"Enggak (terpengaruh). Siapa bilang tidak ada program terealisasi tahun ini? Semua program right on the track, kok," kata Basuki, kepada wartawan, beberapa waktu lalu.
Menurut Basuki, beberapa program yang tidak berjalan disebabkan koordinasi yang tidak baik antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI dengan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (ULP) DKI. Awal tahun 2014 ini, DKI membentuk ULP untuk memusatkan pelelangan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh semua SKPD dan UKPD.
"Dinas Pekerjaan Umum (PU) banyak oknum yang sengaja 'memberi perlawanan' ke ULP. Banyak SKPD juga yang belum menggunakan harga satuan di APBD, ya sudah sabar saja, akhir Desember ini, saya 'sikat' (PNS)-nya semua (dijadikan staf)," kata Basuki.
Dia mengatakan, program transjakarta yang sempat terkendala karena adanya penyalahgunaan pengadaan transjakarta pada 2013 masih terus berjalan. Bahkan, kini, lanjut dia, transjakarta akan lebih baik pelayanannya di bawah pengelolaan PT Transjakarta.
Basuki juga memiliki target untuk memenuhi pengadaan bus tiap lima menit headway (jarak tempuh tiap bus). Pembatalan pengadaan bus tahun ini, kata Basuki, disebabkan pihaknya tidak mau mengambil risiko menerima bus dengan banyak komponen berkarat sehingga ia hanya akan menerima bus sumbangan perusahaan swasta saja. Selanjutnya, pengadaan bus tidak lagi dikelola Dinas Perhubungan DKI melainkan PT Transjakarta.
"Rehab sekolah juga kami batalkan anggarannya karena lebih baik bangun baru daripada cuma direhab dengan anggaran fantastis. Kami lebih baik menyelamatkan uang negara daripada untuk hal yang tidak jelas. Untuk Dinas PU, semua jasa juga sudah tersedia di e-katalog, seperti aspal dan hotmix," klaim Basuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.