DPRD Ingatkan Pemprov DKI Tak Emosional Tangani Polemik Kampung Bayam

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Syarif mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tak emosional dalam menangani polemik Kampung Susun Bayam (KSB).

Menurut Syarif, perlu ada mediasi antara perwakilan warga eks Kampung Bayam dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola KSB.

“Kedua belah pihak duduk tenang, berunding. Dari pihak Jakpro juga saran saya jangan ‘main di aturan’ mulu,” ujar Syarif dalam keterangannya, Selasa (9/1/2024).

Baca juga: Masih Bertahan Tinggal di Kampung Susun Bayam meski Tanpa Izin, Warga: Keadaan Sudah Darurat

Syarif berpandangan, Jakpro juga harus lebih bijaksana dalam menyikapi adanya tuntutan warga eks Kampung Bayam yang ingin menghuni KSB.

Sebagai representasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, PT Jakpro harus bisa mendengar apa yang menjadi keluhan warga eks Kampung Bayam.

“(Ikutin) Aturan is oke. Tapi wise (bijaksana) sedikit, dengarkan keluhan. Nah dari pihak warga juga jangan emosian. Namanya mediasi itu jangan emosi,” kata Syarif.

Sebagai informasi, warga yang mengatasnamakan Kelompok Tani Kampung Bayam Madani memasang sejumlah spanduk di KSB.

Baca juga: Sekda DKI Ingatkan Eks Warga Kampung Bayam agar Patuhi Aturan

Sejak 29 November 2023, mereka telah menghuni kampung susun itu secara paksa.

Spanduk-spanduk itu merupakan bentuk protes Kelompok Tani Kampung Bayam Madani atas hunian KSB yang tidak kunjung diserahkan kepada mereka.

Buntut aksi tersebut, PT Jakpro melaporkan sejumlah warga Kampung Bayam yang menghuni KSB ke polisi.

Laporan terhadap eks warga Kampung Bayam terdaftar dengan nomor LP/B/1313/XII/2023/SPKT/Polres Metro Jakut/Polda Metro Jaya dengan pelapor pihak Jakpro.

Terlapor disebut telah masuk ke dalam unit rusun dan tinggal di KSB meskipun belum mengantongi izin.

Baca juga: Diperiksa Polisi, Eks Warga Kampung Bayam Ditanyai soal Perusakan Kunci dan Penggunaan Air

PT Jakpro selaku pengelola KSB, melaporkan warga dengan Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 406 KUHP dan atau Pasal 167 KUHP.

Ketiga pasal itu memuat tentang dugaan melakukan kekerasan terhadap barang dan perusakan, serta memasuki pekarangan milik orang lain.

Teranyar, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengingatkan eks warga Kampung Bayam, Jakarta Utara, agar mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Menurut Joko, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memberikan kompensasi kepada eks warga Kampung Bayam dengan menawarkan hunian di Rusun Nagrak.