Ini Alasan DPRD Tolak Usulan Jakpro Pinjam Rp 4 Triliun ke BUMN untuk Bangun ITF Sunter

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku belum mendapatkan penjelasan yang memadai soal usulan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) meminjam Rp 4,026 triliun kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membangun ITF Sunter.

Hal itu yang membuatnya memutuskan mencoret usulan itu pada rapat Badan Anggaran DPRD DKI pada Selasa (23/11/2021), yang diskors dan akan dilanjutkan hari ini.

"SMI ini harus menurut persetujuan saya. Kalau tidak ada surat persetujuan dan saya tidak tahu apa yang diinginkan oleh dia (Jakpro), kan jadi temuan (kasus) buat saya. Saya megang palu, dia mengajukan, dia merencanakan," ujar Prasetio kepada wartawan.

Baca juga: Ketua DPRD DKI Coret Usulan Jakpro Pinjam Rp 4 Triliun ke BUMN untuk Bangun ITF Sunter

Prasetio menjelaskan, ia telah menerima surat dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang kebutuhan Jakpro untuk meminjam kepada PT SMI sejak 22 Oktober 2021.

Pada 2 November 2021, surat itu ia tindak lanjuti dengan meminta gambaran jelas dari para wakil-wakilnya, ketua-ketua komisi, dan ketua-ketua fraksi, secara tertulis.

"Ternyata sampai hari ini saya tidak pernah mendapatkan itu dan tidak terbahas. Kalau tidak terbahas tapi kami masukkan ke dalam anggaran, ke perda, jadi temuan, akhirnya jadi masalah ini," kata Prasetio.

"Saya bilang sama Bu Sri (Haryati, Asisten Bidang Keuangan Pemprov DKI), saya kalau dipaksakan begini saya tidak mau, siapa yang mau?" ungkapnya.

Baca juga: Cerita Ketua DPRD DKI Dimintai Tolong Jenderal Bintang 1 untuk Damaikan Istrinya dengan Ibu Arteria Dahlan

Prasetio mengaku khawatir sebab pinjaman ini dianggarkan hingga 2024.

Rinciannya, sekitar Rp 2,4 triliun untuk 2022, Rp 966 miliar untuk 2023, dan Rp 644 miliar untuk 2024.

Jangka waktu pinjaman itu selama delapan tahun termasuk 42 bulan masa tenggang.

"Saya pikir, kenapa dia harus dibahas, lalu dia memaparkan kepada saya, supaya rasionalisasinya jelas. Karena apa, nanti penjabat gubernur pengganti Pak Anies di 2022 kan juga bingung untuk mengganti ini," kata Prasetio.

"Karena saya lihat ini sampai 2024. Ini tanggung jawab Pj Gubernur. Kalau pandemi Covid-19 tidak ada masalah apa-apa lagi sih mending ya, kita ada pemasukan," tutur politikus PDI-P.