Nasdem Kritik Tarif LRT Jabodebek yang Kemahalan, Minta Pemprov DKI Turun Tangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Partai PNasDem DPRD DKI Jakarta Jupiter mengkritik tarif LRT Jabodebek yang dianggapnya terlalu mahal.

Ia pun meminta Pemprov DKI turun tangan dan membahas masalah tarif ini bersama-sama dengan pemerintah pusat selaku pihak yang berwenang menentukan tarif LRT Jabodebek.

"Memang LRT Jabodebek dikelola oleh pemerintah pusat, tetapi kita meminta atau mendorong agar Pemprov DKI Jakarta punya andil dalam mendukung tarif LRT Jabodebek," ujar Jupiter kepada Kompas.com, Kamis (12/10/2023).

Baca juga: Disindir Tak Bisa Bedakan LRT Jakarta dan LRT Jabodebek, Ini Jawaban Fraksi Nasdem DPRD DKI

Pandangan ini juga sebelumnya telah disampaikan Jupiter dalam rapat paripurna membahas Raperda tentang APBD DKI 2024, Senin lalu.

Ia menilai, Pemprov DKI harusnya bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk menerapkan tarif integrasi bagi pengguna LRT Jabodebek.

Dengan begitu, tarif transportasi berbasis rel itu bisa lebih dijangkau warga dan pekerja di Jakarta.

Apalagi, LRT Jabodebek saat ini memang telah terintegrasi dengan sejumlah moda transportasi umum yang dikelola Pemprov DKI, seperti MRT Jakarta dan Transjakarta.

"Kita minta agar pemprov DKI Jakarta bisa mengkomunikasikan kepada pemerintah pusat dan bekerja sama dalam membuat tarif terintegrasi yang tidak mahal," kata Jupiter.

"Kita punya mimpi, bisa tidak sih masyarakat kalau menggunakan transportasi apapun tarifnya sekali saja atau setidaknya tak memberatkan," katanya lagi.

Baca juga: Daftar Transportasi Umum yang Lewat Stasiun LRT Jabodebek

Saat baru diresmikan Presiden Joko Widodo pada Agustus lalu, tarif promo LRT Jabodebek berlaku flat Rp 5.000 untuk semua tujuan. 

Namun, kini tarif maksimal LRT Jabodebek untuk rute terjauh mencapai Rp 20.000 sekali jalan.

Jupiter khawatir tarif itu akan membuat warga Bogor, Depok dan Bekasi lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi saat berangkat dan pulang kerja ke Jakarta.

"Tentu akan terjadi penumpukan lagi di jalan dengan kendaraan pribadi dan di moda transportasi. Maksudnya itu agar permasalahan macet di DKI Jakarta bisa terselesaikan," kata Jupiter.

"Kereta Commuter Jabodetabek yang juga di kelola oleh PT KAI tetapi dapat memberikan tarif rendah. Sehingga LRT Jabodebek bisa punya andil juga di program pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta," ucap Jupiter.