Modus Anggota Ormas Minta Rp 22 Juta ke Pekerja Proyek Jembatan Dadap, Paksa Proyek Dihentikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga orang anggota organisasi masyarakat (ormas) meminta uang sebesar Rp 22 juta kepada pekerja proyek revitalisasi Jembatan Dadap di Kosambi, Tangerang.

Mereka meminta uang tersebut dengan alasan untuk menjaga keamanan di lokasi proyek konstruksi. Dalam melancarkan aksinya, mereka menggunakan modus ancaman dan intimidasi terhadap para pekerja proyek.

Mereka mengintimidasi dan mengancam pekerja agar proyek tersebut dihentikan bila korban tidak menyetorkan uang. Hal itu disampaikan Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho.

Baca juga: 3 Anggota Ormas Minta Rp 22 Juta ke Pekerja Proyek Jembatan Dadap, Alasannya untuk Keamanan

"Total yang diminta sebesar Rp 22 juta, tetapi pas beraksi alasannya meminta kekurangan uang keamanan Rp 12 juta," ujar Zain saat dikonfirmasi, Sabtu (12/11/2022).

Kini, ketiga pelaku sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dijerat dengan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman sembilan tahun penjara.

Diberitakan sebelumnya, polisi menangkap tiga orang anggota ormas yang diduga memeras pekerja proyek renovasi Jembatan Dadap, Kosambi, Tangerang. Tiga pelaku dari dua ormas berbeda yang ditangkap tersebut ialah RAW (37), AD (47), dan MY (50).

"Penangkapan dilakukan di Rumah Makan Saung Ibu, Kecamatan Teluknaga pada saat penyerahan uang yang diminta oleh para pelaku," ujar Zain saat dikonfirmasi, Sabtu (12/11/2022).

Penyelidikan kasus pemerasan tersebut bermula ketika pihaknya mendapatkan laporan dari penanggung jawab pelaksanaan proyek yang mengaku mendapatkan intimidasi dari para pelaku. 

Baca juga: Peras Pekerja Proyek Jembatan Dadap, 3 Anggota Ormas Ditangkap Polisi

Para pelaku bahkan memaksa pengerjaan renovasi jembatan dihentikan sampai uang keamanan dilunasi oleh pelaksana proyek.

"Seharusnya ormas ini mendukung percepatan kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah, bukan malah melakukan penghentian, pengancaman dan pemerasan terhadap pelaksana proyek pembangunan," kata Zain