"Saya dan Pak Wali Kota sudah menjalankan pemerintahan senetral mungkin. Walaupun saya timses tapi saya tidak mencampuradukan," ujar Ahmad Syaikhu di kantor Wali Kota Bekasi, Kamis (10/7/2014).
Ahmad Syaikhu menjelaskan, pemberian mobil bukan dalam rangka mengamankan suara salah satu pasangan capres. Mobil dinas tersebut merupakan kebutuhan tiap lurah dan camat di Bekasi. Selain itu, mobil dinas lurah dan camat sebelumnya juga sudah dipakai sejak 2005. Sehingga, lurah dan camat membutuhkan mobil dinas yang lebih baik.
Menurut Ahmad Syaikhu, dana pengadaan mobil tersebut bukan berasal dari APBD Kota Bekasi, namun berasal dari dana Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dana tersebut memang menjadi hak Pemerintah Bekasi dari Pemprov Jabar.
"Tidak ada sama sekali dari APBD. Ini dari Pemprov Jabar dan dana ini memang menjadi hak kita dari Pemprov," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Satgas Relawan Anti Pilpres Curang Viktor Sirait mengatakan, relawan kelompok tersebut menemukan dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di beberapa daerah.
Menurut Viktor, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi diduga mengumpulkan seluruh lurah dan camat di Bekasi dan menjanjikan mobil dinas Terios kepada camat dan mobil dinas Xenia kepada lurah jika kandidat tertentu terpilih.
"Lurah diminta mengumumkan ke RT dan RW agar mengarahkan masyarakat untuk memilih capres tertentu. Mereka diminta memasukkan proposal pembangunan infrastruktur yang akan direalisasikan kalau calonnya menang," kata Viktor.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.