Perwakilan Komisi V DPR Temui Massa Aksi, Barisan Pengemudi Ojol Membubarkan Diri

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa pengemudi ojek online (ojol) membubarkan diri usai menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (29/8/2022).

Pantauan Kompas.com, aksi demonstrasi untuk menuntut pembuatan regulasi transportasi online dan menolak kenaikan harga BBM selesai, setelah massa ditemui perwakilan anggota Komisi V DPR RI.

Sambil diarahkan oleh orator di atas mobil komando, para pengemudi ojol yang berkumpul di depan Gedung DPR/MPR RI berangsur-angsur membubarkan diri.

Baca juga: Ditemui Perwakilan Komisi V DPR RI, Pengemudi Ojol: Kami Butuh Bukti, Bukan Janji

Mereka berjalan bersama-sama ke arah Jalan Gerbang Pemuda yang menjadi lokasi kantong parkir kendaraan para massa aksi.

"Satu komando, kita datang bareng, bubar juga bareng. Kita tunjukkan bahwa tujuan kita satu," kata orator di atas mobil komando.

Saat ini, tidak ada massa aksi dari elemen ojol di depan gerbang utama Gedung DPR/MPR RI. Meski begitu, petugas kepolisian masih bersiaga di sisi Jalan Gatot Subroto.

Baca juga: Setelah Pengemudi Ojol, Giliran Massa HMI Demo di Depan DPR/MPR, Tolak Kenaikan BBM

Sebagai informasi, sejumlah pengemudi ojol menggelar demontrasi di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat pada hari ini, Senin (29/8/2022).

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengatakan, ada empat tuntutan yang mereka bawa dalam aksi demonstrasi Senin ini.

Sebelum menuju gedung DPR, para peserta aksi berunjuk rasa di depan Kementerian Perhubungan untuk mengajukan tuntutan pertama.

Pengendara ojol menuntut Kementerian Perhubungan untuk konsisten dengan aturan kenaikan tarif baru ojol.

"Karena sudah dua kali diundur tanpa kejelasan kapan dan tarifnya seperti apa. Untuk itu kami akan ke Kemenhub minta kejelasan soal ini," katanya dilansir TribunJakarta.com, Senin (29/8/2022).

Kemudian massa aksi menuju gedung DPR untuk menyampaikan tuntutan kedua, yakni kebijakan potongan aplikator yang dibebankan ke driver diturunkan menjadi maksimal 10 persen.

Sebab, selama ini potongan 20 persen sangat memberatkan driver.

"Karena kami sudah menanggung biaya BBM, parkir, pulsa, biaya ganti ban dan spare parts lainnya," tambahnya.

Tuntutan yang ketiga, massa demo meminta kesejahteraan lebih diperhatikan dengan menetapkan status sebagai pekerja tetap, bukan mitra.