Jokowi Akui PD Dharma Jaya "Enggak Keruan"

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Joko Widodo mengakui adanya kekacauan di tubuh PD Dharma Jaya terkait pengelolaan keuangan. Jokowi mengistilahkan situasi di BUMD yang mengelola peredaran daging sapi di DKI itu dengan "enggak keruan".

Jokowi sekaligus meralat pernyataan sebelumnya soal laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi DKI tentang PD Dharma Jaya. Jika sebelumnya ia mengatakan belum mendapatkan hasil audit, dia mengakui audit telah diterima.

"Itu memang sudah lama. Perusahaan itu memang sudah enggak keruan," ujar Jokowi kepada wartawan di Balaikota, Jakarta, Senin (7/10/2013).

Jokowi pun berharap BPK RI perwakilan Provinsi DKI memberikan rekomendasi kepada Pemprov DKI, langkah semacam apa yang harus diterapkan kepada PD Dharma Jaya. Meski belum tentu mengikutinya, ia akan menjadikan rekomendasi tersebut sebagai pertimbangan.

"Itu sebabnya saya nunggu pendapat dari BPKP. Tapi, belum tentu saya ikuti, hanya ingin menjadikan rekomendasi itu pertimbangan kita," ujarnya.

Sementara itu, soal pemberian modal sebesar Rp 15 miliar kepada PD Dharma Jaya melalui APBD DKI semester pertama, Jokowi masih berpendapat bahwa modal itu bisa dikatakan sebagai upaya "jaga-jaga" jika sewaktu-waktu digunakan untuk pengembangan perusahaan.

Sebelumnya diberitakan, BPKP DKI menemukan pengeluaran dana yang tak dapat dipertanggungjawabkan di tubuh PD Dharma Jaya. Hasil audit itu pun telah disampaikan kepada Pemprov DKI. "Kita menemukan ada masalah serius di tubuh PD Dharma Jaya. Ada transaksi dana dalam jumlah besar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan mereka," ujar Blucer W Rajagukguk, Kepala BPKP DKI.