Ini Penyebab Basuki Marah Besar pada Lelang Jabatan Kepsek

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyesalkan munculnya keluhan tentang dugaan kecurangan dalam proses lelang jabatan kepala sekolah. Ia siap menindak siapa pun yang terlibat di dalam setelah evaluasi atas masalah itu membuktikan kecurangan tersebut.

"Kenapa kita marah besar dalam kasus pendidikan ini? Bayangin aja, seorang guru dan kepala sekolah bermain-main soal, ya enggak heran kalau anak-anak mau ujian dikasih soal dulu supaya bisa lulus," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (17/12/2013).

"Lurah-camat kemarin masih lebih terhormat. Siapa pun jabatan Anda di luar camat bisa menjadi camat dan di luar lurah bisa jadi lurah," kata Basuki.

Pria yang akrab disapa Ahok itu menduga ada gap atau kelompok kepala sekolah yang ingin mempertahankan status mereka sebagai kepala sekolah. Oleh karena itu, saat mengerjakan tes kompetensi bidang, kelompok mereka yang mendapatkan nilai tinggi dan sudah mengetahui contoh soal yang diujikan. Basuki juga akan menindak Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto karena bertanggung jawab atas pelaksanaan proses lelang jabatan kepala sekolah tersebut.

Di luar hal itu, Basuki juga kesal karena anggaran terbesar dalam APBD DKI dipergunakan untuk sektor pendidikan. Menurut Basuki, tak sedikit anggaran pendidikan yang telah disalahgunakan. Maka dari itu, ia mendorong penerapan sistem e-budgeting pada 2014.

"Rata-rata pembangunan sekolah disubkontraktorkan, makanya banyak sekolah roboh karena kualitasnya tidak sama. Saya sudah bilang, kalau mau main-main sama kita, ya sudah, kita lapor jaksa dan polisi saja, ditangkapi," ujar Basuki.

Sejumlah organisasi guru, yang terdiri dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), dan Forum Musyawarah Guru Jakarta (FMGJ) mempermasalahkan keabsahan tes lelang jabatan kepala sekolah. 

Sekjen FSGI Retno Listyarti mengatakan, pihaknya telah menerima berbagai laporan bahwa ada dugaan kecurangan sistemik yang melibatkan Musyawarah Kepala-kepala Sekolah (MKKS), Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dan LPMP. Sebelum tes kompetensi bidang, pelatihan telah diselenggarakan di LPMP dengan melibatkan oknum pejabat LPMP untuk membekali dan melatih soal terkait lelang jabatan kepada 180 kepala sekolah yang sedang menjabat. 

Dalam pelatihan itu, Retno menduga para peserta pelatihan (kepala sekolah definitif) telah dibekali dengan jawaban yang benar. Ditengarai pula, soal pelatihan itu sama dengan soal yang diujikan saat tes berlangsung pada 13-14 Desember 2013. Bahkan, Presidium FSGI Guntur Ismail menyatakan bahwa Dinas Pendidikan DKI Jakarta turut mengetahui adanya pelatihan tersebut. 

Dengan adanya kasus ini, ia menuding adanya keberpihakan LPMP DKI Jakarta terhadap para kepala sekolah yang tergabung dalam wadah MKKS DKI Jakarta.