Dugaan Korupsi di Damkar Depok, Wakil Ketua DPRD: Kepala Dinas Harus Segera Klarifikasi

DEPOK, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, berharap agar Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok, Gandara Budiana, segera menyampaikan klarifikasi kepada publik soal dugaan korupsi di instansinya.

Dugaan korupsi itu sebelumnya diungkap oleh salah satu petugas pemadam kebakaran Depok, Sandi, yang kini mengaku menghadapi intimidasi karena tindakannya.

"Kepala Dinas Damkar harusnya segera memberikan, yang pertama, klarifikasi. Beliau sebagai kepala Dinas Damkar yang bertanggung jawab harus segera memberikan klarifikasi, yang sebenarnya seperti apa," kata Hendrik kepada Kompas.com pada Kamis (15/4/2021).

Baca juga: Menpan RB Peringatkan Petinggi Damkar Depok Tak Intimidasi Anggota yang Ungkap Dugaan Korupsi

Hendrik enggan menjawab ketika ditanya perihal kerawanan penggelapan anggaran dalam setiap pengadaan barang dan jasa oleh dinas.

"Kalau memang ada kesalahan di situ, penyelewengan anggaran, ya silakan ditindak secara aturan yang berlaku," imbuhnya.

Kompas.com menghubungi Gandara Budiana sejak Selasa (13/4/2021) untuk meminta klarifikasi, namun belum ditanggapi hingga saat ini.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris, dan wakilnya, Imam Budi Hartono, juga belum merespons permintaan wawancara Kompas.com yang dilayangkan siang ini.

Sebelumnya, Sandi dengan berani menyebarkan protes terhadap instansi tempatnya bekerja melalui dua foto sekaligus, di mana protes itu ia alamatkan kepada sejumlah pejabat teras, termasuk ke Kemendagri.

Baca juga: Protes Dugaan Korupsi Damkar Depok, Sandi Dipanggil Kemendagri untuk Klarifikasi

Isi tulisan dalam poster yang pertama adalah “Bapak Kemendagri tolong, untuk tindak tegas pejabat di dinas pemadam kebakaran Depok. Kita dituntut kerja 100 persen, tapi peralatan di lapangan pembeliannya tidak 100 persen, banyak digelapkan”.

Sementara poster kedua bertuliskan “Pak Presiden Jokowi tolong usut tindak pidana korupsi, Dinas Pemadam Kebakaran Depok”.

Sandi membeberkan beberapa hal yang dianggapnya janggal, mulai dari pengadaan perlengkapan yang mahal namun di bawah spesifikasi, hingga honorarium penyemprotan desinfektan yang disunat sekitar 50 persen.

Di luar itu, Sandi mengaku kerap mendapatkan intimidasi atas langkahnya ini. Sejumlah rekan sejawat, menurut Sandi, juga menerima intimidasi dan ancaman pemecatan supaya tidak membelanya.

Belakangan, Sandi mengaku telah dilayangkan surat peringatan oleh atasannya, tanpa keterangan yang memadai.