Tak Sepakat Penyesuaian Tarif KRL bagi Orang Kaya, Walhi: Lebih Baik Cabut Subsidi Kendaraan Listrik, Justru Bikin Macet

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta menilai wacana kenaikan tarif kereta rel listrik Commuter Line (KRL) bisa mendorong orang naik kendaraan pribadi.

Juru Kampanye Walhi Jakarta Muhammad Aminullah berpendapat, daripada mencabut subsidi KRL bagi kalangan berpenghasilan tinggi, pemerintah sebaiknya mencabut subsidi kendaraan listrik pribadi.

Selain tidak menjawab persoalan ketergantungan pada kendaraan pribadi, subsidi kendaraan listrik pribadi hanya akan menambah jumlah kendaraan di jalanan.

Menurut dia, subsidi kendaraan listrik nantinya dapat dialihkan pada peningkatan transportasi listrik yang bersifat massal.

Baca juga: Soal Penyesuaian Tarif KRL bagi Orang Kaya, Walhi: Bisa Dorong Kenaikan Beban Polusi Udara Jakarta

"Sampai saat ini saja, menurut data BPS, angka sepeda motor dan mobil penumpang di Jakarta sudah mencapai 20,66 juta unit," ucap Aminullah, dilansir dari Antara, Minggu (1/1/2023).

Pemerintah, kata dia, seharusnya fokus pada upaya melepas ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Subsidi tiket KRL sudah tepat justru harus ditingkatkan.

"Seharusnya subsidi kendaraan listrik pribadi yang harus dipikirkan ulang," tutur Aminullah.

Subsidi tiket KRL, lanjutnya, bukan hanya soal bantuan bagi masyarakat mampu atau tidak, melainkan lebih kepada dukungan bagi pengguna transportasi publik.

Pasalnya, kata dia, pengguna transportasi publik telah berperan dalam menekan angka kecelakaan, kemacetan, polusi udara, serta emisi gas rumah kaca.

Ia pun menyarankan agar peran transportasi publik terus didukung melalui subsidi pengguna kendaraan umum. Apalagi, kata dia, Jakarta sedang bertarung dengan kemacetan dan polusi udara.

Baca juga: Kebijakan Tarif KRL yang Akan Dibedakan Sesuai Kemampuan Bayar Dinilai Diskriminatif

"Dan para pengguna transportasi umum telah mengambil peran menjadi salah satu bagian dari pemulihan Jakarta," tutur Aminullah.

"Sudah sepatutnya pemerintah, khususnya kementerian perhubungan mendukungnya, bukan justru mencabut subsidinya," ujar dia melanjutkan.

Aminullah memandang kenaikan tarif KRL bisa meluncurkan budaya enggan naik kendaraan umum terkhusus KRL. Apalagi, polusi udara dan kemacetan lalu lintas di Jakarta saat ini masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan oleh pemerintah.