Kontroversi Penggunaan Nama Mustafa Kemal Ataturk di Jalan Jakarta, Disebut Diktator

Kompas.com - 18/10/2021, 10:27 WIB
Rakyat Turki berkumpul di Anitkabir, musoleum Mustafa Kemal Ataturk, di Ankara, Sabtu (10/11/2018), memperingati 80 tahun wafatnya sang pendiri Republik Turki itu. AFP/ADEM ALTANRakyat Turki berkumpul di Anitkabir, musoleum Mustafa Kemal Ataturk, di Ankara, Sabtu (10/11/2018), memperingati 80 tahun wafatnya sang pendiri Republik Turki itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah untuk mengganti sebuah nama jalan di Jakarta menjadi dengan nama presiden pertama Turki, Mustafa Kemal Atarturk, mendapat kecaman dari sejumlah pihak.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebutkan, Mustafa Kemal Ataturk adalah tokoh yang dianggap kontroversial, terutama di dunia Islam.

Semasa hidupnya, Ataturk telah mengeluarkan kebijakan yang merugikan umat Islam, ujar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta Khoirudin. Ia juga menyebut Ataturk sebagai diktator.

Baca juga: Mulai Hari Ini, Ganjil Genap di Jakarta Berlaku Pukul 06.00-10.00 dan 16.00-20.00 WIB

“Sangat diktator. Dia juga membuat kebijakan mengubah Masjid Hagia Sofia menjadi museum, mengganti azan berbahasa Arab dengan bahasa lokal, melarang pemakaian jilbab di sekolah dan kantor-kantor pemerintahan,” ujarnya Minggu (17/10/2021), dilansir TribunJakarta.com.

Atas dasar itu, Khoirudin menegaskan, pihaknya mengecam keras rencana pemerintah pusat mengajukan nama Mustafa Kemal Ataturk sebagai sebuah nama jalan.

Rencana penggantian nama jalan

Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, penggantian nama itu merupakan salah satu bentuk kerja sama Indonesia dengan Turki.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Memang ada keinginan dari kita dan dari pemerintah Turki agar ada nama tokoh kita di jalanan Turki dan nama tokoh Turki (di jalanan Indonesia),” ujar Riza, Minggu.

Baca juga: Strawberry Cafe di Duri Kepa Gunakan Konsep Squid Game, Pengunjung Meningkat 4 Kali Lipat

Sebelumnya diberitakan, nama presiden pertama Indonesia Soekarno digunakan sebagai nama ruas jalan di depan kantor KBRI Ankara di Turki, yakni Jalan Ahmet Soekarno.

(Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Jaisy Rahman Tohir)

Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul “PKS Kritisi Wacana Mustafa Kemal Ataturk Jadi Nama Jalan di Jakarta: Sangat Diktator”.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Wali Kota Depok Pertanyakan Data Kejaksaan soal Kenaikan Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak

Wakil Wali Kota Depok Pertanyakan Data Kejaksaan soal Kenaikan Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak

Megapolitan
Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat Revisi PP yang Bikin UMP Hanya Naik Sedikit

Wagub DKI Minta Pemerintah Pusat Revisi PP yang Bikin UMP Hanya Naik Sedikit

Megapolitan
Wagub DKI Ungkap Pengusaha Tak Masalah UMP Jakarta 2022 Naik sampai 5 Persen

Wagub DKI Ungkap Pengusaha Tak Masalah UMP Jakarta 2022 Naik sampai 5 Persen

Megapolitan
Kasus Pengemudi Mercy Tabrakan Saat Lawan Arah di Tol JORR, Polisi Tunggu Hasil Mediasi dengan Korban

Kasus Pengemudi Mercy Tabrakan Saat Lawan Arah di Tol JORR, Polisi Tunggu Hasil Mediasi dengan Korban

Megapolitan
Pegawai Korban Pelecehan Berharap KPI Segera Jalankan Rekomendasi Komnas HAM

Pegawai Korban Pelecehan Berharap KPI Segera Jalankan Rekomendasi Komnas HAM

Megapolitan
PPKM Kota Tangerang Kembali ke Level 2, Pemkot Akan Tingkatkan Tracing Covid-19

PPKM Kota Tangerang Kembali ke Level 2, Pemkot Akan Tingkatkan Tracing Covid-19

Megapolitan
Saat Anies Lesehan di Jalan Bersama Buruh yang Demo Menuntut Kenaikan UMP…

Saat Anies Lesehan di Jalan Bersama Buruh yang Demo Menuntut Kenaikan UMP…

Megapolitan
Polres Jakpus Tangkap 4 Anggota Sindikat Bandar Narkoba Jaringan Malaysia

Polres Jakpus Tangkap 4 Anggota Sindikat Bandar Narkoba Jaringan Malaysia

Megapolitan
Pengetatan di Bandara Soekarno Hatta untuk Cegah Omicron, WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk, WNI Karantina 14 Hari

Pengetatan di Bandara Soekarno Hatta untuk Cegah Omicron, WNA dari 11 Negara Dilarang Masuk, WNI Karantina 14 Hari

Megapolitan
UPDATE 29 November: Tak Ada Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 18 Pasien Masih Dirawat

UPDATE 29 November: Tak Ada Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 18 Pasien Masih Dirawat

Megapolitan
Wagub DKI Klaim Pemprov Tak Intervensi Batalnya Reuni 212 di Jakarta

Wagub DKI Klaim Pemprov Tak Intervensi Batalnya Reuni 212 di Jakarta

Megapolitan
Sempat Kabur, Satu Tersangka Buron Kasus Mutilasi di Kedungwaringin Bekasi Akhirnya Ditangkap

Sempat Kabur, Satu Tersangka Buron Kasus Mutilasi di Kedungwaringin Bekasi Akhirnya Ditangkap

Megapolitan
UPDATE 29 November: Tambah 5 Kasus di Tangsel, 39 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 29 November: Tambah 5 Kasus di Tangsel, 39 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Isi Inmendagri, PPKM Level 2 di Jakarta sampai 13 Desember

Isi Inmendagri, PPKM Level 2 di Jakarta sampai 13 Desember

Megapolitan
Mulai Hari Ini Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2

Mulai Hari Ini Jakarta Kembali Berstatus PPKM Level 2

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.