Eks Ketua KPU Depok Terdakwa Korupsi Dijebloskan ke Rutan Sukamiskin Usai Jalani Sidang Perdana

DEPOK, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok Titik Nurhayati dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Perempuan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Dia ditahan lantaran terjerat kasus tindak pidana korupsi dana sosialisasi Pilkada Depok 2015.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok Mohtar Arifin mengatakan, penahanan itu sesuai ketetapan dari hakim dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kelas 1A Bandung, Senin (8/8/2022).

"Penetapan dari hakim terkait dengan penahanan terdakwa Titik dan penetapan tersebut telah dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum untuk menjalani penahanan di Rutan Sukamiskin," kata Arifin saat dikonfirmasi, Selasa (9/8/2022).

Baca juga: 28 RT di Jakarta Zona Merah Covid-19, Ini Daftarnya

Arifin berujar, Titik akan menjalani masa penahanan kurang lebih 30 hari di Rutan Sukamiskin.

"Terhitung dari tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan 6 September 2022," ujar dia.

Saat ditanya kenapa Titik baru ditahan, Arifin menjelaskan bahwa berkas perkara Titik telah dilimpahkan kejaksaan kepada pengadilan.

Oleh karena itu, penahanan Titik merupakan kewenangan hakim.

"Kemudian kewenangan berubah, hakim mengeluarkan untuk dikeluarkannya penetapan untuk penahanan," ujar Arifin.

Baca juga: Masyarakat Mulai Abai Prokes, Epidemiolog Ingatkan Bahaya Long Covid

Saat masih berstatus tersangka korupsi dana sosialisasi Pilkada Depok 2015, ketua KPU Depok periode 2013-2018 itu tidak ditahan.

Arifin mengatakan, saat itu Titik masih menjabat sebagai komisioner KPU Provinsi Jawa Barat.

Oleh sebab itu, jaksa menilai kinerja dan pengetahuan Titik masih diperlukan di KPU Provinsi Jawa Barat.

"Terkait dengan penyerahan dan tersangka barang bukti pada hari ini, memang kami tidak melakukan penahanan, (karena) ada pertimbangan-pertimbangan," kata Arifin, dalam keterangan tertulis, Senin (25/7/2022).

"Tersangka masih sangat dibutuhkan tenaga dan pengetahuannya untuk KPU, terutama tersangka Titik ini merupakan anggota komisioner KPU Provinsi Jawa Barat," ujar Arifin.

Baca juga: Santri Dianiaya di Pondok Pesantren di Tangerang, Orangtua Baru Diberitahu Usai Korban Tewas

Dalam kasus ini, Titik diduga telah menyalahgunakan wewenang terkait penggunaan dana hibah untuk kegiatan kampanye dan audit dana kampanye tahun 2015.

Kegiatan kampanye yang dimaksud terkait penyelenggaraan debat terbuka pasangan calon dan iklan media cetak serta media massa elektronik tahun anggaran 2015. Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 817.309.092.

Arifin menyebutkan, Titik bersama saksi Fajri diduga telah bermufakat untuk melakukan kejahatan dengan modus mengubah metode lelang menjadi penunjukan langsung.

"Selanjutnya melakukan penyusunan nilai HPS (harga perkiraan sendiri) dengan menyalin dari angka-angka yang sudah ada tanpa melakukan survei dan komunikasi kepada pihak televisi, radio, dan media cetak untuk mencari harga pasar," kata Arifin.