Pemprov DKI Targetkan 60 Persen Warga Pakai Kendaraan Umum Tahun 2039

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan 60 persen warga DKI Jakarta bepergian menggunakan kendaraan umum tahun 2039.

Target tersebut tertuang dalam dokumen pemaparan strategi keberlanjutan Kota Jakarta yang dipaparkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surjono.

Nasruddin juga menuliskan dalam pemaparannya, peningkatan jumlah penduduk di Jakarta ke depan akan membutuhkan sarana mobilitas lebih banyak orang.

Untuk mengatasi timbulnya masalah, Nasruddin menyebut saat ini DKI Jakarta sedang melakukan perluasan dan integrasi layanan angkutan umum.

Baca juga: Transjakarta Tabrak Pos Polisi di PGC hingga Hancur, Saksi Dengar Bunyi Ledakan

"Transportasi ini juga merupakan tujuan dari SDGs yang ke sebelas. Ini sekarang strateginya dilakukan saat ini integrasi melalui Jak Lingko," kata Nasruddin dalam acara webinar, Kamis (2/12/2021).

Selain menggunakan layanan terintegrasi, Pemprov DKI juga mulai menerapkan pembatasan lalu lintas seperti ganjil genap.

Kemudian pemberlakuan sistem parkir bersubsidi, pengembangan park and ride, dan penambahan jalur pejalan kaki.

Salah satu wujud pengembangan sudah terlihat dari revitalisasi stasiun kereta di DKI Jakarta yang bisa langsung terhubung untuk para pengguna transportasi umum.

"Saat ini di DKI Alhamdulillah beberapa hal sudah kita integrasikan, kita juga merevitalisasi stasiun dan diharapkan keluar dari stasiun langsung bisa lanjut menggunakan transportasi umum," ujar dia.

Baca juga: Pengamat: Jalan di Jakarta Jadi Tak Rata karena Sumur Resapan

Selain target di atas, Nasruddin juga menuliskan pengembangan jalur pejalan kaki dan sepeda yang menjadi prioritas.

Tahun 2017, jalur sepeda yang sudah tersedia hanya 27 persen dari total ruas jalan. DKI Jakarta menargetkan tahun 2030 ada 70 persen jalur sepeda.