Pj Gubernur Heru Tolak Jawab Pertanyaan soal Jakarta: Gubernurnya Masih Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta terpilih, Heru Budi Hartono, menolak menjawab saat ditanya soal program prioritas yang akan dilaksanakan saat menjabat nanti.

Ia menolak bicara soal Jakarta karena menghormati Anies Baswedan yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sampai 16 Oktober 2022 mendatang.

"Gubernurnya masih Pak Anies Baswedan, jadi nanti saja Senin (usai Anies lengser). Kami harus menghargai beliau yang masih menjadi gubernur sampai tanggal 16 Oktober," sebutnya usai bertemu Anies ke Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (12/10/2022).

Heru menyebut, hingga 16 Oktober 2022, pertanyaan soal Ibu Kota seharusnya masih ditanyakan kepada Anies. 

Ia baru mau bicara soal programnya di Jakarta usai ia dilantik pada 17 Oktober mendatang.

Baca juga: Makan Siang Bersama di Balai Kota, Apa yang Dibahas Anies dan Heru Budi?

Heru pun mengaku datang ke Balai Kota hari ini untuk memenuhi undangan sebagai Kepala Sekretariat Presiden.

"Saya diundang adalah selaku Kepala Sekretariat Kepresidenan. Jadi, sampai tanggal 16 Oktober (2022), hujan, macet, demo, (tanya) ke mana, ya beliau (Anies)," ucapnya.

"Undangan dari Pak Gubernur (Anies) untuk makan siang bersama dan diskusi ringan, ngobrol, segala macam, dan tentunya ada hal-hal yang memang kami bertukar pikiran," tuturnya usai pertemuan dengan Anies.

Di lokasi yang sama, Anies mengaku dia mengundang Heru ke Balai Kota DKI untuk bersilaturahim.

"Kami dapat kehormatan, kami mengundang Bapak Pj Gubernur terpilih, Bapak Heru Budi untuk silaturahmi, ngobrol, dan ini bagian dari sebuah proses penjaminan agar pemerintahan berjalan dengan baik," ujar Anies.

Baca juga: Undang Pj Gubernur DKI Heru ke Balai Kota, Anies: Proses Penjaminan agar Pemerintahan Berjalan Baik

Ia menyebut, pertemuan itu bertujuan agar pergantian pemimpin di pemerintah daerah ini berjalan dengan lancar.

Kata Anies, terdapat sejumlah hal yang disampaikannya kepada Heru, di antaranya adalah pekerjaan rumah (PR) persoalan Ibu Kota.

Hal ini dilakukan agar pelayanan pemerintah kepada masyarakat tidak berhenti.

"Dengan begitu kesinambungan dalam pemerintahan terjadi dengan baik dan ujungnya masyarakat akan merasakan bahwa proses demokrasi yang selalu berujung kepada berakhirnya masa jabatan dan dimulainya masa jabatan itu tidak berarti ada interupsi dalam layanan pemerintah kepada masyarakat," urai Anies.