Neneng mengatakan, merupakan bentuk intervensi pemerintah bagi MBR yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membeli rumah.

Sementara itu, sasaran hunian dengan DP Rp 0 adalah MBR dengan penghasilan berkisar antara Rp 4-7 juta.

Baca juga: Politisi PKS Minta Anies Kaji Ulang Program Rumah DP Rp 0

Neneng menyampaikan pandangan fraksinya itu dalam rapat paripurna dengan agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.

Sehari sebelumnya, Kamis (26/11/2020), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pimpinan DPRD DKI telah menandatangani Memorandum of Understanding Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI Jakarta 2021.

Total RAPBD DKI Jakarta 2021 sejumlah Rp 82,5 triliun.



Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rumah Lawan Covid-19 Bersiaga Hadapi Lonjakan Gelombang Ketiga

Rumah Lawan Covid-19 Bersiaga Hadapi Lonjakan Gelombang Ketiga

Megapolitan
44 Kantor Kelurahan di Jakarta Pusat Kekurangan Pegawai

44 Kantor Kelurahan di Jakarta Pusat Kekurangan Pegawai

Megapolitan
Politisi PDI-P: Penetapan Jadwal Paripurna Bahas Hak Interpelasi Formula E Sesuai Aturan

Politisi PDI-P: Penetapan Jadwal Paripurna Bahas Hak Interpelasi Formula E Sesuai Aturan

Megapolitan
Polisi Tangkap Begal yang Kerap Ancam Korban Pakai Senpi dan Senjata Tajam di Cikarang

Polisi Tangkap Begal yang Kerap Ancam Korban Pakai Senpi dan Senjata Tajam di Cikarang

Megapolitan
Polisi Periksa 4 Saksi Terkait Tewasnya Anak dan Ibu di Rumah di Depok

Polisi Periksa 4 Saksi Terkait Tewasnya Anak dan Ibu di Rumah di Depok

Megapolitan
Kuasa Hukum MS: LPSK Nyatakan Korban Kasus Pelecehan KPI Mengidap Paranoid

Kuasa Hukum MS: LPSK Nyatakan Korban Kasus Pelecehan KPI Mengidap Paranoid

Megapolitan
Kuasa Hukum: RS Polri Nyatakan Korban Pelecehan Seksual di KPI Alami Guncangan Mental hingga Depresi

Kuasa Hukum: RS Polri Nyatakan Korban Pelecehan Seksual di KPI Alami Guncangan Mental hingga Depresi

Megapolitan
Luka Bakar Masih Basah, Seorang Napi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Masih Dirawat di RS

Luka Bakar Masih Basah, Seorang Napi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Masih Dirawat di RS

Megapolitan
BEM SI Tegaskan Akan Kembali Berdemo di KPK dengan Jumlah Massa Lebih Besar

BEM SI Tegaskan Akan Kembali Berdemo di KPK dengan Jumlah Massa Lebih Besar

Megapolitan
Sambut Hari Rabies, 86 Ekor Hewan Disuntik Gratis di Dinas KPKP DKI Jakarta

Sambut Hari Rabies, 86 Ekor Hewan Disuntik Gratis di Dinas KPKP DKI Jakarta

Megapolitan
7 Fraksi Penolak Interpelasi Sebut Rapat Paripurna Interpelasi adalah Agenda Colongan

7 Fraksi Penolak Interpelasi Sebut Rapat Paripurna Interpelasi adalah Agenda Colongan

Megapolitan
Polisi Teliti Laporan Dugaan Penipuan Bermodus Penerimaan PNS oleh Anak Penyanyi Lawas

Polisi Teliti Laporan Dugaan Penipuan Bermodus Penerimaan PNS oleh Anak Penyanyi Lawas

Megapolitan
Bertambah Lima, Kini Ada 18 Sekolah di Kepulauan Seribu yang Gelar Pembelajaran Tatap Muka

Bertambah Lima, Kini Ada 18 Sekolah di Kepulauan Seribu yang Gelar Pembelajaran Tatap Muka

Megapolitan
Dibuka hingga Selasa Besok, Layanan Kesehatan Hewan Drive Thru Gratis untuk Warga Jakut

Dibuka hingga Selasa Besok, Layanan Kesehatan Hewan Drive Thru Gratis untuk Warga Jakut

Megapolitan
Patung Jakob Oetama dan PK Ojong Diabadikan sebagai Pengingat Semangat Kebangsaan

Patung Jakob Oetama dan PK Ojong Diabadikan sebagai Pengingat Semangat Kebangsaan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.