Warga Sebut Apartemen di Lenteng Agung Pakai IMB Masjid

Bisri Mustafa, salah seorang warga di sekitar apartemen itu mengatakan, penemuan fakta itu didapat saat warga ingin meminta keterangan kepada Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) Jakarta Selatan tentang pembangunan apartemen tersebut pada April 2013. Namun, P2B tak kunjung menjawab warga.

"Karena tak mendapat jawaban, kita mengadu ke Ombudsman RI. Kita mendesak Ombudsman untuk mencari tahu izin yang dikeluarkan P2B atas pembangunan apartemen," ujarnya setelah mengadukan masalah tersebut kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balaikota Jakarta, Rabu (3/7/2013) sore.

Tak berapa lama kemudian, warga mendapat salinan surat jawaban dari P2B Jakarta Selatan atas surat meminta klarifikasi dari Ombudsman. Dari situ ada fakta mencurigakan soal IMB pembangunan apartemen dengan dua menara tersebut.

Bisri mengatakan, petikan surat jawaban tersebut menyebutkan bahwa IMB untuk apartemen itu menggunakan IMB masjid.

"Berkaitan dengan permintaan konfirmasi IMB Nomor 3170/IMB/2012 tanggal 15-3-2012 sebagaimana yang tercantum pada........IMB tersebut tidak terkait dengan lokasi pembangunan Rusunami LA City karena IMB dengan nomor dan tanggal tersebut untuk bangunan masjid yang berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara," bunyi petikan surat itu.

Pada kalimat surat tersebut, selanjutnya P2B Jaksel meralat nomor IMB. "Dapat saya jelaskan, bahwa pada lokasi di Jl. Lenteng Agung Raya........telah diterbitkan IMB Nomor 3107/IMB/2012 tanggal 13-03-2012 untuk prasarana bangunan."

Atas poin jawaban tersebut, Bisri merasa ada kejanggalan. "Bagaimana mungkin IMB Masjid tiba-tiba menjadi IMB apartemen. Jika memang itu IMB-nya, berarti di Jakarta ini boleh bangun bangunan dulu, baru terbit IMB-nya. Saya yakin ini ada manipulasi data," kata Bisri.

Bisri beserta enam orang perwakilan warga RW 04, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, mengadukan masalah ini kepada Jokowi. Mereka memberikan dokumen fakta dan tuntutan kepada Jokowi. Ia berharap Jokowi mampu menyelesaikan permasalahan tersebut serta memberikan solusi yang berpihak pada warga.

Warga menilai apartemen yang dibangun pada Maret 2011 itu telah menimbulkan masalah lingkungan, yakni banjir, air sumur menjadi kotor, tembok rumah warga retak, pencemaran suara, dan lainnya. Warga menduga ada pelanggaran administrasi oleh pengembang apartemen itu. Apartemen itu diduga memiliki dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang tak cacat dan melanggar Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang mengatakan wilayah cekungan dan berada di tengah permukiman adalah wilayah resapan air.