Dinamika Nilai UMP DKI 2023, Pemprov Tampung Aspirasi Buruh Hingga Rapat Dengan Mendagri

ken

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih belum menentukan nilai upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2023 hingga Minggu (20/10/2022).

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono masih akan menampung masukan dari berbagai pihak untuk menentukan besaran UMP DKI tahun depan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan Pemprov DKI telah menjadwalkan pertemuan antara Heru Budi dengannya dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea.

Baca juga: Senin Besok, KSPI Akan Temui Heru Budi untuk Bahas UMP DKI 2023

Pertemuan antara ketiganya dijadwalkan terjadi pada Senin (21/11/2022). Ia berujar, pertemuan di Balai Kota DKI Jakarta itu akan fokus membahas UMP DKI 2023.

Said menegaskan, berkait penentuan nilai UMP DKI 2023, Heru Budi harus mengacu kepada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Permenaker itu mencantumkan tentang upah minimum 2023 maksimal 10 persen. Ia menekankan, UMP DKI pasti akan dijadikan tolak ukur penentuan UMP di wilayah lain.

Baca juga: Rapat Virtual dengan Mendagri, Heru Budi Bahas Nilai UMP DKI 2023

Oleh karena itu, menurut Said, Heru Budi sebaiknya menaikkan UMP DKI 2023 sebanyak 10 persen.

"Nilainya (UMP DKI) adalah barometer, pertumbuhan ekonominya di atas ekonomi nasional, dan inflasi di Jakarta tinggi," tuturnya.

Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021, yang disahkan 16 Desember 2021 oleh Anies Baswedan, menetapkan kenaikan UMP tahun 2022 sebesar Rp 225.667 menjadi Rp 4.641.854. Angka itu naik 5,1 persen dari UMP 2021.

Baca juga: Buruh: Pemprov DKI Sampaikan Tak Pakai PP 36 Tahun 2021 untuk Tentukan UMP 2023

Sebagai informasi, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menentukan batas atas atau batas maksimal kenaikan UMP 2023, yakni sebesar 10 persen.

Arahan Mendagri

Heru mengaku telah mengadakan rapat dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian terkait upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2023.

Rapat ini diketahui digelar secara virtual pada Jumat (18/11/2022). Menurut Heru, hasil rapat dengan Tito Karnavian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kemungkinan menentukan nilai UMP DKI 2023 di atas angka inflasi.

Baca juga: Heru Budi Temui Mendagri Bahas Putusan PTTUN yang Batalkan Kebijakan Anies soal UMP DKI 2022

"Hasilnya pembahasan dengan Mendagri, tentu yang pertama perhitungan (nilai UMP DKI 2023) mungkin harus di atas poin inflasi," tuturnya di Balai Kota DKI, Jumat (18/11/2022).

Heru menegaskan, Pemprov DKI kini masih menghitung nilai pasti UMP DKI 2023. "Angkanya belum ada. Sedang dihitung sama-sama," ucap dia.

Ia mengungkapkan, Kementerian Perdagangan juga telah memberikan arahan berkait penentuan nilai UMP DKI 2023.

Baca juga: Massa Buruh Mulai Padati Balai Kota DKI, Demo Minta UMP 2023 Naik 13 Persen

Eks Wali Kota Jakarta Utara itu berharap keputusan berkait nilai UMP DKI 2023 itu nantinya bisa memberikan dampak yang baik untuk buruh.

"Sudah ada poin-poin dari Kementerian Perdagangan. Mudah-mudahan bisa yang terbaiklah untuk teman-teman serikat pekerja," ucap Heru.

(Penulis: Muhammad Naufal/Editor: Ihsanuddin, Ambaranie Nadia Kemala Movanita)