Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Gaji Terendah PNS Pajak Rp 25 Juta, tetapi Kelakuan Minor"

Kompas.com - 04/12/2014, 13:57 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Gaji pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas Pajak DKI Jakarta disebut hingga mencapai Rp 25 juta. Namun, kata Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, kinerja mereka masih jauh dari memuaskan.

"Gaji PNS Dinas Pajak yang golongannya terendah itu Rp 25 juta. Tapi kelakuannya (pegawai) masih banyak yang minor-minor, enggak beres sistem online dua tahun, dan lainnya," kata Basuki, di Balaikota, Kamis (4/12/2014).

"Makanya banyak yang nyogok pengin jadi orang Pajak sekarang. Pajak kekumpul enggak beres, bikin target pencapaian rendah, capai target dapat bonus. Sekarang saya bilang enggak bisa lagi bonus seperti itu," tutur Basuki kesal.

Oleh karena itu, Basuki berniat ingin memperbaiki kinerja PNS DKI Jakarta dengan memberi gaji Rp 12 juta untuk golongan terendah. Namun, gaji itu bisa didapatkan jika PNS tersebut memenuhi berbagai poin kinerja.

Menurut dia, sistem itu lebih baik dibandingkan dengan pemberian bonus dan honor bagi para PNS DKI dengan jumlah yang fantastis. Terlebih, tiga SKPD DKI, yakni Dinas Pelayanan Pajak, Bappeda DKI, dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, memberi insentif lebih kepada para karyawannya yang mencapai target kinerja.

Melalui penerapan sistem gaji Rp 12 juta tiap bulannya dengan raihan poin kinerja, Basuki dapat mengetahui PNS mana saja yang bekerja ataupun tidak bekerja. Sementara honor-honor yang diberikan di luar gaji pokok, seperti honor panitia pengadaan barang, honor rapat, dan lainnya sebesar Rp 2,3 triliun di APBD, bakal dipangkas.

"Kamu bisa dapat gaji Rp 12 juta, asal kerjanya bisa memenuhi poin-poinnya. Kalau kamu enggak mendapat poin itu, puas dengan gaji plus TKD Rp 7 juta, saya bisa pecat kamu, karena berarti kamu kerjanya enggak beres. Jadi bukan saya mau sengaja sok-sokan naikin gaji PNS Rp 12 juta, ini terpaksa kita lakukan supaya bisa nyembelih (PNS) yang enggak benar," kata Basuki.

Sistem penerapan gaji Rp 12 juta tanpa honor ini diyakini Basuki bakal memunculkan perlawanan dari para PNS. Saat ini, yang terpenting, lanjut dia, PNS dapat bekerja sebaik mungkin dan mencapai target kinerja. Apabila kinerja PNS tidak beres, Basuki tak segan bakal menstafkan pegawai tersebut.

Apabila masih tidak beres lagi, dia mengancam bakal mencabut TKD pegawai itu dan memintanya untuk "magabut" (makan gaji buta). "Duduk-duduk saja, makan gaji buta enggak apa-apa, kok," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadwal Pendaftaran PPDB Kota Bogor 2024 untuk SD dan SMP

Jadwal Pendaftaran PPDB Kota Bogor 2024 untuk SD dan SMP

Megapolitan
Sejumlah Warga Setujui Usulan Heru Budi Bangun 'Jogging Track' di RTH Tubagus Angke untuk Cegah Prostitusi

Sejumlah Warga Setujui Usulan Heru Budi Bangun "Jogging Track" di RTH Tubagus Angke untuk Cegah Prostitusi

Megapolitan
Taruna Tingkat 1 STIP Dipulangkan Usai Kasus Penganiayaan oleh Senior

Taruna Tingkat 1 STIP Dipulangkan Usai Kasus Penganiayaan oleh Senior

Megapolitan
Ketika Ahok Bicara Solusi Masalah Jakarta hingga Dianggap Sinyal Maju Cagub DKI...

Ketika Ahok Bicara Solusi Masalah Jakarta hingga Dianggap Sinyal Maju Cagub DKI...

Megapolitan
Kelakuan Pria di Tanah Abang, Kerap Makan di Warteg tapi Bayar Sesukanya Berujung Ditangkap Polisi

Kelakuan Pria di Tanah Abang, Kerap Makan di Warteg tapi Bayar Sesukanya Berujung Ditangkap Polisi

Megapolitan
Viral Video Maling Motor Babak Belur Dihajar Massa di Tebet, Polisi Masih Buru Satu Pelaku Lain

Viral Video Maling Motor Babak Belur Dihajar Massa di Tebet, Polisi Masih Buru Satu Pelaku Lain

Megapolitan
Personel Gabungan TNI-Polri-Satpol PP-PPSU Diterjunkan Awasi RTH Tubagus Angke dari Prostitusi

Personel Gabungan TNI-Polri-Satpol PP-PPSU Diterjunkan Awasi RTH Tubagus Angke dari Prostitusi

Megapolitan
Tumpahan Oli di Jalan Juanda Depok Rampung Ditangani, Lalu Lintas Kembali Lancar

Tumpahan Oli di Jalan Juanda Depok Rampung Ditangani, Lalu Lintas Kembali Lancar

Megapolitan
Warga Minta Pemerintah Bina Pelaku Prostitusi di RTH Tubagus Angke

Warga Minta Pemerintah Bina Pelaku Prostitusi di RTH Tubagus Angke

Megapolitan
Jakarta Disebut Jadi Kota Global, Fahira Idris Sebut   Investasi SDM Kunci Utama

Jakarta Disebut Jadi Kota Global, Fahira Idris Sebut Investasi SDM Kunci Utama

Megapolitan
Kilas Balik Benyamin-Pilar di Pilkada Tangsel, Pernah Lawan Keponakan Prabowo dan Anak Wapres, Kini Potensi Hadapi Kotak Kosong

Kilas Balik Benyamin-Pilar di Pilkada Tangsel, Pernah Lawan Keponakan Prabowo dan Anak Wapres, Kini Potensi Hadapi Kotak Kosong

Megapolitan
Jejak Kekerasan di STIP dalam Kurun Waktu 16 Tahun, Luka Lama yang Tak Kunjung Sembuh...

Jejak Kekerasan di STIP dalam Kurun Waktu 16 Tahun, Luka Lama yang Tak Kunjung Sembuh...

Megapolitan
Makan dan Bayar Sesukanya di Warteg Tanah Abang, Pria Ini Beraksi Lebih dari Sekali

Makan dan Bayar Sesukanya di Warteg Tanah Abang, Pria Ini Beraksi Lebih dari Sekali

Megapolitan
Cerita Pelayan Warteg di Tanah Abang Sering Dihampiri Pembeli yang Bayar Sesukanya

Cerita Pelayan Warteg di Tanah Abang Sering Dihampiri Pembeli yang Bayar Sesukanya

Megapolitan
Cegah Praktik Prostitusi, Satpol PP DKI Dirikan Tiga Posko di RTH Tubagus Angke

Cegah Praktik Prostitusi, Satpol PP DKI Dirikan Tiga Posko di RTH Tubagus Angke

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com