Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPRD DKI "Ngotot" Tunda Kenaikan Tarif Angkot

Kompas.com - 05/07/2013, 10:00 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI masih belum ingin memutuskan kenaikan tarif angkutan umum sesuai usulan Organda DKI bersama Pemerintah Provinsi DKI. Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan mengatakan masih menunggu Dinas Perhubungan DKI untuk memperbaiki pelayanan angkot kepada penumpang.

"Kita tidak menjadikan rekomendasi gubernur sebagai dasar dalam membuat keputusan dewan. Tentunya kita tidak mau membuat keputusan ini secara gegabah," kata Ferrial di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (5/7/2013).

Selain itu, DPRD juga meminta Dishub DKI bersama Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor di Jalan (Organda) untuk membuat komitmen perbaikan pelayanan. Ia menilai, usulan kenaikan tarif sebesar 50 persen itu akan menguntungkan pihak pengusaha. Ia berpendapat bahwa kenaikan tarif itu harus rasional dan jangan hanya menguntungkan pengusaha, tetapi juga para penumpang.

Ferrial meminta agar pengusaha angkutan umum menjamin keamanan penumpang sehingga tidak akan ada pelecehan di dalam angkot. Setiap angkutan umum juga harus memiliki izin KIR. Ferrial mengimbau agar Pemerintah Provinsi DKI memberikan subsidi pada kenaikan tarif angkot itu agar tidak memberatkan masyarakat.

"Kalau perlu ada subsidi dari kita agar tidak memberatkan masyarakat. Ini sebagai langkah kita ke depan. Dishub ini agak kreatiflah, jangan main naik-naikin saja. Mungkin kalau dinaikkan sedikit, Pemprov memberikan subsidi kepada pengusaha, kira-kira seperti itu," kata politisi Partai Demokrat itu.

Ia menyatakan, DPRD DKI hanya meminta kepada Dishub DKI terkait komitmen pelayanan mikro yang sudah ada terhadap penumpang di dalam angkot. Pertanyaan itu, kata dia, kerap dilontarkan DPRD kepada Dishub. Namun, tak mendapat jawaban dari Dishub DKI.

Ferrial mengatakan, DPRD tak ingin menunda-nunda kenaikan tarif angkot itu. Ia menilai keputusan penyesuaian tarif itu membutuhkan waktu untuk mengkajinya, tidak cukup hanya sekitar 1-2 minggu.

"Iya dong, bukan mengulur waktu. Kita tidak dapat langsung memutuskan apa yang telah diputuskan oleh Dishub dan Gubernur. Kita mesti lihat masukan range dari penyesuaian tarif. Ini sedang dibicarakan secara teknis oleh dewan," kata Ferrial.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Usahanya Ditutup Paksa, Pemilik Restoran di Kebon Jeruk Bakal Tempuh Jalur Hukum jika Upaya Mediasi Gagal

    Usahanya Ditutup Paksa, Pemilik Restoran di Kebon Jeruk Bakal Tempuh Jalur Hukum jika Upaya Mediasi Gagal

    Megapolitan
    Aktor Utama Pabrik Narkoba di Bogor Masih Buron, Polisi: Sampai Lubang Semut Pun Kami Cari

    Aktor Utama Pabrik Narkoba di Bogor Masih Buron, Polisi: Sampai Lubang Semut Pun Kami Cari

    Megapolitan
    Polisi Amankan 8 Orang Terkait Kasus Pembacokan Remaja di Depok, 4 Ditetapkan Tersangka

    Polisi Amankan 8 Orang Terkait Kasus Pembacokan Remaja di Depok, 4 Ditetapkan Tersangka

    Megapolitan
    Bukan Melompat, Disdik DKI Sebut Siswa SMP Jaksel Terpeleset dari Lantai 3

    Bukan Melompat, Disdik DKI Sebut Siswa SMP Jaksel Terpeleset dari Lantai 3

    Megapolitan
    Insiden Siswa SMP Lompat dari Lantai 3, KPAI Minta Disdik DKI Pasang Sarana Keselamatan di Sekolah

    Insiden Siswa SMP Lompat dari Lantai 3, KPAI Minta Disdik DKI Pasang Sarana Keselamatan di Sekolah

    Megapolitan
    3 Saksi Diperiksa Polisi dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama yang Jerat Pejabat Kemenhub

    3 Saksi Diperiksa Polisi dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama yang Jerat Pejabat Kemenhub

    Megapolitan
    Seorang Pria Tewas Tertabrak Kereta di Matraman

    Seorang Pria Tewas Tertabrak Kereta di Matraman

    Megapolitan
    Disdik DKI Bantah Siswa di Jaksel Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah karena Dirundung

    Disdik DKI Bantah Siswa di Jaksel Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah karena Dirundung

    Megapolitan
    BNN Masih Koordinasi dengan Filipina Soal Penjemputan Gembong Narkoba Johan Gregor Hass

    BNN Masih Koordinasi dengan Filipina Soal Penjemputan Gembong Narkoba Johan Gregor Hass

    Megapolitan
    Polisi Minta Keterangan MUI, GBI, dan Kemenag Terkait Kasus Dugaan Penistaan Agama Pendeta Gilbert

    Polisi Minta Keterangan MUI, GBI, dan Kemenag Terkait Kasus Dugaan Penistaan Agama Pendeta Gilbert

    Megapolitan
    Walkot Depok: Bukan Cuma Spanduk Supian Suri yang Kami Copot...

    Walkot Depok: Bukan Cuma Spanduk Supian Suri yang Kami Copot...

    Megapolitan
    Satpol PP Copot Spanduk Supian Suri, Walkot Depok: Demi Allah, Saya Enggak Nyuruh

    Satpol PP Copot Spanduk Supian Suri, Walkot Depok: Demi Allah, Saya Enggak Nyuruh

    Megapolitan
    Polisi Bakal Panggil Indonesia Flying Club untuk Mengetahui Penyebab Jatuhnya Pesawat di BSD

    Polisi Bakal Panggil Indonesia Flying Club untuk Mengetahui Penyebab Jatuhnya Pesawat di BSD

    Megapolitan
    Siswi SLB di Jakbar Dicabuli hingga Hamil, KPAI Siapkan Juru Bahasa Isyarat dan Pendampingan

    Siswi SLB di Jakbar Dicabuli hingga Hamil, KPAI Siapkan Juru Bahasa Isyarat dan Pendampingan

    Megapolitan
    Ada Pembangunan Saluran Penghubung di Jalan Raya Bogor, Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan

    Ada Pembangunan Saluran Penghubung di Jalan Raya Bogor, Rekayasa Lalu Lintas Diterapkan

    Megapolitan
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com