Usai Ibu Kota Pindah, Pembangunan Jakarta Bakal Dikoordinasikan Dewan Kawasan Regional

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan Jakarta setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota bakal dikoordinasikan oleh Dewan Kawasan (Dewas) Regional Jabodetabekpunjur.

Hal disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono soal rencana pembentukan Dewas Regional Jabodetabekpunjur setelah Ibu Kota pindah ke Kalimantan Timur.

"Dewas akan mengkoordinasikan pembangunan antar wilayah dan antar sektor sesuai peraturan perundang-undangan sebagai upaya menyelesaikan permasalahan di Jakarta," ujar Joko dalam keterangannya, Rabu (20/9/2023).

Baca juga: Pemerintah Bakal Bentuk Dewas Regional Jabodetabekpunjur Usai Ibu Kota Pindah

Lewat pembentukan Dewas Jabodetabekpunjur ini, Pemerintah DKJ dengan Kabupaten/Kota penyangga bisa bekerja sama menyinkronkan pembangunan.

"Kawasan regional terdiri dari Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang Kota, Tangerang kemudian Bogor dan Cianjur," kata Joko.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah disebut akan membuat Dewas Regional usai Ibu Kota pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur pada 2024.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Jakarta Pasca Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan mengatakan, hal itu tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

"Dalam RUU rencananya Dewas Regional Jabodetabekpunjur akan dipimpin oleh Wakil Presiden secara ex officio," ujar Pantas dalam keterangannya, Rabu (20/9/2023).

Baca juga: Usai Ibu Kota Pindah, Wapres Bakal Pimpin Dewan Kawasan Regional Jabodetabekpunjur

Pembentukan Dewas Jabodetabekpunjur itu tertuang dalam RUU DKJ Pasal 44 Ayat 1 yang berbunyi: "Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang Kawasan strategis nasional pada kawasan aglomerasi metropolitan Jakarta dan dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibentuk Dewan Kawasan".

Dalam pasal yang sama, juga diterangkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Dewas Regional diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Sebagai informasi, pemerintah berencana tetap menjadikan DKI Jakarta sebagai daerah berstatus daerah khusus meskipun ibu kota Indonesia akan pindah ke Nusantara.

Wacana ini diusung melalui pembahasan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat internal yang membahas RUU tersebut pada Selasa (12/9/2023) kemarin.

Salah satu hasil dari rapat tersebut ialah mengganti status Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta.

Baca juga: Pemerintah Sebut IKN Akan Jadi Pemda Khusus Setelah Revisi UU Selesai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara diamanatkan perlunya mengganti UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Pemindahan Ibu Kota Negara, berdasarkan UU IKN mengubah status Jakarta yang semula 'Daerah Khusus Ibukota' diarahkan menjadi 'Daerah Khusus Jakarta'," ujar Sri Mulyani, melalui unggahan akun resmi Instagram-nya, dikutip Rabu (13/9/2023).