Kritik Program Rusunami Dp Rp 0, Fraksi Demokrat: Telan Anggaran Besar, tapi Realisasi Minim

Kompas.com - 27/11/2020, 19:45 WIB
Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021. Kompas.com/Sonya TeresaSuasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta mengkritik program rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan down payment (DP) Rp 0 yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Fraksi Demokrat, program tersebut telah menghabiskan banyak anggaran, tetapi realisasi unit hunian yang dibangun masih minim.

"Program tersebut telah menelan anggaran yang sangat besar, namun realisasi unit hunian yang terbangun masih sangat minim," kata anggota Fraksi Demokrat Neneng Hasanah dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Neneng berujar, Pemprov DKI Jakarta perlu mengevaluasi program tersebut.

Baca juga: Anies Pernah Targetkan 300.000 Rumah DP Rp 0, Fraksi PSI: 1.000 Saja Belum Tercapai...

 

Neneng menyampaikan bahwa Pemprov DKI seharusnya tak hanya memperhatikan hunian dengan DP Rp 0, tetapi juga program rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang juga diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa pembangunan rusunawa harus mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujar Neneng.

Rusunawa, Neneng mengatakan, merupakan bentuk intervensi pemerintah bagi MBR yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membeli rumah.

Sementara itu, sasaran hunian dengan DP Rp 0 adalah MBR dengan penghasilan berkisar antara Rp 4-7 juta.

Baca juga: Politisi PKS Minta Anies Kaji Ulang Program Rumah DP Rp 0

Neneng menyampaikan pandangan fraksinya itu dalam rapat paripurna dengan agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.

Sehari sebelumnya, Kamis (26/11/2020), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pimpinan DPRD DKI telah menandatangani Memorandum of Understanding Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI Jakarta 2021.

Total RAPBD DKI Jakarta 2021 sejumlah Rp 82,5 triliun.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kebakaran Melanda Gudang Penyimpanan Ikan di Pelabuhan Muara Baru

Kebakaran Melanda Gudang Penyimpanan Ikan di Pelabuhan Muara Baru

Megapolitan
Jumlah Pengunjung Ragunan pada Libur Waisak Capai 31.206 Orang

Jumlah Pengunjung Ragunan pada Libur Waisak Capai 31.206 Orang

Megapolitan
Sudah Sebulan 400 KK di Kampung Nelayan Marunda Alami Krisis Air Bersih

Sudah Sebulan 400 KK di Kampung Nelayan Marunda Alami Krisis Air Bersih

Megapolitan
Lift Macet akibat Kelebihan Muatan, 7 Orang Terjebak Dievakuasi Damkar Kota Bekasi

Lift Macet akibat Kelebihan Muatan, 7 Orang Terjebak Dievakuasi Damkar Kota Bekasi

Megapolitan
Cerita Anies ke Universitas Oxford Jajaki Kerja Sama Pengembangan Kebijakan Publik Jakarta

Cerita Anies ke Universitas Oxford Jajaki Kerja Sama Pengembangan Kebijakan Publik Jakarta

Megapolitan
Warga Bogor Dibegal Saat Pulang Kerja, Korban Dibacok, Motor dan Uangnya Raib

Warga Bogor Dibegal Saat Pulang Kerja, Korban Dibacok, Motor dan Uangnya Raib

Megapolitan
Dentuman Meriam Akan Terdengar Lagi di Depok Besok, Warga Diimbau Tak Panik

Dentuman Meriam Akan Terdengar Lagi di Depok Besok, Warga Diimbau Tak Panik

Megapolitan
Bima Arya Usulkan Sekda Jadi Pj Kepala Daerah

Bima Arya Usulkan Sekda Jadi Pj Kepala Daerah

Megapolitan
TV Tersambar Petir, Sebuah Rumah di Bekasi Dilanda Kebakaran

TV Tersambar Petir, Sebuah Rumah di Bekasi Dilanda Kebakaran

Megapolitan
Besok, Oditur Akan Bantah Pleidoi Kolonel Priyanto Terdakwa Kasus Pembunuhan Handi-Salsabila

Besok, Oditur Akan Bantah Pleidoi Kolonel Priyanto Terdakwa Kasus Pembunuhan Handi-Salsabila

Megapolitan
Pabrik Kimia di Cikarang Dilanda Kebakaran, Pemadaman Butuh Waktu 7 Jam

Pabrik Kimia di Cikarang Dilanda Kebakaran, Pemadaman Butuh Waktu 7 Jam

Megapolitan
Politisi PDI-P: Banyak Program yang Tak Dieksekusi Anies

Politisi PDI-P: Banyak Program yang Tak Dieksekusi Anies

Megapolitan
Seorang Remaja Satroni Rumah Ketua RW di Pulogadung, Curi 3 Ponsel

Seorang Remaja Satroni Rumah Ketua RW di Pulogadung, Curi 3 Ponsel

Megapolitan
Pria yang Tewas Gantung Diri di Apartemen Kawasan Duren Sawit Diduga Terlilit Utang

Pria yang Tewas Gantung Diri di Apartemen Kawasan Duren Sawit Diduga Terlilit Utang

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Bakal Panggil Manajemen Ancol karena Khawatir Merugi Saat Formula E Berlangsung

Ketua DPRD DKI Bakal Panggil Manajemen Ancol karena Khawatir Merugi Saat Formula E Berlangsung

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.