Bacakan Duplik, Polda Metro Kembali Minta Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Aiman

JAKARTA, KOMPAS.com - Bidang Hukum (Bidkum) Polda Metro Jaya kembali meminta Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan untuk menolak seluruh gugatan praperadilan yang diajukan Aiman Witjaksono.

Hal itu disampaikan Kepala Bidkum (Kabidkum) Polda Metro Jaya Kombes Leonardus Simarmata saat menyampaikan duplik atas replik yang dibacakan kubu Aiman pada Rabu (21/2/2024) lalu.

“Hakim tunggal praperadilan yang mengadili perkara aquo, sudilah kiranya berkenan untuk memutus amar putusannya sebagai berikut. Dalam pokok perkara, satu, menyatakan menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya," ujar Leonardus di ruang sidang, Kamis (22/2/2024).

Baca juga: Aiman Witjaksono Hadirkan Ahli Hukum Pidana dan Pers di Sidang Praperadilan

Kemudian, Leonardus meminta hakim untuk membebankan biaya perkara ke kubu Aiman.

“Dua, membebankan semua biaya perkara pada Pemohon. Demikian Yang Mulia,” imbuh dia.

Sebelumnya, Leonardus menyatakan hal serupa ketika memberikan jawaban atas petitum Aiman, Selasa (20/2/2024).

"Untuk memutuskan amar putusannya sebagai berikut. Dalam pokok perkara, satu menyatakan menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya,” ucap dia.

Menurut Leonardus, pernyataan yang dilontarkan kubu Aiman semuanya tak berdasar.

Baca juga: Aiman Witjaksono Bawa Tiga Bukti di Sidang Praperadilan Hari Ini

Salah satunya dalil mengenai tidak sahnya surat penyitaan karena ditandatangani oleh wakil ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Mengenai kemudian yang mengeluarkan dan menandatangani surat penetapan izin penyitaan maupun surat penetapan persetujuan penyitaan adalah wakil Ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan itu adalah hal teknis yang ada pada pengadilan negeri Jakarta Selatan, kami yakin bahwa dikeluarkannya surat tersebut atas persetujuan dari ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan,” tutur dia.

Selain itu, Leonardus turut menepis isu soal adanya ‘penggunaan’ WhatsApp Aiman.

Tuduhan itu, lanjut dia, adalah tuduhan tidak benar dan tak berdasar.

Baca juga: Polisi Utak-atik Instagram dan E-mail Aiman Witjaksono, Penasihat Hukum: Ini Tindakan Melawan Hukum

“Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa Termohon juga melakukan penyitaan terhadap WhatsApp milik Pemohon adalah dalil yang tidak benar. Bahwa yang Termohon lakukan penyitaan adalah barang bukti berupa sesuai dengan berita acara penyitaan dan surat penetapan persetujuan penyitaan nomor 228/Pen.sit/2024/Pn.Jkt.sel tanggal 30 Januari 2024,” tutup dia.