Ini Saran Pengusaha Kopaja pada 2 Tahun Jokowi-Ahok

Menurut Nanang, Pemprov DKI harus segera memaksimalkan peran PT Transjakarta untuk menyinergikan operator-operator angkutan umum yang ada di Jakarta.

"Dengan adanya BUMD Transjakarta yang dibentuk oleh Pak Gubernur, diharapkan bisa menyinergikan semua moda-moda angkutan umum dari berbagai operator, apalagi banyak moda transportasi yang memiliki peran vital karena jalurnya menjangkau permukiman penduduk," kata Nanang.

Nanang memaparkan, bentuk sinergi yang harus dilakukan adalah menyamaratakan peraturan mengenai sistem pembayaran angkutan umum. Menurut dia, apabila Pemprov DKI serius ingin menghapus sistem setoran demi menghilangkan budaya ngetem, peraturan yang dibuat harus tegas dan berlaku menyeluruh.

Nanang lalu menceritakan pengalaman Kopaja yang pada 2011 pernah menerapkan sistem gaji kepada sopir dan mengharuskan bus berhenti.

Menurut Nanang, ketika itu, yang dilakukan Kopaja hanya berujung kegagalan dan membuat para pengusaha merugi karena saat itu Kopaja menjadi satu-satunya operator angkutan umum non-transjakarta yang melakukan hal tersebut.

"Dulu, kami gagal karena kami seperti berada di hutan rimba karena (operator) yang lainnya tidak seperti itu. Sopir kami yang telah menerima gaji menjadi malas untuk berebut penumpang dengan bus lain yang masih setoran. Mereka berpikir, 'Ngapain lagi saya berebut penumpang, toh saya sudah pasti dapat gaji. Mau cuma bawa 10 orang atau 100 orang, gaji tetap," papar dia.

"Ketika itu, karena hanya kami yang wajib berhenti di halte, kami jadi tidak mendapatkan penumpang. Artinya, kami pernah mencoba, tapi tidak direspons positif oleh masyarakat. Karakter penumpang non-busway ini kan bermacam-macam. Banyak yang disuruh menunggu di halte tidak mau dan mereka lebih memilih di perempatan, atau di tempat yang mereka mau," lanjut dia.

Nanang menilai sistem pembayaran angkutan umum yang ideal di Jakarta untuk menggantikan sistem setoran adalah dengan sistem sewa. Jadi, pemerintah akan membayar sewa per harinya kepada pemilik bus dengan kesepakatan-kesepakatan tertentu yang mengikat.

Nanang menganggap sistem ini lebih cocok diterapkan ketimbang pembayaran per kilometer karena ia menganggap sistem pembayaran per kilometer hanya cocok diterapkan pada layanan transjakarta.

"Saya setuju sistem sewa ketimbang pembayaran per kilometer karena pembayaran per kilometer hanya cocok untuk transjakata, sedangkan bus-bus non-transjakarta kan punya karakteristik jalur yang berbeda," pungkas Nanang.