Tindak Lanjuti Temuan BPK, DPRD DKI Bentuk Pansus

Kompas.com - 10/07/2014, 16:41 WIB

Kurnia Sari Aziza

Penulis

Lihat Foto

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri berpeci) bersama Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan sesaat setelah pengesahan APBD DKI tahun anggaran 2013 di Gedung DPRD DKI, Senin (28/1/2013).(KOMPAS.com/Indra Akuntono)

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah pembentukan Pansus Monorel dan MRT, DPRD DKI kini berencana membuat pansus untuk menindaklanjuti temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan DKI tahun anggaran 2013. Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan mengatakan, temuan BPK itu digunakan sebagai rekomendasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013.

"Kita buat pansus untuk menelusuri temuan itu. Memang sudah kita tanyakan dalam paripurna, tapi melihat jawaban Pak Plt Gubernur, tidak tajam dan kami akan tanyakan ulang," kata Ferrial, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (10/7/2014).

Dari 86 temuan BPK, 11 di antaranya menjadi sorotan utama pansus DPRD. Seperti pembelian bus transjakarta serta pembangunan kampung deret yang berdiri di atas lahan negara.

Menurut dia, pembangunan kampung deret adalah penggunaan APBD yang tidak tepat sasaran. Sebab, penataan kampung deret dilakukan di bangunan liar di atas lahan negara.

Anggota Fraksi Partai Demokrat itu menjelaskan, jika Pemprov DKI tidak mampu menjelaskan secara rinci terkait temuan BPK itu, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2013 tidak akan diterima. Kendati demikian, Ferrial memastikan, penolakan tersebut tidak akan berdampak terhadap penyelenggaraan negara.

"Tidak ada dampak impeachment. Kita hanya mengevaluasi kinerja Pemprov DKI tahun 2013," kata Ferrial.

Beberapa waktu lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada Pemprov DKI. Opini ini menurun dari dua tahun sebelumnya yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelas.

Ada 86 temuan yang terindikasi mengalami kerugian daerah sebesar Rp 1,54 triliun dari hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan DKI tahun anggaran 2013. Beberapa temuan itu di antaranya program Kartu Jakarta Pintar (KJP), kampung deret yang bermasalah, transaksi ke rekening pribadi pejabat Dinas PU DKI, dan lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.