Anies Rombak Pejabat, Ketua DPRD: Masa Jabatan Akan Habis, Kok Bangun Dinasti

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyoroti adanya pergantian pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Adapun Anies baru melantik pejabat eselon II pada Selasa (30/8/2022), yakni Mawardi sebagai Asisten Deputi Kebudayaan, Atika Nurahmania sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Nasrudin Djoko sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaa Keuangan Daerah (BPKD).

"Makanya, ada apa? Kan masa jabatannya sebentar lagi akan habis, kok malah bangun dinasti," kata Prasetyo dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (2/9/2022).

Baca juga: Anies Ungkap Alasan Pipanisasi di Jakarta Belum Optimal: Karena Dikelola Swasta

Selain itu, Prasetyo juga menyoroti pergantian direksi sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) strategis yang dilakukan beberapa waktu lalu.

BUMD tersebut antara lain Perumda Pasar Jaya, PT MRT Jakarta Perseroda, dan PT Pembangunan Jaya Ancol.

"Padahal BUMD-BUMD itu sedang lari kencang-kencangnya, kayak MRT, ini kan lagi ngebut menyelesaikan pembangunan fase II. MRT itu program nasional, bukan provinsi lho," ujar dia.

Baca juga: Saat Anies Pamerkan Proyek Sumur Resapan di Hadapan Wali Kota Rotterdam...

Politisi PDI-P ini menilai, pada akhir masa jabatan, Anies harusnya bekerja keras menuntaskan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Kata dia, tidak seharusnya Anies sibuk menempatkan orang kepercayaannya di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan BUMD.

"Etikanya, saat mau akhir masa jabatan memudahkan kerja penerusnya, bukan membebani dengan menempatkan orang-orangnya," ucap dia.

Baca juga: Jakarta Jadi Tuan Rumah U20 Mayors Summit, Anies Paparkan 3 Isu Prioritas Tuntaskan Masalah Perkotaan

Sebagai informasi, Anies dan wakilnya, Ahmad Riza Patria, akan menyelesaikan masa jabatan pada 16 Oktober 2022.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri Dalam Nergeri.

Rapat paripurna tersebut rencananya akan dilaksanakan pada 13 September 2022.