Perkantoran dan Pusat Perbelanjaan di Jakarta Wajib Sediakan Fasilitas Parkir Sepeda Saat PPKM Mikro

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas perhubungan DKI Jakarta Nomor 65 Tahun 2021 tentang petunjuk Teknis Pembatasan Kapasitas Angkut dan Waktu Operasional Sarana Transportasi dalam Rangka Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro.

Dalam SK tersebut, Syafrin mewajibkan, setiap perkantoran dan pusat perbelanjaan menyediakan fasilitas parkir khusus untuk sepeda. Adapun kapasitas minimal yang diberikan sebesar 10 persen dari total kapasitas parkir yang tersedia.

Parkir khusus sepeda tersebut wajib berada di dekat pintu masuk utama gedung dan diberi tanda khusus. Syafrin juga mewajibkan pengelola memberikan penunjuk arah lokasi parkir.

Selain itu, pengelola perkantoran dan pusat perbelanjaan wajib menyediakan fasilitas shower bagi pesepeda.

Baca juga: Kemenhub Minta Pengelola Mal Sediakan Area Parkir Sepeda di Halaman atau Basemen 1

Aturan mengenai penyediaan fasilitas parkir tidak hanya diberlakukan bagi pusa perbelanjaan dan perkantoran, Syafrin juga mewajibkan halte bus transjakarta, terminal bus, stasiun kereta api, pelabuhan atau dermaga, dan bandara agar menyediakan fasilitas parkir bagi pesepeda.

"Yang disesuaikan dengan ketersediaan ruang pada masing-masing prasarana dan diberi tanda khusus parkir sepeda serta dilengkapi dengan petunjuk arah lokasi," demikian bunyi SK yang ditandatangani Syafrin pada Selasa (9/2/2021).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM) untuk Jakarta. Dalam Kepgub yang ditandatangani hari Senin kemarin tersebut, PPKM berbasis mikro diberlakukan pada 9 -22 Februari 2021.

Dalam diktum kedua dijelaskan, PPKM berbasis mikro berlaku dan beriringan dengan beberapa perubahan penting terhadap ketentuan pengendalian penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta.

Aturan-aturan pengendalian masih merujuk pada Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 dan Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020.