Kritik Program Rusunami Dp Rp 0, Fraksi Demokrat: Telan Anggaran Besar, tapi Realisasi Minim

Kompas.com - 27/11/2020, 19:45 WIB
Suasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021. Kompas.com/Sonya TeresaSuasana rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, pada Jumat (27/11/2020). Rapat kali ini memiliki agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta mengkritik program rumah susun sederhana milik (rusunami) dengan down payment (DP) Rp 0 yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Fraksi Demokrat, program tersebut telah menghabiskan banyak anggaran, tetapi realisasi unit hunian yang dibangun masih minim.

"Program tersebut telah menelan anggaran yang sangat besar, namun realisasi unit hunian yang terbangun masih sangat minim," kata anggota Fraksi Demokrat Neneng Hasanah dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Neneng berujar, Pemprov DKI Jakarta perlu mengevaluasi program tersebut.

Baca juga: Anies Pernah Targetkan 300.000 Rumah DP Rp 0, Fraksi PSI: 1.000 Saja Belum Tercapai...

 

Neneng menyampaikan bahwa Pemprov DKI seharusnya tak hanya memperhatikan hunian dengan DP Rp 0, tetapi juga program rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang juga diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa pembangunan rusunawa harus mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," ujar Neneng.

Rusunawa, Neneng mengatakan, merupakan bentuk intervensi pemerintah bagi MBR yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk membeli rumah.

Sementara itu, sasaran hunian dengan DP Rp 0 adalah MBR dengan penghasilan berkisar antara Rp 4-7 juta.

Baca juga: Politisi PKS Minta Anies Kaji Ulang Program Rumah DP Rp 0

Neneng menyampaikan pandangan fraksinya itu dalam rapat paripurna dengan agenda pembahasan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Provinsi DKI Jakarta tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.

Sehari sebelumnya, Kamis (26/11/2020), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pimpinan DPRD DKI telah menandatangani Memorandum of Understanding Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI Jakarta 2021.

Total RAPBD DKI Jakarta 2021 sejumlah Rp 82,5 triliun.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jasa Marga: 381.851 Kendaraan Sudah Tinggalkan Jabotabek

Jasa Marga: 381.851 Kendaraan Sudah Tinggalkan Jabotabek

Megapolitan
Zakat Fitrah dengan Sampah Plastik Bermula dari Keluhan Warga Tak Punya Uang

Zakat Fitrah dengan Sampah Plastik Bermula dari Keluhan Warga Tak Punya Uang

Megapolitan
Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Fitri, Imam Besar Minta Maaf

Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Fitri, Imam Besar Minta Maaf

Megapolitan
Rizieq Shihab Minta Penangguhan Penahanan Jelang Idul Fitri, Majelis Hakim Masih Bermusyawarah

Rizieq Shihab Minta Penangguhan Penahanan Jelang Idul Fitri, Majelis Hakim Masih Bermusyawarah

Megapolitan
Berbeda dengan DKI, Tangsel Tak Larang Ziarah Kubur Saat Lebaran

Berbeda dengan DKI, Tangsel Tak Larang Ziarah Kubur Saat Lebaran

Megapolitan
Fraksi PDI-P Duga Ratusan PNS DKI Ogah Ikut Lelang Jabatan karena TGUPP Bentukan Anies Dominan

Fraksi PDI-P Duga Ratusan PNS DKI Ogah Ikut Lelang Jabatan karena TGUPP Bentukan Anies Dominan

Megapolitan
Pengacara John Kei Dituntut 18 Tahun Penjara

Pengacara John Kei Dituntut 18 Tahun Penjara

Megapolitan
Libur Lebaran, Warga Jadetabek Tak Diizinkan Masuk ke Tempat Wisata di Kota Bogor

Libur Lebaran, Warga Jadetabek Tak Diizinkan Masuk ke Tempat Wisata di Kota Bogor

Megapolitan
4 Pemudik Diamankan Polisi di Kedungwaringin, Dianggap Provokator Penerobosan Penyekatan

4 Pemudik Diamankan Polisi di Kedungwaringin, Dianggap Provokator Penerobosan Penyekatan

Megapolitan
Anies Apresiasi Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Fitri

Anies Apresiasi Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Fitri

Megapolitan
Buka Saat Libur Lebaran, Dufan Operasikan 80 Persen Wahana

Buka Saat Libur Lebaran, Dufan Operasikan 80 Persen Wahana

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Izinkan Warga Shalat Id di Masjid

Wali Kota Bekasi Izinkan Warga Shalat Id di Masjid

Megapolitan
Pulih dari Covid-19 Jelang Lebaran, Para Penyintas Ini Bersyukur dan Tak Berencana Mudik

Pulih dari Covid-19 Jelang Lebaran, Para Penyintas Ini Bersyukur dan Tak Berencana Mudik

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Tangerang Raya Hari Ini, 11 Mei 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Tangerang Raya Hari Ini, 11 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Depok Hari Ini, 11 Mei 2021

Jadwal Buka Puasa dan Shalat Maghrib Depok Hari Ini, 11 Mei 2021

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X