Campur Tangan PPP Bela Lulung Serang Basuki

Fraksi tempat Lulung bernaung itu melayangkan surat imbauan kepada Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, pimpinan DPRD DKI Ferrial Sofyan, dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Di dalam surat imbauan itu, Fraksi PPP menginginkan tiga pejabat negara itu untuk "menjewer" sikap ceplas-ceplos dan tegas Basuki.

Pernyataan-pernyataan kontroversial yang kerap terlontar dari ucapan Basuki dianggap Fraksi PPP sebagai pelanggaran peraturan yang berlaku. Dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa (30/7/2013) kemarin, Ketua Fraksi PPP Matnoor Tindoan menjelaskan, sebagai pejabat publik, sikap dan pernyataan Basuki tidak sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Di dalam Pasal 27 (f), kata dia, kepala daerah dan wakil kepala daerah berkewajiban untuk menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, sikap Basuki juga dianggap telah melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 2 Ayat (1) (j) untuk menjaga etika dan norma penyelenggaraan di daerah.

"Sikapnya ini sangat berpotensi merusak stabilitas politik daerah," kata Matnoor.

Kepada Jokowi, ia bersama anggota Fraksi PPP lainnya meminta untuk lebih sering menegur Basuki, apalagi setelah Basuki terlibat konflik pribadi bersama kadernya Abraham "Lulung" Lunggana. Hal itu diupayakan untuk menjaga stabilitas politik pemerintahan DKI. Ia juga meminta Jokowi untuk mendukung setiap upaya perwujudan ketertiban umum di DKI, yang dilaksanakan dengan sikap persuasif, manusiawi, dan tidak tebang pilih.

Seharusnya, kata Matnoor, Jokowi juga melakukan audit investigasi terhadap penyelenggaraan usaha swasta sehingga DKI tidak hanya menyoroti pelanggaran-pelanggaran oleh PKL saja.

Pelayangan surat kepada Mendagri, pimpinan DPRD, dan Gubernur Jokowi disebutkan oleh Sekretaris Fraksi PPP Abdul Aziz sebagai puncak dari kekesalan dari pernyataan Basuki yang kerap kontroversial. Ia menganggap pernyataan Basuki kerap mencederai institusi setingkat DPRD DKI. Ia pun menilai sikap Basuki selama ini dapat berpotensi merusak hubungan mitra kerja antara Pemprov DKI dan DPRD DKI.

"Misalnya, seperti hak bertanya untuk interpelasi dengan tanda tangan, yang sempat kami ajukan beberapa waktu lalu, dianggap gaya-gayaan. Loh, itu kan memang hak kami. Seharusnya menjaga hubungan, janganlah saling menjelek-jelekkan dengan kalimat yang kontroversial," kata Aziz.

Tak berhenti sampai di situ, Aziz juga mengkritisi sikap Basuki yang menyatakan kalau pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Monorel oleh DPRD hanya sebagai upaya anggota DPRD untuk menambah honor. Terlebih lagi, saat ia adu argumen dengan kader PPP, Lulung Lunggana terkait PKL Pasar Tanah Abang. Basuki di mata anggota fraksi partai berlambang Kabah itu, kata dia, semakin mendapat nilai minus.

"Kami punya rekam jejaknya dan memang banyak catatan kontroversial. Pelecehan itu dilakukan terhadap institusi DPRD. Ini lembaga politik, seharusnya menghormati hak masing-masing," tegas Aziz.

Sikap Fraksi PPP kepada Basuki ini berbeda dengan sikap Basuki yang telah meminta Lulung untuk menyudahi konflik yang telah merembet ke permasalahan pribadi tersebut. Saat dimintai konfirmasi kepada Lulung, pihak yang bersangkutan sedang melaksanakan ibadah umrah.