JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat buruh berencana menggelar demo besar-besaran untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Selasa (6/9/2022).
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, aksi demonstrasi bakal digelar serempak di 34 provinsi.
Untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, aksi unjuk rasa akan dipusatkan di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat.
"Untuk Jabodetabek, aksi akan diikuti 3.000 sampai 5.000 orang yang dipusatkan di DPR/MPR RI," kata Iqbal dal keterangannya, Selasa.
Baca juga: Gelombang Penolakan Harga BBM Naik, Mahasiswa Turun ke Jalan, Hari Ini Giliran Buruh Demo di DPR
Menurut Iqbal, massa aksi akan menuntut DPR segera membentuk panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus) untuk membahas polemik kenaikan harga BBM.
Dia berharap, dari pembahasan tersebut akan muncul kesepakatan untuk mencabut atau mengevaluasi keputusan kenaikan harga BBM.
"Aksi ini untuk menuntut pembentukan panja atau pansus BBM agar harga BBM diturunkan," kata Iqbal.
Baca juga: Gejolak Penolakan Harga BBM Naik, Demo Mahasiswa Diwarnai Kericuhan hingga 5 Orang Ditangkap
Di samping itu, lanjut Iqbal, dalam aksi hari ini, buruh juga akan menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dan meminta upah minimum pada 2023 dinaikkan hingga 13 persen.
"Aksi di DPR RI berlangsung sejak pukul 10.00 WIB," kata Iqbal.
Untuk diketahui, pemerintah telah mengumumkan kenaikan harga tiga jenis BBM yang mulai berlaku Sabtu (3/9/2022) pukul 14.30 WIB.
Tiga jenis BBM yang harganya naik itu yakni Pertalite, Solar subsidi, dan Pertamax nonsubsidi.
Harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, Solar naik dari Rp 5.150 menjadi 6.800 per liter, dan Pertamax naik dari Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liter.
Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia.
Namun, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Angka ini diperkirakan akan terus naik.
Oleh karenanya, pemerintah memutuskan mengalihkan subsidi tersebut kepada masyarakat yang kurang mampu melalui sejumlah bantuan sosial.
"Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanPeriksa kembali dan lengkapi data dirimu.
Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.