Akselerasi Jakarta Menjadi Kota Global

ULANG tahun Jakarta tahun ini menjadi istimewa karena ada nuansa menyongsong arah baru pembangunan pascapemindahan ibu kota.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) mengamanatkan transformasi kota menjadi motor pertumbuhan ekonomi berskala global sekaligus magnet bisnis yang menarik sumber daya dari berbagai belahan dunia.

Berbeda dengan angan-angan pribadi, cita-cita kenegaraan diundangkan untuk diwujudkan. Untuk itu, prioritas saat ini adalah menata langkah ke depan yang berpijak pada realita.

Mari kita akui bahwa Jakarta adalah jago kandang yang masih kedodoran dalam gelanggang internasional.

Global Cities Report 2023 dari Kearney menempatkan Jakarta di peringkat 74 dari 156 kota global di seluruh dunia.

Selain mengalami penurunan ranking secara drastis dari posisi 59 di tahun 2019, Jakarta juga tertinggal dari para tetangga sebaya, seperti Kuala Lumpur di peringkat 72; Bangkok (45); dan Singapura (7).

Situasi ekonomi Jakarta juga tidak baik-baik saja. Sebagai destinasi utama para pencari kerja di Tanah Air, persentase pengangguran di Jakarta malah lebih tinggi daripada nasional.

Jurang ketimpangan juga semakin lebar ditandai dengan indeks gini BPS yang memburuk sejak tahun 2018.

Seirama dengan data, potret satelit melukiskan ketimpangan warga secara nyata. Di tengah gagahnya gugusan pencakar langit, satu dari lima keluarga tinggal di hunian kumuh.

Pada wilayah itu, akses pada air bersih, sanitasi, dan infrastruktur dasar lainnya yang semestinya menjadi layanan wajib bagi seluruh warga justru absen.

Mengurai berbagai kemacetan

Ketertinggalan menuntut akselerasi laju pembangunan yang akan mengangkat kesejahteraan seluruh warga. Mobil balap hanya bisa meraih top speed di sirkuit yang mulus.

Oleh sebab itu, kepemimpinan Jakarta ke depan harus mampu mengurai setidaknya tiga bentuk kemacetan yang selama ini merintangi kemajuan kota.

Kemacetan pertama tentunya adalah kemacetan lalu lintas. Menurut Tomtom Traffic Index 2023, kemacetan Jakarta lebih buruk dibandingkan kota-kota lain di Asia seperti New Delhi di India dan Bangkok di Thailand.

Meski sebagian warga mulai memaklumi kesuntukan di jalan, kerugian yang diakibatkan kemacetan terlalu besar untuk diabaikan.

Produktivitas adalah syarat mutlak kemajuan dan kesejahteraan. Sementara kemacetan merenggut lebih dari 100 jam waktu warga setiap tahunnya.

Imbasnya, menurut catatan Kementerian Perhubungan tahun 2023, jumlah kerugian ekonomi akibat kemacetan mencapai Rp 65 triliun.

Biaya yang mahal itu baru memperhitungkan konsumsi bahan bakar dan suku cadang, dan belum menyertakan kerugian pada aspek lain seperti kesehatan, lingkungan dan opportunity cost dari waktu yang terbuang percuma di tengah kemacetan.

Kemacetan kedua adalah kemacetan perizinan yang menyebabkan high cost of doing business atau mahalnya biaya berusaha.

Kerumitan perizinan sudah menjadi rahasia umum yang dirasakan oleh hampir seluruh sektor, dimulai dari perizinan mendirikan gedung yang sempat menjadi sorotan Bank Dunia, hingga perizinan konser musik internasional yang belakangan ini diakui sendiri kerumitannya oleh Presiden Jokowi.

Kerumitan perizinan pada gilirannya akan menurunkan daya tarik kota ke pasar internasional yang semestinya menguat seiring dengan perkembangan investasi dan dunia usaha.

Meski memesona bagi wisatawan domestik, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Jakarta di tahun 2023 sangat kecil, hanya 8 persen dari jumlah wisatawan yang mengunjungi Bangkok di periode yang sama.

Kemacetan ketiga adalah kemacetan kelembagaan; dalam hal ini, koordinasi antara pemerintah provinsi Jakarta, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekitar yang tersendat-sendat dalam menyelesaikan masalah lintas batas seperti banjir dan polusi udara.

