Kampung Susun Bayam dan Jalan Berliku Wujudkan Keadilan Spasial

SUDAH hampir satu bulan warga calon penghuni Kampung Susun Bayam melakukan aksi protes kepada PT Jakarta Propertindo (JakPro) dengan cara membangun tenda dan menduduki pintu gerbang masuk Kampung Susun Bayam.

Aksi protes dilakukan lantaran calon penghuni belum mendapat kepastian terkait penyerahan kunci atas hunian yang berdiri di area Jakarta International Stadium (JIS) tersebut.

Sekretaris PT JakPro Syachrial Syarif mengungkapkan bahwa kendala penyerahan kunci hunian disebabkan ketiadaan Surat Bukti Kepemilikan Gedung dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI untuk diserahkan kepada JakPro.

Sebelumnya JakPro mengungkapkan bahwa pengelolaan Kampung Susun Bayam akan lebih tepat jika dialihkan kepada Pemprov DKI Jakarta karena faktor kompetensi dan pengalaman.

KOMPAS.com/MUHAMMAD NAUFAL Suasana Kampung Susun Bayam yang terletak di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Rabu (12/10/2022).

Adapun dengan persetujuan inbreng yang nantinya dikeluarkan, maka pengelolaan Kampung Susun Bayam berikut dengan penentuan tarif sewa berada di bawah kendali JakPro.

Saling lempar rencana pengelolaan atas Kampung Susun Bayam nyatanya bukan merupakan satu-satunya masalah yang terjadi dalam proses pengadaan tersebut.

Sebelum ramai kasus penundaan serah terima kunci hunian, calon penghuni dan JakPro juga belum menyepakati besaran tarif sewa hunian Kampung Susun Bayam.

Pihak JakPro awalnya menerapkan besaran tarif sewa bulanan sebesar Rp 1,5 juta yang kemudian diralat menjadi Rp 600.000 – Rp 765.000.

Namun besaran tarif tersebut dinilai memberatkan calon penghuni yang mendasarkan argumennya pada tarif sewa kampung susun akuarium yang hanya berkisar antara Rp 34.000 – Rp 40.000.

Partisipasi masyarakat sekadar formalitas

Pembangunan fisik berupa penyediaan fasilitas umum maupun infrastruktur penunjang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengadministrasian pembangunan yang dijalankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepatuhan Pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan dalam mengadministrasikan pembangunan fisik secara prinsip akan memengaruhi kepastian proses dan kepastian hasil dalam pembangunan yang dilaksanakan.

Namun di era keterbukaan saat ini, masyarakat global menganggap bahwa proses pembangunan yang hanya didasarkan terhadap pemenuhan peraturan saja merupakan wujud pelaksanaan kehendak pemerintah karena peraturan perundang-undangan merupakan hasil kebijakan Pemerintah.

Demokrasi dalam tata kelola pemerintahan mendorong terjadinya pergeseran orientasi dalam administrasi pembangunan.

Sebelumnya pembangunan hanya diarahkan sebagai pemenuhan kebijakan hukum semata. Namun kini bertransformasi menjadi pemenuhan kebijakan hukum yang mengakomodasi partisipasi masyarakat. Partisipasi tersebut dilakukan mulai dari perencanaan, eksekusi, hingga evaluasi.

Sistem pengadiminstrasian pembangunan di Indonesia telah mengakomodasi prinsip partisipatif yang tercantum di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diwujudkan melalui forum konsultasi publik, musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), hingga penyampaian aspirasi melalui DPRD.

Kendati demikian, pada kenyataanya masih banyak pembangunan fisik yang dilakukan Pemerintah justru minim manfaat, bahkan merugikan masyarakat.

Kasus Kampung Susun Bayam adalah salah satu contoh di mana proses penjaringan partisipasi masyarakat yang dilakukan pada saat pra-pembangunan hanya ditujukan untuk memenuhi formalitas perintah UU semata.

Makna sesungguhnya dari partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan justru kabur tatkala di akhir proses pembangunan masih terjadi kesimpangsiuran terkait pengelolaan gedung dan polemik penentuan tarif sewa bulanan bagi calon penghuni.

Dalam hal ini persetujuan relokasi yang diberikan oleh masyarakat terdampak pembangunan JIS pada tahap perencanaan justru berbanding terbalik dengan kondisi pasca-pembangunan Kampung Susun Bayam yang memunculkan masalah baru di antara Pemerintah dan masyarakat.

