Ruko di Pluit Caplok Bahu Jalan, Wali Kota Jakut Bantah "Baru Kerja" Setelah Disorot Heru Budi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim membantah disebut "baru kerja" atau baru akan membongkar deretan ruko di Pluit usai polemik ini disorot Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi.

Ali mengeklaim dirinya bukan "baru bekerja", justru dia lah yang memberitahu Heru tentang adanya dugaan pelanggaran izin mendirikan bangunan (IMB) oleh deretan ruko yang mencaplok bahu jalan dan menutup saluran air di Jalan Niaga, RT 011/RW 03, Blok Z4 Utara dan Z8 Selatan, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.

"Enggak, kan saya yang melapor ke Pak Gubernur," kata Ali di Mal Central Park, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Minggu (21/5/2023).

Baca juga: Lolosnya Pemilik Ruko di Pluit dari Sanksi: Sudah Caplok Bahu Jalan Sejak 2019, tapi Cuma Diminta Bongkar Sendiri

Ali yang mulai menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara pada Februari 2021 juga membantah baru melakukan tindakan setelah ruko-ruko pencaplok bahu jalan dan saluran air di Pluit ramai diberitakan media massa.

"Enggak, enggak penting kayaknya itu sih ya. Kan mau ramai juga, kalau tidak sesuai prosedur, kan salah. Jadi kita sesuai. Ikutin enggak sih? Kan saya rapatin, saya ini. Mau ramai atau enggak, pokoknya terserah," ujar Ali,

Mengenai pengakuan Ketua RT Riang Prasetya, yang sudah melaporkan kejadian ini kepada pejabat terkait sejak 2019, Ali menyatakan bahwa dugaan pelanggaran tersebut tidak langsung ditindak karena saat itu Indonesia tengah dilanda pandemi Covid-19.

Baca juga: Ruko-ruko di Pluit Disebut Punya Beking Pejabat, Wali Kota Jakut: Enggak Muncul Tuh Waktu Kita Mau Bongkar

Dia juga menerima aduan persoalan ruko ini melalui situs cepat respons masyarakat (CRM) pada Maret 2023.

"Sampai ke saya begitu CRM ya, dia mengadu ke pendopo. Kan Pak Gubernur bikin tuh (CRM), ke situ. Baru masuk ke kami, baru kami respons. Saya enggak tahu sih yang 2019," imbuh Ali.

Untuk diketahui, kini pemilik ruko diberi waktu empat hari untuk membongkar bangunan miliknya yang mencaplok saluran dan bahu jalan.

Tenggat waktu itu diberikan sejak Jumat (19/5/2023) agar pemilik ruko membongkar sendiri bangunan yang melanggar sejak tahun 2019 itu.

"Kita memberikan tenggang waktu empat hari ke depan untuk mereka (pemilik Ruko membongkar bangunannya sendiri)," ujar Kepala Satuan Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara Muhammadong dalam keterangannya Jumat (19/5/2023).