Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/04/2014, 06:11 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 19,4 persen Kartu Jakarta Pintar (KJP) terindikasi tidak tepat sasaran. Akan ada verifikasi dan pendataan ulang bagi para penerima KJP dengan perubahan pelaksana verifikasi.

"Kami sudah kumpulkan kepala bidang untuk merealisasi rencana verifikasi ulang itu," ujar Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Lasro Marbun, Jumat (11/4/2014). Dulu, kata dia, verifikasi dilakukan oleh kepala seksi dinas pendidikan di tingkat kecamatan.

"Tidak benar itu karena tidak dekat dengan peserta didik," kata Lasro. Ke depan, ujar dia, verifikasi akan dilakukan oleh sekolah yang jelas berhubungan langsung dengan para siswa.

Minimnya kepala seksi yang menangani verifikasi, ujar Lasro, merupakan penyebab sebagian KJP tidak tepat sasaran. Dia menyebutkan, hanya ada 88 kepala seksi untuk menangani 612.000 siswa dari 3.279 sekolah negeri dan 7.108 sekolah swasta di DKI Jakarta.

Menurut Lasro, apabila verifikasi dilakukan oleh sekolah, pengawasan akan lebih mudah. Mantan Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) itu mengatakan, guru serta kepala sekolah memiliki cukup waktu luang untuk melakukan verifikasi pendataan KJP seusai mengajar.

Lasro pun berpendapat para guru dan kepala sekolah adalah orang-orang yang paling mengenal para siswanya, termasuk siapa yang layak menerima KJP dan mana yang tidak. "Misalnya guru itu mengajar matematika dari pukul 08.00 WIB sampai 11.00 WIB, maka dia punya waktu lowong sampai pukul 15.00 WIB dan bisa digunakan memantau verifikasi faktual untuk KJP."

Terkait temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal KJP yang salah sasaran, Lasro menginstruksikan para kepala bidang di instansinya ke lembaga swadaya masyarakat itu untuk mengambil data tersebut. 

Menurut Lasro, data dari ICW akan membantu perbaikan pendataan data penerima KJP. Dinas DKI Jakarta juga bekerja sama dengan lembaga lain, termasuk Ombudsman, untuk memperbaiki data penerima KJP. Semua upaya ini, kata dia, semata untuk meminimalkan penyalahgunaan biaya operasional pendidikan, KJP, dan anggaran instansinya.

"Saya (juga) akan laporkan ke Pak Gubernur, sesuai dengan yang dilansir teman-teman media yang menyatakan bahwa penerima KJP ada yang titipan. Karena memang bagusnya verifikasi melalui jalur sekolah," kata Lasro.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Trotoar Matraman Kini, Lebih Banyak Digunakan Pengendara Motor dibanding Pejalan Kaki

Trotoar Matraman Kini, Lebih Banyak Digunakan Pengendara Motor dibanding Pejalan Kaki

Megapolitan
Harga Lelang Rubicon Mario Dandy Dikorting Rp 100 Juta karena Tak Laku-laku

Harga Lelang Rubicon Mario Dandy Dikorting Rp 100 Juta karena Tak Laku-laku

Megapolitan
Berkaca dari Pilpres, Bawaslu DKI Evaluasi Perekrutan Panwascam Pilkada 2024

Berkaca dari Pilpres, Bawaslu DKI Evaluasi Perekrutan Panwascam Pilkada 2024

Megapolitan
Tanjung Priok Macet Total Imbas Kebakaran di Terminal Kontainer Cilincing

Tanjung Priok Macet Total Imbas Kebakaran di Terminal Kontainer Cilincing

Megapolitan
Nasib Tukang Tambal Ban yang Diduga Tebar Ranjau, Digeruduk Ojol lalu Diusir Warga

Nasib Tukang Tambal Ban yang Diduga Tebar Ranjau, Digeruduk Ojol lalu Diusir Warga

Megapolitan
Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket yang Ditertibkan, Mungkinkah Terwujud?

Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan ke Jukir Liar Minimarket yang Ditertibkan, Mungkinkah Terwujud?

Megapolitan
Bawaslu DKI Mulai Rekrut Anggota Panwascam untuk Pilkada DKI 2024

Bawaslu DKI Mulai Rekrut Anggota Panwascam untuk Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Menggantungkan Hidup dari Recehan Pengunjung Minimarket...

Menggantungkan Hidup dari Recehan Pengunjung Minimarket...

Megapolitan
Membaca Kans Ahok Maju Pilkada 2024 hingga Dianggap Patut Diperhitungkan Lawan

Membaca Kans Ahok Maju Pilkada 2024 hingga Dianggap Patut Diperhitungkan Lawan

Megapolitan
PDI-P Usung Sekda Supian Suri Jadi Bakal Calon Wali Kota Depok

PDI-P Usung Sekda Supian Suri Jadi Bakal Calon Wali Kota Depok

Megapolitan
Antisipasi Kebakaran Meluas, Wali Kota Jaksel Imbau Warga Punya APAR di Rumah

Antisipasi Kebakaran Meluas, Wali Kota Jaksel Imbau Warga Punya APAR di Rumah

Megapolitan
Warga Temukan Granat Aktif Tertutup Coran Semen di Area Pemancingan Dekat Ancol

Warga Temukan Granat Aktif Tertutup Coran Semen di Area Pemancingan Dekat Ancol

Megapolitan
Truk Trailer Tabrak Pengendara Motor di Koja, Korban Terluka di Paha

Truk Trailer Tabrak Pengendara Motor di Koja, Korban Terluka di Paha

Megapolitan
Tak Ada Bukti dan Korban, Tukang Tambal Ban yang Digeruduk Ojol Tak Diusut Polisi

Tak Ada Bukti dan Korban, Tukang Tambal Ban yang Digeruduk Ojol Tak Diusut Polisi

Megapolitan
Atasi Masalah Sampah, Pemkot Jaksel Bakal Bangun TPS 3R di Lokbin Pasar Minggu

Atasi Masalah Sampah, Pemkot Jaksel Bakal Bangun TPS 3R di Lokbin Pasar Minggu

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com