Dinkes DKI Perbaiki Sistem Pendataan Peserta Vaksinasi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyiapkan beberapa alur pendaftaran dan pendataan peserta vaksinasi Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, pada vaksinasi tahap pertama, pendataan penerima vaksin dilakukan secara terpusat. Para tenaga kesehatan dan pekerja pendukung mendapatkan SMS blast untuk mengikuti vaksinasi.

Namun sistem itu mengalami berbagai kendala sehingga banyak tenaga kesehatan dan pekerja pendukung yang tidak terdaftar.

Karena itu, sistem pendataan diperbaiki. Tenaga kesehatan dan pekerja pendukung yang tidak terdaftar bisa mendapatkan penyuntikan ketika vaksinasi digelar di fasilitas pelayanan kesehatan atau dalam acara vaksinasi massal secara langsung.

Baca juga: Soal Basis Data Vaksinasi Covid-19, KPU Sebut Tak Beri Data Pemilih ke Kemenkes, tapi Sinkronisasi

"Jadi sesuai data yang di tingkat top down tadi, juga yang on site (di tempat)," kata Widyastuti dalam seminar daring, Jumat (19/2/2021).

Dia menambahkan, Dinkes DKI Jakarta bekerja sama dengan organisasi profesi atau lembaga lainnya. Misalnya untuk vaksinasi kepada pekerja di Jakarta, Dinkes DKI Jakarta akan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam pendataan dan untuk validasi data.

Sebab tidak semua pekerja di Ibu Kota berasal dari Jakarta. Selain itu, untuk pendataan peserta vaksinasi di pasar, Widyastuti mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan PD Pasar Jaya.

"Contoh misalnya Pasar Tanah Abang. Kami tidak sendiri langsung mendafatarkan (pedagang), tidak. Kami berkoordinasi dengan PD Pasar Jaya. PD Pasar Jaya-lah yang tahu persis siapa komunitas di pasar itu yang memang sesuai sasaran," ucap Widyastuti.

Selain itu, Widyastuti menyebutkan, Kementerian Kesehatan memberikan akun atau link khusus yang bisa dipakai untuk mendaftarkan peserta vaksinasi. Akan tetapi dia belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut mengenai sistem ini.

"Jadi belum berani kami publish dulu karena memang ada beberapa perubahan sistem," ujar dia.

Upaya tersebut dilakukan demi mencegah kasus orang yang mendapatkan vaksin bukan yang menjadi prioritas penyuntikan. 

"Jadi poinnya adalah kami berproses sesuai dengan prosedur yang di pusat. Tetapi kami juga sedikit berimprovisasi untuk menyiapkan data sendiri," ucap Widyastuti.