PKS Minta KPUD Depok Tak Berpolitik soal Nur Mahmudi

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini, meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok tidak ikut berpolitik. Hal ini ia lontarkan terkait dicabutnya surat keputusan penetapan pasangan calon dan hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok pada 24 Agustus 2010.

Jazuli menjelaskan, sengketa pemilihan kepala daerah dalam undang-undang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Atas dasar itu, ia meminta KPUD Kota Depok mengikuti aturan yang berlaku dan menyatakan Nur Mahmudi sah sebagai pemenang Pilkada Depok.

"KPUD sebagai penyelenggara harus tahu aturan itu. Jangan latah dan ikut-ikutan berpolitik," kata Jazuli saat dihubungi, Kamis (4/7/2013).

Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (MA), KPUD Kota Depok mencabut surat keputusan penetapan pasangan calon dan hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah Kota Depok. Keputusan itu memenangkan pasangan Nur Mahmudi Ismail dan Idris Abdul Somad dalam pilkada tersebut.

Ketua KPU Depok Salamun mengatakan, keputusan ini berkaitan dengan keluarnya surat keputusan MA yang mengabulkan sengketa antara DPC Partai Hanura Kota Depok dan KPUD Depok soal dukungan ganda.

"Saya tegaskan, bukan membatalkan wali kota terpilih, tapi mengeluarkan SK bahwa penetapan pasangan dan rekapitulasi suara sudah dicabut," katanya kepada wartawan, Rabu (3/7/2013).

Penetapan SK Nomor 9 dan 10/Kpts/R/KPU-kota-011.329181/2013 tersebut meneruskan proses hukum yang ditetapkan MA, yang telah membatalkan Surat Keputusan KPU Kota Depok Nomor 23/Kpts/R/KPU-Kota-011.329181/2010 tertanggal 24 Agustus 2010 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum wali kota dan wakil wali Kota Depok tahun 2010.

"Artinya, Pilwalkot Depok bermasalah. Tapi, kita menyerahkan masalah ini ke Mendagri, apakah mau memberhentikan wali kota atau digelar Pilwalkot ulang. Legitimasinya ada di Mendagri," jelas Salamun.

Keputusan pencabutan SK penetapan itu, kata Salamun, ditetapkan bahwa pasangan calon dalam Pilkada Kota Depok ada tiga, bukan empat seperti sebelumnya. Menurut Salamun, KPU Depok tidak akan mengambil langkah menggelar pilkada ulang atau yang lainnya.

Pilkada Kota Depok tahun 2010 dimenangkan pasangan Nur Mahmudi-Idris Abdul Somad yang diusung PKS. Namun, setelah penetapan pemenang dan pelantikan wali kota, diketahui terdapat dukungan ganda Partai Hanura kepada pasangan calon Yuyun Wirasaputra-Pradi Supriyatna dan Badrul Kamal-Agus Supriyanto.

Partai Hanura menggugat ke PTUN hingga ke MA soal dukungan ganda kepada salah satu pasangan calon. MA memenangkan Hanura Kota Depok, hingga berujung pada pencabutan SK yang dilakukan KPU Depok.