Solusi dalam kota saja tidak cukup karena mengatasi banjir memerlukan pencegahan di hulu aliran sungai yang berada di Bogor, Jawa Barat.

Sementara pengurangan polutan di udara memerlukan jutaan komuter yang bermukim di Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan daerah lainnya yang masih bergantung pada kendaraan pribadi untuk dapat beralih ke transportasi publik.

Selain itu juga diperlukan pengetatan emisi buangan dan bahkan pensiun dini sejumlah pembangkit listrik yang berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat.

Kerja sama dengan semua

Selain menetapkan visi kota global, UU DKJ meletakkan Jakarta sebagai bagian dari wilayah aglomerasi.

Kerangka ini secara konseptual mewadahi kerja sama yang lebih optimal antara pemerintah daerah dalam daerah aglomerasi (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, Bekasi, dan Cianjur) dan lembaga pemerintah pusat untuk mengintegrasikan agenda pembangunan.

Jika dalam praktiknya kerja sama berjalan efektif, maka berbagai persoalan bisa diselesaikan lebih cepat.

Pekerjaan rumah para kepala daerah dan pimpinan lembaga yang terkait adalah membangun nuansa kooperatif, serta menghindari toxic relationship.

Sebagai ilustrasi, nuansa kooperatif diwarnai oleh diskursus yang dilahirkan oleh perdebatan nalar mencari solusi. Sebaliknya, toxic relationship berawal dari debat kusir yang dilahirkan oleh prejudis dan fanatisme antarkelompok.

Debat kusir seputar isu banjir yang mempertentangkan normalisasi dan naturalisasi harus jadi pembelajaran berharga.

Saat pertikaian antarkubu politik mendominasi percakapan, kepentingan warga luput dari perhatian.

Puluhan warga meninggal dunia dan ratusan ribu lainnya mengungsi karena banjir selama periode 2018-2022.

BPBD Jakarta juga mencatat kerugian ekonomi banjir per tahun mencapai Rp 2,1 triliun. Ironis karena alih-alih dipertentangkan, normalisasi dan naturalisasi bisa dikombinasikan sebagai solusi terpadu bila kerendahan hati untuk melayani warga adalah watak kepemimpinan.

Agar naik kelas di gelanggang dunia, kepemimpinan Jakarta harus mampu mendayagunakan seluruh potensi yang ada melalui pola kerja sama yang konstruktif.

Dalam mewujudkannya, kepemimpinan Jakarta perlu bertransformasi. Peran pemerintah Jakarta harus diperluas dari pengguna anggaran (spender) dan pengumpul pajak (kolektor) menjadi fasilitator dan orkestrator.

Perbandingan APBD Jakarta senilai Rp 80 triliun dengan nilai perputaran ekonomi Jakarta sebesar Rp 2.000 triliun menunjukan bahwa kontributor sekaligus potensi terbesar Jakarta adalah warganya.

Untuk itu, warga termasuk pelaku usaha tidak boleh lagi ditempatkan sebagai sekadar objek pajak, melainkan mitra pembangunan.

Kemudian, parameter keberhasilan pemerintah daerah yang masih berfokus pada jumlah pendapatan daerah juga perlu diekspansi agar meliputi ragam variabel kesejahteraan warga seperti pembukaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan mobilitas sosial.

Dengan demikian, kemajuan Jakarta harus menjadi kemajuan semua elemen di dalamnya.

Terakhir, dalam upaya akselerasi mengejar ketertinggalan, warga membutuhkan nakhoda yang ikhlas mengkonsentrasikan atensinya untuk perjalanan Jakarta sampai tujuan.

Sebagai kota newsmaker, ragam persoalan yang hampir tidak bisa dipotret seluruhnya mustahil diselesaikan bila jabatan publik dipandang sebagai anak tangga pencapaian karier politik.

Transformasi besar Jakarta dari ibu kota negara menjadi ibu kota bisnis, perekonomian, dan kebudayaan akan melibatkan pemangku kepentingan dari semua lini dan lapisan.

Hanya dengan stabilitas dan kerja sama, visi mewujudkan Jakarta sebagai kota global berwibawa dapat terlaksana.