Relokasi dan keadilan spasial

Pembangunan fisik memiliki keterkaitan erat dengan proses penataan ruang oleh Pemerintah. Beberapa kasus keberhasilan pembangunan fisik oleh Pemerintah seperti yang terjadi di kota-kota besar dunia dalam perkembangannya juga kerap menempuh kebijakan tidak populer seperti penggusuran pemukiman warga.

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan tata ruang seperti pembongkaran dan penggusuran oleh Pemerintah memang tidak dapat dihapuskan begitu saja dalam pengadministrasian tata ruang.

Akan tetapi, penggusuran yang tidak disertai dengan kebijakan relokasi yang tepat secara berangsur-angsur akan menciptakan permasalahan sosial baru di masyarakat.

Relokasi yang dilakukan tanpa upaya memenuhi ruang sosial yang terjangkau dan layak huni bagi komunitas yang dipindahkan juga secara langsung menjadi pemicu terciptanya ketidakadilan spasial oleh Pemerintah.

Guru besar bidang teori hukum Universitas Wesminster Andreas Philippopoulus Mihalopoulus menyatakan bahwa ketidakadilan spasial pada hakikatnya dapat dieliminir melalui keberadaan hukum yang netral dalam mengatur penataan ruang di suatu wilayah.

Lebih lanjut keadilan spasial dapat terwujud apabila hukum dapat merespons persaingan yang tidak seimbang untuk mendapatkan penempatan ruang, sumber daya, dan hak istimewa yang sama antar-kelompok masyarakat.

Kasus Kampung Susun Bayam sesungguhnya tengah memperlihatkan ketidakhadiran pemerintah daerah melalui kebijakan hukum yang diambil guna memberikan akses hunian yang sama bagi masyarakat terdampak penggusuran.

Cara pengelolaan yang berbeda serta perbedaan besaran tarif sewa antara Kampung Susun Bayam dengan kampung susun lainnya sebagai alternatif relokasi masyarakat terdampak penggusuran secara terang menggambarkan ketimpangan akses yang didapat antar-kelompok masyarakat di Jakarta.

Antara Public Service dan Profit Oriented Dalam Peruntukan Hunian Masyarakat
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembangunan Kampung Susun Bayam telah menghadapi disorientasi peruntukan sejak awal perencanaan dengan menunjuk JakPro sebagai pengelola pembangunan.

Pembangunan Kampung Susun Bayam yang sedianya dialokasikan sebagai hunian pekerja JIS dan tempat relokasi warga eks Kampung Bayam yang tergusur akibat pembangunan area JIS, nyatanya kini bergerak menjauh melalui rencana kebijakan yang dibuat oleh JakPro.

Hal tersebut dapat dilihat dari rencana penetapan tarif sewa Kampung Susun Bayam yang jauh melampaui rata-rata tarif sewa rusun milik Pemprov DKI Jakarta lainnya.

Penetapan tarif sewa yang tinggi untuk calon penghuni Kampung Susun Bayam mungkin tidak akan terjadi apabila Pemprov DKI Jakarta mengambil alih keseluruhan proses pembangunan mulai dari penunjukan pengembang hingga pengelolaan pasca-pembangunan.

JakPro sebagai BUMD secara prinsip dirancang untuk mengejar keuntungan yang akan disetorkan kepada Pemprov sebagai Pendapat Asli Daerah (PAD).

PAD itulah yang nantinya akan dieksekusi oleh Pemprov dalam program-program pelayanan publik seperti penyediaan hunian bagi masyarakat kurang mampu.

Terlepas dari permasalahan inefisiensi manajemen terkait banyaknya cakupan kerja JakPro, penunjukan BUMD sebagai pengelola hunian masyarakat pra-sejahtera juga dinilai tidak tepat lantaran hal tersebut merupakan tugas pokok Pemprov dalam memberikan pelayanan dan pembinaan bagi masyarakat pra-sejahtera.

Menempatkan JakPro sebagai BUMD dalam penyediaan hunian non-komersil hingga pengelolaannya yang bersifat pelayanan publik justru akan membuat Pemprov DKI sebagai user menjadi semakin terjebak dalam menentukan kebijakan jangka panjang terkait Kampung Susun Bayam kedepannya.