Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kabar Deklarasi Koalisi Bareng NasDem dan PKS dalam Waktu Dekat, AHY: Insya Allah

Kompas.com - 08/01/2023, 18:11 WIB
Irfan Kamil,
Ihsanuddin

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta doa kepada seluruh pihak perihal kabar deklarasi koalisi antara Partai Demokrat dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hal itu disampaikan AHY menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali yang menyinggung bahwa deklarasi ketiga partai itu bakal digelar dalam waktu dekat.

"Insya Allah. Saya hanya mohon doanya saja. Kami sekali lagi hanya ingin berikhtiar, saya berharap, kita semua berharap, selalu ada jalan bagi alternatif," ujar AHY saat ditemui di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).

Baca juga: Demokrat Diprediksi Untung Besar jika AHY Jadi Cawapres Anies, Nasdem-PKS Merugi

Di sisi lain, AHY menyampaikan bahwa partainya hingga kini masih terus menjalin komunikasi secara intensif dengan Nasdem dan PKS.

Menurut AHY, komunikasi yang dilakukan dengan dua partai itu dilakukan untuk menemukan kesamaan visi dan misi yang menginginkan adanya perubahan dan perbaikan.

"Kita terus berkomunikasi agar bisa semakin menemukan persamaan-persamaan baik dalam visi, misi maupun dalam narasi besar," papar AHY.

"Bukan hanya karena kami berada dalam oposisi, tapi ini adalah kehendak rakyat yang juga semakin menggema dari Aceh sampai Papua," tutur dia.

Baca juga: Tak Sepahamnya Nasdem dengan Demokrat-PKS soal Deklarasi Koalisi Perubahan

Ditemui terpisah, Ahmad Ali menyampaikan bahwa dalam waktu dekat partainya akan mendeklarasikan koalisi bersama Demokrat dan PKS.

Kendati demikian, ia enggan menyebutkan kapan waktu pasti ketiga partai itu akan mendeklarasikan diri.

"Bisa jadi Januari, bisa jadi Februari tapi yang saya pastikan dalam waktu dekat ini sudah akan deklarasi," ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem itu.

Seperti diketahui, Koalisi ini sebelumnya sepakat untuk mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dicalonkan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

Namun, hingga kini belum ada nama cawapres yang dipastikan mendampingi Anies.

Baca juga: Tolak Pemilu dengan Proporsional Tertutup, AHY: Menafikkan Kerja Keras Kader Partai

Demokrat sendiri ingin mengusung Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pendamping Anies.

Sementara PKS, ingin mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sebagai pendampingnya.

Adapun Nasdem berharap agar pendamping Anies bukan dari kalangan parpol.

Sejurus dengan itu, nama mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa digadang-gadang mendampingi Anies

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com