Minta Pemprov DKI Bahas Tarif LRT Jabodebek dengan Pusat, Nasdem: Pak Heru Kan Ditunjuk Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Jupiter menjelaskan alasan meminta Pemprov DKI membahas kenaikan tarif LRT Jabodebek dengan pemerintah pusat.

Menurut Jupiter, permintaan itu karena melihat latarbelakang Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono dipilih Kemendagri atas seizin Presiden Joko Widodo.

"Namanya Pj Gubernur itu dia kan ASN, Pak Heru ditunjuk Kemendagri atas seizin Presiden. Artinya dia sebagai penyambung lidah dari pemerintah pusat," kata Jupiter saat dikonfirmasi, Kamis (12/10/2023).

Baca juga: Nasdem Kritik Tarif LRT Jabodebek yang Kemahalan, Minta Pemprov DKI Turun Tangan

"Jadi kita ngomong sama pemprov agar tarif transportasi publik itu untuk tidak dinaikkan," sambungnya.

Padahal dalam softcopy pandangan Fraksi Nasdem, tidak ada permintaan kepada Pemprov DKI untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait tarif LRT Jabodebek.

Jupiter pun menegaskan bahwa dia mempersingkat pandangan dari Fraksi NasDem yang dibacakan dalam rapat paripurna terkait APBD 2024.

"Saya persingkat bacanya. Jadi yang penting penting saja, kalau saya baca keseluruhan kurang lebih ada sekitar 15 lembar pandangan Fraksi NasDem, kepanjangan. Apalagi pimpinan sidang waktu itu minta dipersingkat, ya sudah dipersingkat saja," kata Jupiter.

Baca juga: Disindir Tak Bisa Bedakan LRT Jakarta dan LRT Jabodebek, Ini Jawaban Fraksi Nasdem DPRD DKI

Sebelumnya Jupiter angkat bicara setelah disindir komunitas transportasi yang menyebut fraksinya tidak bisa membedakan LRT Jakarta dan LRT Jabodebek.

Ia pun menjelaskan pandangan umum yang dibacakan terhadap Raperda tentang APBD DKI 2024 dalam Rapat Paripurna itu memang membahas tarif LRT Jabodebek yang akan naik.

Maksud pandangan yang dibacakan itu bahwa NasDem meminta Pemprov DKI untuk komunikasi dengan pemerintah pusat agar tarif LRT Jabodebek tak dinaikan.

"Iya dong harus mengomunikasikan dengan pemerintah pusat karena ini kan untuk kepentingan rakyat. Pemprov DKI atau pemerintah pusat kan sama sama pemerintah yang memiliki keinginan untuk mensejahterakan rakyatnya," ujar Jupiter.

Namun, pernyataan Jupiter berbeda dengan isi softcopy pandangan Fraksi Nasdem. Dalam draft tersebut, tidak ada permintaan kepada Pemprov DKI untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat terkait tarif LRT.

Baca juga: Disindir di Twitter Tidak Bisa Bedakan LRT Jakarta dan Jabodebek, Fraksi Nasdem: Dia Tidak Menyimak...

Berikut merupakan potongan isi pandangan umum Fraksi Nasdem:

"Fraksi NasDem memandang perlunya evaluasi dari harga tarif LRT yang saat ini adalah Rp 5.000 pada 1 Km pertama, dan akan lanjut penambahan tarif sebesar Rp 700 per Km, dan dengan angka tarif maksimum sebesar Rp 20.000. Hal ini akan berdampak kepada masyarakat yang akan beralih menggunakan kendaraan pribadi kembali, dan yang lebih parah lagi akan terjadi penumpukan pada satu moda transportasi umum yang akan menimbulkan penumpukan penumpang.

Selain itu transportasi umum di DKI Jakarta belum menunjukkan adanya integritas antaramoda transportasi yang satu dengan yang lain. Tidak adanya pemahaman pengintegrasian moda transportasi antara PT LRT dan PT Transjakarta, ditunjukkan masih ditemukannya kendaraan transportasi PT Transjakarta yang tidak menjamah rute yang lebih luas dan terhubung dengan Stasiun LRT dan juga halte transjakarta serta Mikrotrans,".

Untuk diketahui, tarif minimal LRT Jabodebek saat ini yakni Rp 3.000 dan maksimal sebesar Rp20.000.

Jupiter mengatakan, tarif maksimal LRT Jabodebek Rp 20.000 untuk satu kalo perjalanan itu dapat memberatkan masyarakat yang setiap aktivitas menggunakan transportasi umum.

"Dalam hal ini Pemprov juga harus memikirkan ini karena masyarakat yang bekerja di DKI Jakarta walau tinggal diluar DKI Jakarta mereka itu tetap mendapat upah sesuai UMP Jakarta jadi tetap kita harus menyesuaikan," kata Jupiter.