Fakta Teror Karangan Bunga untuk Pimpinan KPK, Sudah Dibakar tapi Pengirim Masih Misterius

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mendapatkan dua karangan bunga misterius yang berisikan nada teror.

Karangan bunga itu diletakkan di lapangan, Perumahan Jurang Mangu Permai, RT 001 RW 014, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, pada Minggu (30/7/2023) dini hari.

Dari foto yang didapatkan Kompas.com, terlihat bahwa karangan bunga yang dikirim oleh oknum yang menyebut diri sebagai “Tetangga”.

Karangan bunga itu berisi pesan “Selamat Atas Keberhasilan Bapak Alexander Marwata Memasuki Pekarangan Tetangga” yang diletakkan di depan sebuah rumah.

Ketua RT setempat, Yustian, mengatakan, karangan bunga itu bukan diletakkan di kediaman Alex, melainkan di ruang publik yang ada di RT 003 RW 014.

Baca juga: TNI Bantah Intimidasi Pimpinan KPK Terkait Kasus Dugaan Suap di Basarnas

"Enggak ada yang menerima, itu (karangan bunga) main ditaruh aja. Enggak tahu taruh jam berapa. Subuh, saya keluar sudah ada karangan bunga," ucap Yustian, Senin (31/7/2023).

Ia menduga seseorang yang sengaja meletakkan karangan bunga misterius di fasilitas umum. Sebab, di lokasi tersebut memang ramai dilewati para pengendara.

"Mungkin kalau (karangan bunga) di dalam pikiran yang pasang siapa yang mau lihat,” ucap dia.

Telah dibakar

Berdasarkan pantauan Kompas.com di lokasi, dua karangan bunga misterius itu kini telah dilenyapkan dengan cara dibakar.

Ada bekas kerangka karangan bunga, mulai dari bambu, bunga, hingga gabus. Namun, Yustian tak mengetahui siapa dan kapan karangan bunga tersebut dibakar.

"Saya enggak bakar, saya cuma pindahin di samping situ (dalam lapangan). Tahunya pas ashar itu masih ada geletak, kemarin minggu," ujar dia.

Baca juga: KPK Ungkapkan Alasan Umumkan Kepala Basarnas Tersangka meski Tanpa Sprindik

Berbagai teror

Dihubungi Kompas.com, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkapkan, pimpinan KPK dalam beberapa hari terakhir mendapat banyak ancaman, teror yang menyangkut nyawa, dan kekerasan.

Pesan-pesan teror itu disampaikan melalui aplikasi WhatsApp ataupun medium lain ke rumah pimpinan dan pejabat struktural KPK.

“Kami dalam beberapa hari ini sedang banyak mendapat tantangan dan ancaman/teror nyawa dan kekerasan, yang disampaikan ke WhatsApp maupun karangan bunga," kata Ghufron.

"Semua yang dikirim ke rumah-rumah struktural dan pimpinan KPK karena memberantas korupsi,” lanjutnya.

Kasus Basarnas

Sebagai informasi, Alexander Marwata adalah sosok yang mengumumkan status tersangka Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya Henri Alfiandi pada Rabu (26/7/2023).

Baca juga: KPK Sebut Kepala Basarnas Bisa Disidang di Pengadilan Umum meski Punya Latar Belakang Militer

Selain Henri, Koordinator Administrasi (Koorsmin) Kabasarnas Letkol (Adm) Afri Budi Cahyanto juga turut menjadi tersangka.

Keduanya diduga menerima suap hingga Rp 88,3 miliar dalam rentang periode 2021-2023 dari berbagai pihak.

KPK juga menetapkan tiga pihak swasta sebagai tersangka.

Sebagian dari terduga penyuap itu adalah Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan; Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati Marilya; dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil.

Ketiganya diduga memberikan uang sekitar Rp 5 miliar kepada Henri melalui Afri karena ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan peralatan di Basarnas.

Pengusutan dugaan korupsi di Basarnas diungkap ke publik setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (25/7/2023).

Baca juga: Kisruh Kasus Kepala Basarnas: Revisi UU Peradilan Militer dan Evaluasi Prajurit Duduki Jabatan Sipil

"Digeruduk" TNI

Berdasarkan catatan Kompas.com, pada 28 Juli lalu, usai pengumuman status tersangka Kepala Basarnas, sejumlah pejabat tinggi di lingkungan TNI "menggeruduk" gedung KPK.

Para pejabat tinggi TNI bertujuan menemui pimpinan KPK untuk berkoordinasi terkait penanganan kasus dugaan suap Kepala Basarnas dan bawahannya.

Pasalnya, keduanya masih memiliki status anggota TNI aktif.

Usai didatangi jenderal-jenderal TNI, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan permintaan maaf dan mengatakan pihaknya tidak berwenang mengusut kasus prajurit TNI aktif.

Pihak TNI juga mengaku keberatan karena KPK menetapkan Henri Alfiandi dan Afri sebagai tersangka.

Mereka menegaskan pihak yang berwenang mengumumkan status tersangka prajurit TNI adalah penyidik militer, bukan KPK.

(Penulis: M Chaerul Halim, Syakirun Ni'am | Editor: Jessi Carina, Novianti Setuningsih)